Hetifah: Jangan Korbankan Hak Anak – Anak (Aksi Segel Sekolah di Bulungan)

TANJUNG SELOR – Sejumlah kalangan mengecam aksi penyegelan sekolah yang terjadi di Tanjung Selor, kemarin (6/9). Mereka meminta persoalan yang melatar belakangi aksi tersebut tidak mengorbankan hak pelajar dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Untuk diketahui, buntut kekecewaan sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kontraktor Daerah (FKPD) Bulungan akibat belum adanya solusi masalah pembayaran bangunan sekolah yang dikerjakan sejak tahun 2007, mereka menyegel salah satu bangunan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Selor yang sebelumnya digunakan sebagai ruang belajar siswa sebanyak empat lokal. Siswa maupun guru di sekolah tersebut pun terkejut. Akibat penyegelan tersebut, siswa memindahkan kursi dan meja di halaman sekolah agar kegiatan belajar mengajar mereka tetap berjalan. Kontraktor yang tergabung dalam FKKD juga sempat memberikan terpal kepala sekolah sebagai pengganti gedung sekolah yang disegel. Tak hanya sekolah ini, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Selor juga menjadi sasaran kekecewaan para kontraktor yang tergabung dalam FKKD. Mereka mengeluarkan semua meubelair, terdiri dari kursi dan meja dari enam lokal, termasuk papan tulis yang selama ini sudah digunakan sebagai media proses belajar mengajar di sekolah yang berada di Jalan Skip tersebut. “Ada 16 sekolah yang akan kami segel. Kami lakukan secara bertahap hari ini (kemarin). Kami lakukan penyegelan di kota dulu, terutama gedung maupun meubelair yang sudah digunakan,” kata Ketua FKKD Bulungan Barnabas. Dia mengatakan, penyegelan yang dilakukan FKKD merupakan akumulasi dari bentuk kekecewaan para kontraktor selama ini yang merasa dipermainkan. Sebab, pertemuan mereka dengan pemerintah kabupaten dan DPRD beberapa waktu telah menyepakati akan menyelesaikan pembayaran bangunan sekolah yang belum dibayar pada perubahan APBD 2011. Namun kenyataan kata Barnabas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tidak memasukannya ke perubahan APBD yang dalam waktu dekat akan disahkan. “Kami dijanjikan masuk di ABPD perubahan, dan sebelumnya di audit dulu oleh BPKP. Ternyata tidak ada audit, bahkan dewan menyurati FKKD yang berencana membentuk tim independen. Isi surat itu mengambang, siapa timnya, kapan dibentuknya dan kapan bekerjanya tidak dijelaskan. Jadi kami seperti dipermainkan serta diremehkan. Apalagi persoalan ini bukan persoalan baru, tapi sejak tahun 2007, namun sampai saat ini  belum ada solusi,” kesal Barnabas, diamini Sekretaris FKKD Kosmas Kajan dan beberapa anggota kontraktor lainnya. “Upaya yang kita lakukan sudah banyak, tapi belum juga ada solusi. Kami sudah bosan dan tidak akan lagi meminta kepada pemerintah daerah, tapi kalau dipanggil kami akan datang. Namun, selama ini tidak ada inisiatif mereka memanggil kami. Solusi terbaik hanya menyegel sekolah ini,” tegasnya Barnabas juga membantah kalau aksi mereka ingin menghambat kegiatan belajar mengajar di sekolah. ”Memang ada dana pemerintah daerah dalam pembangunan tersebut. Tapi, anggap saja itu dana untuk membayar sewa bangunan yang telah digunakan. Perlu juga diingat, kalau pemerintah berkomitmen terhadap dunia pendidikan dan ke depannya sebagai ibukota Kaltara, tolong panggil dan jawab pertanyaan kami,” kata Barnabas lagi. FKKD juga mengeluarkan warning, jika dalam waktu tiga bulan tidak ada solusi, bangunan sekolah yang telah digunakan tidak dibayar akan ditempati sebagai bangunan pribadi. Barnabas beralasan, pilihan terakhir akan mereka tempuh karena beberapa di antara kontraktor telah mendapat surat peringatan dari bank. ”Kami juga mohon pengertian orang tua murid. Tidak ada niat kami menghambat dunia pendidikan. Kami juga minta dukungan orang tua murid,” pinta Barnabas. DIALOG DENGAN KAPOLRES Usai menyegel dua sekolah, Kepala Kepolisian Resor Bulungan, Ajun Komisaris Besar Polisi Hari Nugroho SIK mengundang FKKD di ruang kerjanya untuk mendengar langsung permasalahan yang dialami para kontraktor, sore kemarin. Dalam pertemuan itu, kapolres didamping Wakapolres Bulungan Kompol Madali siap memfasilitasi FKKD untuk berdialog dengan pemerintah kabupaten dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD, dulu musyawarah pimpinan daerah/muspida). “Saya masih baru (jadi Kapolres Bulungan), jadi saya tidak tahu pasti bagaimana ceritanya, sehingga saya ingin dengar langsung dari FKKD. Memang sebelumnya ketua dewan juga menceritakan permasalahannya,” kata kapolres. Dalam pertemuan tersebut, Hari Nugroho juga menyampaikan, informasi yang diperolehnya tersebut, ia yakin sebenarnya pemerintah kabupaten memiliki dana.  “Cuma pemerintah daerah  masih takut membayarnya karena itu proyek tahun 2007, sementara mau dibayar di tahun ini. Tapi itu ranah mereka, kalau Polres hanya masalah kamtibmas,” terangnya. Kapolres pun berharap FKKD tidak melanjutnya penyegelan ke belasan sekolah lainnya. Sebab, dikhawatirkan ada provokator yang menyusup dan permasalahan ini menjadi meluas. ”Saya juga menyadari, apa yang dilakukan itu merupakan hak-hak bapak (FKKD), tapi jangan sampai permasalahan ini anak-anak yang dikorbankan karena aktivitas belajar mereka terganggu,” kata Hari Nugroho. Pihak sekolah juga mengharapkan FKKD memberikan kesempatan gedung yang telah disegel untuk bisa digunakan kembali, karena tidak ada lagi kelas yang bisa ditempati. “SMA 1 Tanjung Selor merupakan sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) satu-satunya di Bulungan. Kalau orang pusat tahu kondisi sekolah kita ini, bisa dicabut dan untuk kembali mendapatkan RSBI sangat sulit. Di RSBI, tidak ada sekolah sore,” ungkap Kepala SMA 1 Tanjung Selor Sukirno. Sukirno juga mengaku telah menyurati pemerintah kabupaten untuk mencarikan solusinya. Bahkan, ia meminjam terpal agar anak didiknya bisa belajar di lapangan. “Pasalnya, di aula kami sudah mendapat komplain dari orang tua. Untuk itu, kami memohon kepada FKKD agar bisa menempati kembali gedung yang telah disegel,” pintanya. Ketua Komite SMA 1 Tanjung Selor, H Abdul Rachman Rasyid juga sangat menyayangkan aksi penyegelan yang dilakukan siang kemarin. “Kami sangat menyayangkan ini. Yang pasti kejadian ini akan diingat oleh para siswa yang mengalaminya sampai kapan pun. Di saat mereka sedang belajar, tiba-tiba disuruh keluar. Otomatis, psikologis mereka akan sangat terganggu,” kata mantan wakil ketua DPRD Bulungan tersebut. Rasyid mengatakan, terkait dengan peminjaman gedung tersebut, pihak sekolah bersama komite sekolah telah melalui perizinan ke beberapa pihak. Selain kepada kontraktor, juga sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan pihak dinas pendidikan maupun pemerintah daerah. “Kami juga tidak berani menempati kalau tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada kontraktor,” katanya. Sejumlah siswa juga mengaku sangat kesal dengan tindakan penyegelan yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut. “Ya jelas kesal, tiba-tiba kami disuruh keluar membawa bangku. Apalagi panas-panas begini,” kata Victoria, siswi kelas IX IPS 2 SMA 1 Tanjung Selor. Victoria menceritakan, waktu itu di kelasnya saat belajar Bahasa Indonesia, tiba-tiba datang sekelompok orang dan langsung meminta kepada guru dan siswa keluar kelas dengan membawa bangkunya. Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Musyahrim juga menyesalkan kejadian ini. Dia mendesak Pemerintah Kabupaten Bulungan segera melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. “Jangan sampai itu mengganggu proses belahjar mengajar. Jangan korbankan siswa,” tegas Musyahrim kepada Radar Tarakan kemarin. Sekretaris Dewan Pendidikan Kaltim, Aidul Jumrilah juga meminta apapun persoalannya, jangan mengorbankan anak untuk belajar. “Kami dari Dewan Pendidikan Kaltim tidak menginginkan hal ini terjadi.  Stakeholder di daerah itu duduk bersama. Jangan sampai korbankan hak-hak anak untuk mendapat ilmu dan proses belajar mengajar,” kata Aidul Jumrilah. Persoalan ini juga didengar wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sj. Siswanda mengecam aksi penyegelan sekolah yang menurutnya tidak harus terejadi, apalagi sampai mengorbankan pelajar yang tidak tahu menahu persoalan tersebut. “Mereka seharusnya tidak boleh mengorbankan anak-anak  karena kelalaian salah satu pihak,” kata anggota DPR asal pemilihan Kaltim itu. Menurut Hetifah, seharusnya pihak kontraktor tidak serta merta menyegel sekolah, melainkan ada jalur hukum yang lebih baik mereka tempuh sehingga tidak justru menelantarkan pelajar. “Jika tidak dibayar, ada aparat yang bisa dijadikan tempat melapor. Kalau penyegelan, itu namanya pengalihan risiko yang tidak pada tempatnya. Seharusnya ditanggung oleh kedua belah pihak, bukan malah mengorbankan pelajar,” tegasnya. Dia juga akan mendesak Pemerintah Kabupaten Bulungan dan DPRD untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut. “Mereka harus menjebatani persoalan ini,” harap mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Planologi Institut Teknologi Bandung. Hetifah juga meminta aparat keamanan turun tangan menyikapi persoalan ini sesuai dengan prosedur hukum. “Kalau sampai terjadi penyegelan, ini namanya main hakim sendiri. Aparat harus turun tangan,” kata anggota DPR yang membidangi  pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda, dan perpustakaan kepada Radar Tarakan. Ketua Komisi II DPR RI, H Chairuman Harahap SH MH juga menyesalkan kejadian ini. “Kasihan anak-anak yang jadi korban,” ketus Chairuman Harahap. Dia juga sangat menyayangkan proses pembangunan dan penyelesaian administrasi pembangunan sekolah yang melibatkan Pemkab Bulungan dan kontraktor tak kunjung usai. Padahal, kejadian itu sudah berlangsung sejak lama. “Kalau tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya tentu tidak dibayar dong sama pemerintah daerah. Nah, apa sudah serah terima? Pemerintah daerah  juga harus segera menyelesaikannya, kalau tidak, tentu anak-anak yang akan jadi korban. Intinya, kedua pihak harus segera menyelesaikannya,” tutup Bang Ruman – panggilan akrab Chairuman. Menanggapi permintaan tersebut, Ketua FKKD Barnabas tetap bertahan dengan komitmen awal akan tetap menyegel 15 sekolah, termasuk SMA 1 Tanjung Selor. Bahkan, hari ini, FKKD tetap melanjutkan penyegelan di beberapa sekolah lainnya, baik yang ada di Tanjung Palas maupun di kecamatan lainnya sebelum ada pembayaran dari pemerintah daerah.(ian/ngh/ris/*din/nat) sumber: radartarakan.com, 7-9-2011 (http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Utama/17378)