Balikpapan,- Pandemi tak menghalangi DPR menyerap aspirasi. Begitu juga yang dilakukan wakil rakyat asal Kaltim, Hetifah Sjaifudian (4/3). Wakil ketua Komisi X DPR itu menjaring aspirasi lewat virtual. Yang menjadi sorotan adalah fasilitas olahraga di provinsi ini yang minim perhatian.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim Agus Tianur membeber, pihaknya berharap sentuhan pemerintah pusat. Terutama dalam pembenahan Stadion Utama Kaltim di Palaran. Salah satu gelanggang olahraga itu kini kondisinya cukup memprihatinkan. Kurangnya perawatan imbas terbatasnya anggaran jadi salah satu persoalan.
Padahal, kata dia, dulu stadion tersebut salah satu ikon Kaltim. Sempat dibangga-banggakan saat Kaltim menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2008.
“Dengan ditetapkannya Kaltim sebagai IKN (ibu kota negara), semoga ada sentuhan dari pemerintah pusat. Bahkan memprioritaskan Stadion Utama Palaran untuk dibenahi. Mengembalikan stadion itu menjadi ikon IKN, sehingga kegiatan internasional bisa terlaksana di stadion tersebut,” harapnya.
Diketahui, keberadaan Stadion Utama Palaran memang beberapa tahun belakangan kurang mendapat perawatan. Hal itu membuat sejumlah fasilitas stadion jadi tidak berfungsi. Bahkan kursi di tribune penonton dipenuhi lumut hingga tumbuhan liar.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni berharap pemerintah pusat bisa menambah kuota sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE). Di mana saat ini terdapat 30 hotel di Benua Etam yang sudah memperoleh sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kaltim sangat antusias dengan program CHSE ini. Jadi perlu pemerintah menambah kuotanya,” ucap dia.
Kemudian hal lain yang menjadi sorotan adalah terkait pendidikan. Seperti yang dikeluhkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mahakam Ulu (Mahulu) Feridiana Hendoq. Di kabupatennya, jaringan internet masih jadi hambatan dalam proses belajar-mengajar secara daring.
Padahal, ucap dia, di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang, fasilitas internet sangat diperlukan. “Kami berharap pemerintah pusat bisa memperhatikan jaringan internet di Mahulu. Karena kendala jaringan ini sangat menghambat segala aspek kinerja dari guru maupun para siswa,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi itu, untuk persoalan stadion, Hetifah akan menyampaikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga fasilitas bekas peninggalan PON di Kaltim bisa mendapat perhatian. Apalagi provinsi ini ditetapkan sebagai IKN, tentu wajib mendapatkan perhatian khusus. Begitu pula terkait permintaan penambahan sertifikat CHSE. “Saya mendengar baik segala masukan. Semoga bisa terealisasi,” ucapnya.
Adapun keandalan jaringan internet, Hetifah menyebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun ini memiliki anggaran sekitar Rp 60 triliun. Dana itu dialokasikan untuk memastikan jaringan di seluruh Indonesia termasuk Mahulu bisa memadai. “Kami akan turut mengawalnya,” ucap dia.
Wakil ketua umum Partai Golkar itu meminta data desa atau wilayah di Mahulu yang masih blank spot. Begitu juga daerah lain di Kaltim yang masih belum terjangkau jaringan internet. “Kami usahakan memprioritaskan bantuan agar jaringan bisa terus memadai,” tuturnya.
*) sumber : prokal.co
Noviani ananda sasmito dari SN 013 balsel ko Ndax dpt pip bu mohon penjelasan ny trima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh...selamat malam bunda hetifah,setiap artikel bunda selalu saya baca dan Masya Allah luar biasa ilmunya bunda,jadi pengen kembali untuk mengajar.dunia pendidikan memang benar benar luar biasa,,,semoga bunda selalu di beri kesehatan dan kelancaran dalam segala hal serta rezeki yang mengalir deras,sederas aliran bah.yang bisa selalu menebar manfaat untuk anak anak bangsa.wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh
Assalamualaikum apakah Masi bisa isi formulir pengajuan tahap ke 2 yah di daerah loa Janan ini?? Katanya batas ny cmn tanggal 22 sep tapi saya lupa isiin berkas ank saya gimana in