Hetifah Pertanyakan Komitmen Pusat Bangun Tol di Kaltim

Senayan -- Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga KemenPU, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik Kementrian BUMN, Kepala Kolantas Polri, Kepala BPJT, dan para Dirut pengelola jalan tol mengenai evaluasi pengelolaan dan pengembangan jalan tol di indonesia hari ini (16/2), saya mengamati  bahwa Dirjen Bina marga sangat optimis mempresentasikan rencana umum  jaringan jalan tol. Pada faktanya, jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, pembangunan jalan tol di Indonesia jauh tertinggal. Malaysia mampu membangun 285 km pertahun, dan China bahkan mampu membangun jalan tol sepanjang sekitar 5.000 km dalam setahun. Dari paparan pemerintah, direncanakan Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 5.380 km. Hingga saat ini, pembangunan yang dapat diselesaikan baru 734 km. Artinya bahkan belum mencapai 20 persen dari total yang direncakan. Bagaimana pemerintah mengejar pembangunan sisanya? Kami memberi perhatian pada hal ini dan mempertanyakan kemampuan pemerintah pusat merealisasikan rencananya sendiri. Selama ini, sejak jalan TOL Jagorawi dibangun thn 1978, pemerintah rata-rata hanya mampu menambah 20 km jalan TOL per tahun. Dalam rencana yg disampaikan Dirjen Bina Marga, hingga 2014 direncanakan akan ada tambahan 4606 km jalan TOL, apa mungkin? Secara khusus kami mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan jalan TOL di Provinsi Kalimantan Timur. Kaltim ditetapkan sebagai salah satu koridor penting dalam MP3EI dengan mengacu pada potensi pariwisata, tambang, dan sumber daya alam lainnya. Jika benar rencana pembangunan jalan TOL untuk ruas Balikpapan-Samarinda sepanjang 84 km termasuk kategori 'potensial' karena sudah masuk dalam PPP book dan Masterplan, kapan pemerintah menjamin hal ini bisa direalisasikan? Apa hal-hal yang menghambat kemajuan pembangunan jalan TOL ini? Sudah dipahami umum, jalan tol merupakan salah satu simbol kemajuan suatu negara. Meski hal ini juga harus segera direalisasikan pemerintah, kami berharap dalam implelmentasinya pemerintah mempertimbangkan benar kepentingan publik, baik dalam proses pembangunan maupun dalam operasionalnya. Karena bagaimanapun jalan yang memadai adalah sarana dan prasarana vital yang negara mesti sediakan bagi masyarakat.

***

Hetifah Sjaifudian