Alternatif Pembiayaan di Perguruan Tinggi

Data statistik mengungkap, 59,8 persen siswa lulusan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA) tidak meneruskan jenjang pendidikan tinggi. Seperti yang sudah diberitakan di situs ini, bahwa masalah tersebut berakar karena terjadi kesenjangan, akibat mahalnya biaya pendidikan di PT, sehingga hanya segelintir orang yang mampu meraih pendidikan tinggi (baca: http://hetifah.com/artikel/hetifah-%E2%80%9Cptn-jangan-orientasinya-komersil-saja%E2%80%9D.html). Faktanya memang demikian. Bahwa dari populasi mahasiswa yang terserap di perguruan tinggi (PT) di tahun 2008, hanya 4% mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. Sementara di tahun 2009, kenaikannya hanya 2%, yakni 6% mahasiswa dari keluarga miskin. Kondisi inilah yang seharusnya diperlukan kebijakan keberpihakan (affirmative policy) melalui berbagai instrumen, salah satu instrumen adalah regulasi yang dituangkan dalam PP 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Mengandalkan pemerintah saja tentu tidak cukup. Program Beasiswa Bidik Misi yang diperuntukan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke PT, belum cukup menuntaskan masalah ini. Dalam sebuah artikel di Media Indonesia (Senin, 18 Oktober 2010), pengamat pendidikan Amich Alhumami memberikan alternatif pembiayaan untuk lulusan sekolah menengah atas dari keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan ke PT. Sebenarnya alternatif pembiayaan yang diutaran Amich bukan baru, tetapi boleh jadi dijadikan role model untuk semua pihak. Ada dua model penggalian sumber pembiayaan yang patut dipertimbangkan. Pertama, menjalin kerjasama dengan pusat-pusat industri dan dunia usaha melalui pengembangan berbagai kegiatan produktif yang mendatangkan keuntungan ekonomi. Kedua, menggalang dana eksternal yang bersumber dari perorangan, terutama pengusaha sukses atau lembaga-lembaga independent yang memiliki potensi dana berlimpah. Indonesia memiliki banyak pengusaha sukses yang memiliki bisnis raksasa, sehingga sebetulnya tidak sulit untuk diminta mendonasikan sebagian kekayaannya untuk membantu mereka yang kurang mampu. Memang, saat ini diam-diam banyak pengusaha yang sudah melakukannya. Headhunter dari perusahaan raksasa seringkali mencari lulusan SMA yang memiliki nilai terbaik, langsung diberikan beasiswa dengan ikatan dinas jika lulus di PT nanti. Program corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan beberapa perusahaan juga sudah banyak yang melakukannya. Alangkah baiknya jika model seperti headhunter atau CSR tersebut dikordinasikan oleh pemerintah. Sebab, pemerintah tahu data-data lulusan SMA dan juga latar belakangan siswa. Pengalangan dana via pengusaha atau perusahaan semacam itu juga lazim dilakukan di Amerika dan Eropa. Selain subsidi dari pemerintah, sumber pembiayaan pendidikan didapat dari hasil bisnis dan pelayanan jasa (penelitian, konsultasi) serta donasi dari individu dan lembaga swasta. Di Amerika, jika subsidi pemerintah hanya diberikan antara 39,5% sampai 48,6%, maka donasi yang terkumpul mampu menyumbang 20,0% hingga 22,2% persen, sehingga mereka yangn kurang mampu bisa melanjutkan ke PT. Jika pemerintah mampu melegitimasi dan menjadi koordinator donatur dari pihak swasta, pemerintah bisa membuat kompensasi. Bisa berupa pengurangan beban pajak, bisa pula pemerintah memberikan intensif lain agar pengusaha lain bisa turut andil menjadi donatur tetap bagi mereka yang kurang mampu. Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, Jakarta, Ahmad Baedowi juga memberikan gagasan sebagaimana yang sudah dilakukan di California, Amerika Serikat. Negara bagian Amerika Serikat ini telah menjalankan skema pinjaman lunak pada bank bagi para mahasiswa yang kurang mampu. Gagasan tersebut dikenal dengan nama student loan. Apa yang dilakukan di California kini menjadi inspirasi bagi PT lain di Amerika untuk bekerjasama dengan perbankan.