Politik dan Perempuan

Golkar Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta -- Suara Golkar , Suara Rakyat. Golkar melansir keputusan seputar rencana kenaikan harga BBM. Keputusan tersebut tercantum dalam 4 poin sikap Partai Golkar yang dibacakan Sekjen Golkar Idrus Marham di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/3/2012) pukul 19.00 WIB. Berikut 4 poin yang dibacakan sikap Golkar :
  1. Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM
  2. Karena menaikkan atau tidak menaikkan menjadi domain pemerintah, posisi Golkar melalui FPG tetap mengawasi dan mengkritisi bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat
  3. Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi diberikan
  4. Sikap politik Partai Golkar ini instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR agar dapat dilaksanakan
Idrus menambahkan, pihaknya menyerahkan keputusan naik atau tidaknya harga BBM kepada pemerintah lantaran hal itu memang domain pemerintah. Posisi Partai Golkar dan fraksinya di DPR, kata Idrus, tetap akan mengawasi dan mengkitisi bila ada kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
Sikap ini sekaligus menegaskan pendirian Golkar sejak awal pemerintah mengemukakan rencana menaikkan harga BBM dengan alasan menyelamatkan APBN.  Untuk membuktikannya, Golkar akan bersikap tegas dalam rapat paripurna yang membahas 2 opsi besaran subsidi dan usulan penambahan Pasal 7 ayat 6 A Undang-Undang APBN 2012.
"Ini instruksi Ketum Golkar, setelah melihat suara rakyat. DPP meminta seluruh anggota fraksi untuk menolak kenaikan BBM," kata Wakil Sekjen Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Satya W Yudha, kepada detikcom, Kamis (29/3/2012) malam. Golkar memiliki 106 kursi di DPR. Satya menjelaskan, keputusan yang diambil Golkar merujuk pada suara masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. "Kita clear menolak. Ini instruksi DPP yang harus dijalankan fraksi di DPR," kata Wakil Sekjen Golkar Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Satya W Yudha. Terkait usulan amandemen Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang APBN 2012 dengan menambah ayat 6 A yang memberi kewenangan bagi pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi, Golkar juga akan menolaknya.
Hari ini, Jumat 30 Maret 2012, DPR RI mengagendakan Sidang Paripurna yang salah satunya akan mengambil keputusan mengenai rencana kenaikan harga BBM.

Related posts:

  1. Program Kompensasi Subsidi Angkutan Umum Harus Jamin Kenaikan Tarif Terkendali
  2. Kaltim Siap Sukseskan Verifikasi Golkar Sebagai Peserta Pemilu 2014
  3. Balada Logistik dalam Harga Buah
  4. Perundang-undangan Sterilkan Pramuka dari Politik, Golkar Upayakan Payung Hukum

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Selamat malam bu,, Anak saya berprestasi. Juara 1 tingkat kabupaten belum pernah dapat pip. Ternyata dapat tahun sekarang dan pas d cek dapat dari 2023-2024. Apa itu pip aspirasi bisa di perpanjang? Karena anak saya dari klas 1 smpe klas 4 juara 1 di kelas. Ingin dapat pip reguler untuk anak berprestasi semoga dapat terus biar tambah semangat belajar nya Terima kasih

  2. Anak ku berprestasi. Juara 1 tingkat kabupaten belum pernah dapat pip. Ternyata dapat tahun sekarang dan pas d cek dapat dari 2023-2024. Apa itu pip aspirasi. Pengin dapat pip reguler untuk anak berprestasi

  3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mohon maaf sebelumnya Ibu, Saya Erwin Margatama dari Semoi Dua, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Saat ini saya berkuliah di Universitas Mulawarman semester 6, Saya ingin sekali meringankan beban orang tua saya, dengan berusaha mendapatkan beasiswa dari mana saja, saya sudah daftar di Kaltim tuntas akan tetapi tidak lolos sebab terhalang Akreditasi Prodi kami yang masih C, IPK saya 3.91, Seandainya Akreditasi Prodi saya bagus pasti dapat, Mohon bantuannya Bu, Terima kasih Ibu

Lihat semua aspirasi