PROKAL.CO, TANJUNG REDEB –Kedatangan Mendagri Tjahjo Kumolo di Berau, Kamis (15/9) siang, sedikit menjelaskan mengenai nasib, Berau Pesisir Selatan (BPS) yang beberapa waktu lalu telah diperjuangkan menjadi daerah otonomi baru (DOB).
Tjahjo Kumolo menerangkan untuk BPS menjadi DOB dalam waktu dekat, tidak akan menjadi kenyataan. Hal ini terkait permasalahan keuangan Pemerintah Indonesia secara keseluruhan.
”Sementara ini kami tangguhkan dahulu. Memang DOB itu pemerintah pusat juga yang bakal memberikan bantuan keuangan,” tegasnya saat diwawancari awak media.
Pemerintah, aku Tjahjo Kumolo bukan tanpa alasan menangguhkan pemekaran BPS. Menurutnya, nasib itu turut dialami oleh sejumlah wilayah lainnya. Sikap tegas ini, terangnya, agar ekonomi bisa stabil dahulu.
”Yang harus dipikirkan adalah membangun kantor Polres-nya. Lalu Kodim-nya hinnga Koramil serta pelayanan masyarakat lainnya. Ini kan butuh dana tidak sedikit,” ujarnya. ”Tidak hanya di Berau, tapi 213 wilayah pengajuan DOB kami tahan,” aku mantan Sekjen DPP PDIP ini.
Terpisah, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari daerah pemilihan Kaltim-Kaltara Hetifah Sjaifudian, mengaku tetap akan memperjuangkan sejumlah DOB di Kaltim dan Kaltara.
”Jika sikap Pak Tjahjo Kumolo untuk menangguhkan atau memoratorium itu silakan. Kami di Senayan tetap akan membahas. Bahkan tidak hanya Berau Pesisir Selatan. Dua wilayah lain di Kaltim dan satu di Kaltara juga akan dibahas,” katanya saat dihubungi Berau Postmelalui telepon selulernya.
Bahkan terang politikus dari Partai Politik Golkar ini, DPR akan memanggil Mendagri untuk memaparkan progres dan target terkait DOB tahun depan. ”Kami kasih batas waktu hingga pertengahan Oktober untuk segera dibahas. Kami minta mereka (Kementerian Dalam Negeri, Red.) menyampaikan desain strategis dan anilisis terhadap DOB ini,” tambahnya.
Terkait alasan ekonomi sehingga menangguhkan DOB tersebut, perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat 1964 silam mengaku wajar. DPR dalam hal ini Komisi II yang mengurusi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, tidak memaksa pemerintah untuk segera menetapkan DOB. ”Yang patut dipahami, jika tidak bisa segera menjadi daerah otonomi, setidaknya bisa menjadi daerah persiapan menuju DOB. Berau Pesisir Selatan, beberapa waktu lalu sebenarnya diupayakan untuk menjadi daerah persiapan dahulu,” terangnya.
”Tapi persepsi dan ekspektasi masyarakat sudah berlebihan. Sebenarnya tujuan untuk DOB adalah membuat pengembangan pembangunan. Khusus di Berau tidak harus dipaksakan, jika pemerintah kabupaten komitmen untuk membangun wilayah pesisir selatan, maka saya rasa tidak perlu DOB,” sambungnya.
Iklim Politik
Sikap ”melempem” anggota legislatif kepada pemerintahan saat ini ujar Hetifah karena besarnya dukungan kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi dengan sikap Golkar untuk mendukung kebijakan Presiden Jokowi.
”Mayoritas legislatif atau 58-68 persen telah mendukung presiden. Tapi bukan berarti kami tidak kritis. Jika dirasa kurang pro rakyat, kami akan bertindak menentang kebijakan presiden,” ucapnya.
Adapun sikap politik terang Hetifah sedikit banyak akan mempengaruhi penetapan DOB tersebut. Biar bagaiamanapun Komisi II, ucapnya telah memperjuangkan. Namun, untuk keputusan penetapan nantinya, tetap menjadi hak presiden.(*/rio/app).
*) sumber : http://berau.prokal.co/read/news/45521-berau-pesisir-selatan-ditangguhkan.html
saya berharap program Beasiswa Ibu Hetifah dapat terus berlanjut dan berkembang, sehingga semakin banyak pelajar yang terbantu untuk melanjutkan pendidikan. Program ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berusaha menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat
ini sngat membantu bagi siswa untuk mendapatkan fasilitas atau peralatan sklh
pendapat saya ini bisa menjadi bantuan yg sngat berguna