Program Kompensasi Subsidi Angkutan Umum Harus Jamin Kenaikan Tarif Terkendali

Jakarta, 28/3 -- Komisi V DPR RI hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Hubungan Darat Kemenhub membahas RKA KL RAPBN-P 2012. Dalam pembahasan hari ini, Dirjen Hubungan Darat Kemenhub memaparkan rencana mekanisme penyaluran dan pengawasan program bantuan untuk angkutan umum sebagai kompensasi dampak kenaikan harga BBM. Pembahasan ini untuk mengantisipasi opsi kenaikan harga BBM yang rencananya akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR RI Kamis (29/3) besok. Kenaikan harga BBM memang memantik kegelisahan masyarakat yang khawatir akan melonjaknya tarif angkutan umum. kenaikan tarif angkutan umum ini tentu saja akan memacu inflasi dan turut menaikkan biaya hidup masyarakat. Pemerintah menyebutkan bahwa akan ada dana 5 Triliun untuk subsidi angkutan umum yang berasal dari total dana kompensasi yang dianggarkan sejumlah 30,7 Triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menekan dampak dari kenaikan harga BBM. Dengan adanya kompensasi ini diharapkan tarif angkutan tetap akan terjangkau oleh masyarakat, terutama masyarakat yang kerap mengandalkan angkutan umum untuk mobilisasinya sehari-hari. Subsidi pemerintah sebesar 5 Triliun tersebut dialokasikan untuk bantuan pengembalian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0,95 T, bantuan pemeliharaan kendaraan sebesar 1,875 T, dan bantuan khusus pinjaman perbankan untuk angkutan umum terhadap armada yang berusia lebih dari 10 tahun atau tidak laik jalan senilai 1,881 T, dan sisanya untuk tambahan subsidi pemerintah kepada PT Pelni, subsidi perintis angkutan laut, ASDP, Bus perintis dan system transit/BRT sebesar 0,294 T. Dengan subsidi ini, diharapkan kenaikan tarif angkutan umum dapat ditekan hingga maksimal hanya 19,2% saja. "Kami akan berupaya untuk menekan kenaikan tarif hingga 5% saja. Berdasarkan hasil simulasi kami, itu memungkinkan. Tinggal bagaimana negosiasi dengan pengusaha (Organda)," ujar Dirjen Hubungan Darat Kemenhub, Soeroyo Alimoesa. Pengawasan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menanggapi rencana pemberian subsidi untuk angkutan umum masih belum bisa menjamin pengendalian kenaikan tarif angkutan umum. "Jika rencana ini jadi dijalankan, pemerintah harus dapat memberikan kepastian kepada pengusaha transportasi dengan regulasi yang jelas dan rinci. Selain itu, harus ada pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi PO yang melanggar dengan menaikkan tarif di luar batas. Padahal pemerintah mengeluarkan subsidi yang tidak sedikit," kata Hetifah. Simulasi yang dilakukan pemerintah juga belum memasukkan faktor pungli sebagai bagian dari biaya angkutan umum. Padahal pada faktanya, banyak pengusaha yang tergabung dalam organda mengeluhkan hal ini. Pemerintah alokasikan sekitar 158,6 milyar untuk pengawasan dan pengendalian program ini. Rencana ini, menurut Hetifah, masih harus diturunkan dalam teknis kegiatan yang jelas dan terukur. Angkutan Air Dalam kesempatan itu, Hetifah juga mempertanyakan apakah angkutan umum yang dimaksud pemerintah termasuk angkutan air. 'Di banyak daerah, seperti di Kaltim, masih banyak wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh angkutan air bermotor karena ketiadaan jalan darat. Kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh terhadap kendaraan ini. Apakah mereka juga termasuk yang akan mendapat subsidi?" gugat anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan Timur ini menanggapi paparan Dirjen. Soeroyo menjawab, karena ketiadaan data, kemungkinan besar tidak ada pemberian subsidi bagi angkutan air. "Kami sudah memintanya, namun daerah belum memberi data mengenai jumlah angkutan air dan berapa masyarakat yang merasakan manfaatnya," kilah Soeroyo. Namun Hetifah dengan dukungan anggota Komisi V DPR RI yang lain mendesak agar Ditjen Hubungan Darat memperhatikan angkutan air sebagai bagian dari penerima subsidi angkutan umum. Menurutnya, alasan Dirjen tidak bisa diterima karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih banyak memanfaatkan angkutan umum jenis ini. Menanggapi hal tersebut, Soeroyo berjanji akan segera menghimpun data dan mempersiapkan program subsidi angkutan umum yang mencakup angkutan di air. "Agar memenuhi rasa keadilan bagi semuanya, kami akan susun program subsidi selain untuk angkutan sungai, seperti danau dan antar pulau," pungkas Soeroyo. Selain mengenai angkutan air, Hetifah juga meminta pemerintah lebih memberikan perhatian masyarakat di daerah yang memiliki beban berat dengan adanya kenaikan BBM, seperti daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan. Alokasi Kalimantan Timur Berdasar dari data kementrian Dalam Negeri, jumlah PKB di seluruh Indonesia per-31 Desember 2011 mencapai Rp.20.423.544.408.454,-, dari angka tersebut Kalimantan Timur di tahun 2012 diprediksi sebesar Rp.52.419.476.190. Bantuan pemeliharaan kendaraan angkutan penumpang umum sebesar 1,868 T, Kalimantan Timur sebesar Rp.199.506.450.000. Bantuan pinjaman bank untuk revitalisasi angkutan penumpang umum tahun 2012 sebesar Rp.1.676 T, Kalimantan Timur sebesar Rp.166.476.975.000,-