Sarasehan Migas Nasional: Blok Mahakam untuk Negeri

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi sekitar 2. 200 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Cadangan blok ini sekitar 27 triliun cubic feet (tcf). Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50% (13,5 tcf) cadangan telah dieskploitasi, dengan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik, Blok Mahakam berpotensi pendapatan kotor US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $ 15/106 Btu) atau sekitar Rp.1.700 triliun. Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Mahakam ditandatangani oleh pemerintah dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation (Jepang) pada 31 Maret 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun hingga 31 Maret 1997. Namun beberapa bulan sebelum Soeharto lengser, kontrak blok mahakam telah diperpanjang selama 20 tahun, sehingga berakhir pada 31 Maret 2017. Karena besarnya cadangan tersisa, pihak asing telah kembali mengajukan perpanjangan kontrak, disamping permintaan manajemen total, PM Prancis, Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Mahakam saat berkunjung ke Jakarta Juli 2011. Menteri perdagangan luar negeri Perancis, Nicole Bricq juga kembali meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012. Padahal sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak migas berakhir, pengelolaan seharusnya diserahkan kepada BUMN. Persoalan Blok Mahakam tidak sekedar persoalan konteks lokal, melainkan persoalan nasional yang patut dikaji dan disikapi. Dimana negara harus punya peran besar dalam menentukan pengelolaan Blok Mahakam agar bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Atas dasar itulah maka Sarasehan Migas Nasional bertajuk “Blok Mahakam untuk Negeri” digelar hari ini 25 Maret 2013, jam 13.00 – 17.00 WIB, bertempat di Gedung GBHN, Nusantara V DPR RI. Acara dihadiri oleh multi-stakeholder di antaranya: Gubernur Kalimantan Timur (Awang Farouq Ishak), Anggota Komisi VII DPR RI (Satya Widya Yudha), Ketua Aliansi Blok Mahakam (Wahdiat), Anggota DPD Kaltim (Bambang Susilo), Anggota DPR RI Kaltim sekaligus Alumni ITB (Hetifah), Chandra Tirta Wijaya (Anggota DPR RI), Direktur Eksekutif IRESS (Marwan Batubara), Ketua DPP KNPI (Taufan EN Roturasiko). Gubernur Kaltim menyampaikan perlunya perhatian yang serius tentang persoalan energi di Kaltim, Kaltim adalah lumbung energim tetapi ironisnya Kaltim banyak mengalami permasalahan dengan energi (listrik mati, dan lain sebagainya). Penekanan bahwa Sumber Daya Alam, dalam hal ini Blok Mahakam, haruslah dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini perlu kekompakan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Hal senada disampaikan oleh Marwan Batubara, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerahkan Blok Mahakam kepada asing, secara Sumber Daya Manusia (SDM) kita mumpuni, demikian pula dana, dan teknologi yang dapat kita maksimalkan untuk mendukungnya. Jadi Blok Mahakam harus dikelola oleh pemerintah RI. Kita pasti bisa. Hetifah sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, merasakan keburukan dari tata kelola energi di Kaltim, perlunya proporsi yang adil bagi Kaltim sebagai pemasok utama energi. Sebagai alumni ITB, Hetifah juga berharap peran dari para alumni agar terus memupuk kebeperpihakan mereka dan meningkatkan nasionalisme untuk Indonesia. Lebih lanjut anggota DPR RI Komisi VII, Satya Widya Yudha, menyampaikan bahwa tata kelola minyak dan gas belum maksimal, selama ini hanya bertumpu hanya untuk tujuan pemasukan negara, tetapi bukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga banyak rakyat kurang atau bahkan tidak sejahtera di sekitarnya. Mengenai Blok Mahakam, perlu keterbukaan Pertamina, diharapkan konsistensi untuk mengelola dengan baik. Harapan-harapan dari seluruh narasumber adalah agar pertemuan ini jangan hanya menjadi wacana yang tanpa ujung, tetapi sebaiknya dibuat sebuah rekomendasi. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPD, KNPI dan stakeholder-stakeholder lain harusnya dapat duduk satu meja, bersama-sama membicarakan yang terbaik untuk bangsa ini, dan sebaiknya keputusan yang diambil untuk Blok Mahakam ini diputuskan di tahun ini (2013).