Parlemen Ingatkan Pemda Tak Manipulasi Data Publik

Selasa, 9 Maret 2010 JAKARTA (Suara Karya): DPR mengingatkan pemerintah daerah (pemda) tidak memanipulasi data publik, terkait program kesejahteraan rakyat. Antara lain soal honor untuk para guru bantu. Hal itu dikemukakan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Dr Ir Hetifah MPP dan Popong Otje Djundjunan, di Jakarta, kemarin. Hetifah yang anggota Komisi X ini mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mempermainkan data guru honorer yang diusulkan pengangkatannya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). "Saya dapat informasi ada manipulasi data guru honorer ini di daerah. Kami minta, agar hal tersebut tidak terjadi, karena akan sangat melukai rakyat," kata politisi dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Timur ini. Ia mengatakan, guru honorer yang pasti akan diangkat adalah guru honorer yang telah terdata pada "data base" BKN atau guru honorer yang belum terdata di BKN tetapi telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan pemerintah tentang tenaga honorer. Di daerah, tutur dia, ada yang memanipulasi data guru honorer yang diusulkan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ke BKN. Sanksi Tegas Hal sama dikemukakan Popong Otje Djundjunan. Anggota Fraksi Partai Golkar dari dapil Jawa Barat ini, mencontohkan, ada tenaga honorer yang baru satu atau dua tahun bekerja, tetapi karena memiliki hubungan keluarga dengan pejabat daerah, langsung diusulkan ke BKN dengan menggantikan data guru honorer yang memenuhi syarat. "Kalau hal ini sampai terjadi, mereka harus diberikan sanksi," katanya. Menurut Popong, DPR telah membentuk panitia kerja pengusulan guru honorer yang belum diangkat, namun telah memenuhi persyaratan. Dia secara tegas pemerintah menindak tegas para oknum yang menyelewengkan data publik itu. Dia mengatakan praktik manipulasi data seperti ini, meski hanya kasuistis, bila dibiarkan jumlahnya akan semakin banyak. Sementara itu, pemerintah pusat akan mengkaji penerimaan pegawai tidak tetap (PTT) dan outsourcing (kontrak) untuk menampung minat masyarakat ingin masuk pegawai negeri sipil (PNS), namun tidak terakomodasi. "Minat masyarakat masuk PNS sangat besar, sementara pemerintah tidak bisa menerima secara keseluruhan, sehingga akan diupayakan melalui jalur PTT dan outsourcing," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) EE Mangindaan, di Manado, Sulut, kemarin. Menurut Popong dan Hetifah, rencana penerimaan dua model baru itu, kini sedang dibahas di DPR dan nanti akan dikeluarkan peraturan pemerintah (PP). Menurut Hetifah, upaya penerimaan PTT dan outsourcing itu bisa dijadikan jalan keluar bagi kalangan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Sementara itu, tutur Popong, permintaan sejumlah warga lulusan SMA agar direkrut juga pada penerimaan CPNS, akan diperjuangkan oleh DPR dan pemerintah pusat. (Ant/Rully) Source : Antara