Kunjungan ke Perbatasan: Siswa Tak Punya Buku, Guru Mengonsumsi Mi Instan

Murid-murid di SMA 1 Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan,Kalimantan Timur, tidak memiliki buku pelajaran.Mereka harus menyalin isi buku yang ditulis sang guru di papan tulis. “Buku pelajaran itu hanya dimiliki seorang guru,murid sama sekali tidak memiliki buku pegangan jadi mereka benar-benar menyalin di papan tulis layaknya sekolah era ’80-an,”kata anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian,yang mengaku baru pulang reses ke wilayah perbatasan,Minggu (6/11) di Balikpapan. Menurut Hetifah,kondisi seperti itu tidak hanya dialami satu kelas tapi semua murid kelas III yang akan mengikuti ujian akhir. “Mereka mengeluh dan katanya capai harus menyalin semua pelajar,”ujar anggota Fraksi Golkar ini. Setelah ditelusuri,kata Hetifah,ternyata buku-buku pelajaran itu yang merupakan bantuan operasional sekolah (BOS) menumpuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.Selain soal buku, ditemukan juga ada bantuan dari pusat untuk pembangunan ruang kelas di SMA 1 Sebatik,Kabupaten Nunukan sebesar Rp341 juta tidak digunakan dan akhirnya dikembalikan. “Alasannya dana tersebut tidak bisa membangun tiga ruang karena biayanya.Harga semen per saknya saja mencapai Rp600.000,”ungkap Hetifah. Menurut Hetifah,dari hasil kunjungan tiga hari ke perbatasan,juga banyak ditemukan guru-guru yang tidak memperoleh tunjangan khusus sehingga mereka benar-benar mempertanyakan keseriusan pemerintah terhadap nasib pendidikan masyarakat perbatasan.“Ada 400 guru di Kabupaten Nunukan yang bertugas di perbatasan.Nah,dari pusat ke provinsi hanya berikan tunjangan khusus kepada delapan guru,tapi hanya dua orang yang menerima. Akhirnya yadikembalikan tunjangan khusus itu,” paparnya. Akibat kesenjangan ini, guru-guru tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layaknya guru-guru lain yang mendapat tunjangan khusus. “Kita temukan banyak guruguru yang kesehariannya mengonsumsi mi instan dan lauk kangkung,”tandasnya. Kabag Humas Pemkab Nunukan Hasan Basri mengakui penumpukan buku karena belum ada anggaran untuk mengirimkannya.“Ya, benar,memang seperti itu karena tidak ada anggarannya,”ujarnya. Selain di Kabupaten Nunukan,Hetifah dan rombongan juga mengunjungi sekolah di negara bagian Sabah,Malaysia.Di negara itu, sebanyak 48.000 anak Indonesia tidak memperoleh pendidikan yang layak. “48.000 anak itu merupakan anak-anak dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia,”akunya.   sumber:
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/441961/
AMIR SYARIFUDDIN Balikpapan

Hetifah Mendengar

Sampaikan aspirasi Anda

  1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN-BH perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berikut usulan saya (Muhammad Munadi salah satu Dosen Manajemen Pendidikan di IAIN Surakarta ) berkait dengan Pendidikan: 1. Proporsi Bidik Misi (KIP Kuliah) mestinya lebih banyak diberikan kepada mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri/Swasta (PTKN/PTKS) di bawah koordinasi Kementerian Agama dikarenakan jumlah mahasiswa kurang mampu lebih banyak (pangsa pasar PTKN/PTKS adalah calon mahasiswa dari orang tua berstatus ekonomi ke bawah dibandingkan ekonomi memengah ke atas) dibandingkan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta (PTN/PTS) di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. 2. Masih ada diskriminasi dilakukan pejabat daerah terhadap stakeholder internal Madrasah Pra Sekolah, Dasar dan Menengah (RA, MI, MTs, dan MA) - baik dari sisi prestasi siswa, pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana serta anggaran. 3. Orientasi perubahan PTN termasuk PTKN dari Satker ke BLU dan PTN perlu dikaji ulang dikarenakan berlawanan secara substansial atas UUD 1945 dan Pancasila. Terutama PTN/PTKN yang memiliki program studi ilmu dasar (sosial, alam, maupun agama). Prodi ilmu dasar ini harus dilindungi dikarenakan ilmu-ilmu inilah yang menyokong pengembangan ilmu terapan. 4. Untuk mengurangi double anggaran, diperlukan penyatuan kegiatan berkait pendidikan antara PTKN di bawah koordinasi Kementerian Agama dan PTN di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi dari jenjang Pra Sekolah/Madrasah sampai PT: a. Seleksi Mahasiswa Baru secara Nasional b. Kompetisi/Lomba Siswa/Mahasiswa (sain, seni, agama, olah raga, dll) Demikian usulan saya.

  3. assallamualikum ibu hetifah, selamat pagi, semoga sehat selalu . perkenalkan bu saya Rezkita Bagas Prakasih, anak muda yang berasal dari Balikpapan yang baru saja menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang, bulan maret kemarin dengan waktu tempuh 3,5 tahun. Saya juga pernah melakukan kunjungan kerja di DPR RI pada tahun 2019 lalu. Saya juga memiliki pengalaman magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan selama 2 bulan lamanya. Saya memiliki keinginan untuk bekerja di bidang pemerintahan. Sebelumnya, saya mohon izin ingin bertanya sedikit cara dan tips untuk mendaftar menjadi tenaga ahli di DPR RI bagaimana ya bu? apakah ada persyaratan awal yg harus di lengkapi atau ada kualifikasi tersendiri mas? 🙏 mohon pencerahannya, terimakasih ☺️ Wassallamualaikum warahmatullohi wabarakatuh

Lihat semua aspirasi