Bidang Pendidikan Pemerintahan Baru, Sederet PR Sudah Menunggu. Hetifah Sjaifudian: Sesuaikan Dengan Peta Jalan Pendidikan

Rakyat Merdeka ,- Selain mengucapkan selamat atas dilantiknya Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres Periode 2024-2029.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi profesi guru, menyampaikan 12 poin pekerjaan rumah (PR) prioritas bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru yang perlu diperhatikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pertama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), hendaknya mengejar ketertinggalan skor Programme for International Student Assessment (PISA) yang melorot pada era sebelumnya.

Skor PISA Indonesia pada 2018 untuk kemampuan membaca sebesar 371, sedangkan pada 2022 menurun menjadi 359. Selanjutnya, skor matematika pada 2018 sebesar 379, turun menjadi 366 pada 2022. Skor kemampuan sains turun, dari 379 pada 2018 menjadi 366  pada 2022. Skor PISA yang menurun, menunjukkan kondisi pendidikan Indonesia tidak baik-baik saja.

Kedua, P2G berharap, Pemerintahan Prabowo menuntaskan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), karena janji tersebut belum dipenuhi Pemerintahan sebelumnya.

Menurut Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, Pemerintahan Prabowo perlu memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan membuka kembali rekrutmen guru PNS yang sudah 5 tahun diberhentikan pemerintahan sebelumnya. "PPPK hendaknya diprioritaskan bagi guru-guru honorer senior di atas 35 tahun," tandasnya.

Satriwan menambahkan, untuk lulusan baru di bawah usia 35 tahun, lanjutnya, Pemerintah mesti membuka kembali rekrutmen guru PNS.

Satriwan juga mengingatkan Prabowo-Gibran memenuhi janjinya, akan memberi tambahan penghasilan Rp 2 juta per bulan bagi seluruh guru, baik negeri atau swasta, honorer atau ASN, dimulai Oktober 2024 ini.

Ketiga, P2G meminta Mendikdasmen tidak melanjutkan jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial. Apalagi jargon Merdeka Belajar pernah dijadikan merek dagang oleh sebuah sekolah swasta Jakarta, meski kemudian hari dihibahkan kepada Kemdikbudristek.

Keempat, P2G meminta Mendikdasmen untuk membuat “Blue Print Tata Kelola Guru”.

Lima isu utama dalam tata kelola guru adalah: pertama, kompetensi guru saat ini yang masih sangat rendah untuk ditingkatkan, dengan pola pelatihan yang berkeadilan, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna. Termasuk mengakselerasi, mempermudah guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan, untuk menuntaskan 1,6 juta guru yang belum disertifikasi.

Kemendikdasmen dan Kemenag, menurut dia, hendaknya memberi perlakuan dan kesempatan yang adil bagi guru sekolah, madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG.

Untuk lebih detail, berikut wawancara mengenai sejumlah PR untuk pemerintahan baru ini:

Bagaimana saran Anda untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)?

Mengenai Kemendikdasmen, sebagai kementerian dengan no­menklatur baru, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan ditekankan.

Apa saja itu?

Pertama, segera merumuskan dan melakukan penataan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Kementerian, yang secara khusus mengelola jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kedua, perlu segera menyusun anggaran, disesuaikan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), dan tentu saja harus merujuk Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Bagaimana dengan kebijakan yang harus diambil?

Segera melakukan kajian kebi­jakan yang disesuaikan dengan Peta Jalan Pendidikan 2025-2045 yang telah dirumuskan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

(Bappenas), Kemendikbudristek dan Kementerian Agama pada periode sebelumnya.

Lantas, apa PR yang harus diselesaikan Kemendikdasmen?

Beberapa hal yang menjadi PR untuk Kemendikdasmen, dan hal tersebut merupakan isu strategis dan mengemuka menjadi permasalahan, antara lain, pertama adanya empat platform digital pendidikan (Platform Merdeka Mengajar, Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, dan Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur) yang perlu dikaji efektivitas pemanfaatannya. Serta, empat platform Pendidikan untuk pembayaran: ARKAS, SIPlah, dan TanyaBOS.

Selain itu?

Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi berkaitan dengan masalah daya tampung satuan pendidikan di sekitar zonasi yang ditentukan.

Selanjutnya, pembangunan dan rehabilitasi sarpras (sarana dan prasarana) pendidikan, dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum. Poin selanjutnya adalah, pemberlakuan Kurikulum Merdeka.

PR lainnya apa lagi?

Masih terjadinya perundungan, intoleransi dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Setelah itu, link and match sekolah kejuruan dan pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIKA).

Sumber : Rakyat Merdeka