LSM-DPR Gagas Rumah Aspirasi

Artikel ini telah dipublikasikan di surat kabar Tribun Kaltim pada tanggal 24 Agustus 2009. BALIKPAPAN - Sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Kaltim menggagas rencana pembentukan Rumah Aspirasi. Gagasan itu muncul setelah acara workshop "Penguatan Hubungan Anggota DPR dengan Konstituen bagi Pembentukan Kebijakan yang Merepresentasikan Kepentingan Daerah melalui Pelembagaan Rumah Aspirasi" di Hotel Puri Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/8) pekan lalu. Hadir perwakilan LSM dari Kaltim antara lain Calolus Tuah (Pokja 30), Anton Hidayat, Akhmad Wijaya (Bioma), Kabul (KALIMA), dan M Habibi (Pergerakan Indonesia). Perwakilan anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Jahry dan Iwan, sedangkan dari DPR RI, Hetifah, Desmon Junaidi Mahesa, Nurul Arifin, Hakam Naja, Nurul Falah, Saidah Sakwan, Andi Yuliani Paris dan Krisna Nur Pribadi (ITB). Tidak hanya dari Kaltim, sejumlah aktivis dan peneliti sosial dari Jawa Barat dan Jawa Tengah juga hadir. Kaltim menjadi daerah percontohan pembentukan Rumah Aspirasi. Menurut anggota DPR RI terpilih dapil Kaltim, Desmon Junaidi Mahesa, keberadaan Rumah Aspirasi penting sebagai media untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat Kaltim dengan wakilnya yang berada di Senayan. "Agar tidak bias fungsi dan perannya, Rumah Aspirasi harus menentukan isu-isu atau masalah yang ada di Kaltim. Misalnya, kita fokus pada persoalan perizinan, pembangunan infrastruktur dan alokasi dana untuk daerah," ujar anggota DPR asal Partai Gerindra ini. Hetifah, anggota DPR RI terpilih dapil Kaltim asal Partai Golkar, Rumah Aspirasi tidak sekadar menampung aspirasi dari daerah saja. Melainkan juga akan menjadi media yang bisa menyiapkan data-data dan informasi di daerah yang perlu diperjuangan di tingkat pusat. Rumah Aspirasi juga memiliki peran edukasi, advokasi dan lobi-lobi terhadap kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan pusat. Selama ini ada kesan komunikasi antara anggota DPR, DPRD maupun pemerintah daerah kurang optimal dan kurang terbuka. Anggota DPR di pusat sangat sulit disentuh oleh konstituennya di daerah. Pola penyerapan, penghimpunan, penampungan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak jelas, sehingga banyak harapan masyarakat dan agenda daerah yang tidak tersalurkan dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. "Terpilihnya delapan anggota DPR dari dapil Kaltim menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan ulang dalam hubungan pusat dan daerah, sehingga agenda daerah bisa lebih terwakili dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Salah satu strategi yang patut dijajagi adalah pembentukan Rumah Aspirasi, semacam constituency office atau kantor satelit bagi anggota DPR," ujar Hetifah. Aktivis LSM Bioma Akhmad Hidayat mengatakan, Rumah Aspirasi akan menjalankan berbagai tugas untuk mempermudah dan mengefektifkan komunikasi publik dan hubungan anggota DPR dengan stakeholder daerah. Berbagai kalangan di Kaltim, termasuk kalangan eksekutif, DPRD, media massa dan civil society antusias dengan adanya gagasan Rumah Aspirasi dan siap merancang dan menjalankan suatu program percontohan di Kaltim. Sebagai tindak lanjut pertemuan di Jakarta, rencananya akan digelar kegiatan serupa di tingkat daerah pada awal Oktober mendatang. Sebelumnya tim penggagas Rumah Aspirasi akan melakukan audensi dengan Gubernur, anggota DPRD dan sejumlah tokoh di Kaltim. (son)