Politik dan Perempuan

Golkar Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta -- Suara Golkar , Suara Rakyat. Golkar melansir keputusan seputar rencana kenaikan harga BBM. Keputusan tersebut tercantum dalam 4 poin sikap Partai Golkar yang dibacakan Sekjen Golkar Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/3/2012) pukul 19.00 WIB. Berikut 4 poin yang dibacakan sikap Golkar :
  1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM
  2. Karena menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat
  3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan
  4. Sikap politik Partai Golkar ini instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan
Idrus menambahkan, pihaknya menyerahkan keputusan naik atau tidaknya harga BBM kepada pemerintah lantaran hal itu memang domain pemerintah. Posisi Partai Golkar dan fraksinya di DPR, kata Idrus, tetap akan mengawasi dan mengkitisi bila ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Sikap ini sekaligus menegaskan pendirian Golkar sejak awal pemerintah mengemukakan rencana menaikkan harga BBM dengan alasan menyelamatkan APBN.  Untuk membuktikannya, Golkar akan bersikap tegas dalam rapat paripurna yang membahas 2 opsi besaran subsidi dan usulan penambahan Pasal 7 ayat 6 A Undang-Undang APBN 2012.
"Ini instruksi Ketum Golkar, setelah melihat suara rakyat. DPP meminta seluruh anggota fraksi untuk menolak kenaikan BBM," kata Wakil Sekjen Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Satya W Yudha, kepada detikcom, Kamis (29/3/2012) malam. Golkar memiliki 106 kursi di DPR. Satya menjelaskan, keputusan yang diambil Golkar merujuk pada suara masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. "Kita clear menolak. Ini instruksi DPP yang harus dijalankan fraksi di DPR," kata Wakil Sekjen Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Satya W Yudha. Terkait usulan amandemen Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang APBN 2012 dengan menambah ayat 6 A yang memberi kewenangan bagi pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Golkar juga akan menolaknya.
Hari ini, Jumat 30 Maret 2012, DPR RI mengagendakan Sidang Paripurna yang salah satunya akan mengambil keputusan mengenai rencana kenaikan harga BBM.

Related posts:

  1. Program Kompensasi Subsidi Angkutan Umum Harus Jamin Kenaikan Tarif Terkendali
  2. Kaltim Siap Sukseskan Verifikasi Golkar Sebagai Peserta Pemilu 2014
  3. Balada Logistik dalam Harga Buah
  4. Perundang-undangan Sterilkan Pramuka dari Politik, Golkar Upayakan Payung Hukum

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamualaikum ibu, kemarin saya sudah daftar ulang selesai semua. namun belum sempat mengecek sertifikat, saat ingin mengecek kok tidak ada ya

Lihat semua aspirasi