Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda merasa perlu terus meningkatkan pembangunan di segala bidang. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat beberapa masalah. Saat ini permasalahan yang dimiliki kota Samarinda adalah penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, kepadatan lalu lintas di dalam kota, banjir, kesempatan kerja dan investasi, serta penataan pedagang kaki lima.
Permasalahan-permasalan tersebut saat ini menjadi prioritas pembangunan kota Samarinda yang merupakan fokus utama pembangunan. Semua tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dimana diimplementasikan dalam sebuah usulan yang diusulkan pada anggota DPR. Tahun 2011, Walikota Samarinda H. Achmad Aminis mengusulkan APBN untuk Samarinda sebesar Rp 369 miliar.
Hal itu diungkapkan oleh Fatimah Ashari dari DPRD Partai Golkar dalam pertemuan DPRD Samarinda dengan Forum Kerjasama Anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu, 22 Juli 2010 ini. Dalam agenda yang bertajuk "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, ia juga mengungkapkan, bahwa sebagai ibukota Kaltim, Samarinda sangat berpotensi untuk memperoleh pendapatan dari potensi yang dimiliki. Namun, ia berharap Forum Kerjasama ini bisa mengolkan usulan APBN agar permasalan-permasalahan di Samarinda bisa diminimalisir.
“DPR RI sangat menghargai kehadiran rombongan dari Samarinda di Forum Kerjasama ini, karena momentum ini jarang terjadi,” ujar anggota DPR RI Komisi X Dr. Hetifah Sjaifudian, MPP, selaku Sekretaris di Forum Kerjasama ini di depan rombongan DPD Samarinda pagi ini. “Namun sebenarnya usulan APBN 2011 untuk Samarinda cukup terlambat, karena pengajuan dana APBN 2011 mulai dibahas bulan depan.”
Pertemuan Forum Kerjasama anggota DPR RI dan DPD RI pada Kamis yang diadakan di Gedung A lantai I ini dihadiri oleh Koordinator Forum Luther Kombong, Awang F. Hidayat, SE., Ir. Bambang Susilo, dan wakil dari Samarinda, antara lain Alfian Noor, Sarwono, dan Erna Ernawaty dari DPRD Samarinda.
Menurut Hetifah, sesungguhnya pertemuan antara rombongan dari kota Samarinda dengan Forum Kerjasama baru langkah awal dari proses advokasi. Namun, jangan sampai pertemuan ini tidak menghasilkan perubahan yang mengembirakan, sehingga keinginan untuk mendapatkan dana dari APBN tidak berhasil.
“Oleh karena itu saya menantang rekan-rekan dari Samarinda. Kalau memang serius ingin melakukan langkah-langkah yang nyata dan jelas, rekan-rekan harus terus melakukan tindak lanjut secara cepat” kata Hetifah.
Menurut Hatifah, langkah cepat yang dimaksud adalah, pihak Samarinda harus segera melengkapi dokumen secara rinci dalam setiap kebutuhan yang diminta. Dokumen tersebut terangkum dalam bentuk proposal, dimana nantinya proposal-proposal itu akan diberikan ke instansi terkait sesuai masalah-masalah yang hendak ditanggulangi di Samarinda. Setelah dokumen lengkap, para anggota Forum Kerjasama anggota DPR RI dan DPD RI daerah Kaltim ini akan membantu menjumpai langsung Komisi yang terkait.
"Misalnya untuk anggaran pendidikan, pihak DPRD Samarinda perlu membuat proposal khusus yang ditujukan kepada Kemendiknas," ujar Hetifah. "Dengan memiliki proposal yang detail, maka kita bisa mengejar langsung Mendiknasnya. Jangan sampai insentif guru yang seharusnya bisa diberikan jadi terhambat gara-gara masalah birokrasi atau kita kurang maksimal menindaklanjuti."
Hetifah juga mengingatkan, Forum Kerjasama ini akan berusaha membantu serta mengawal proposal yang telah dibuat. Namun dalam menindaklanjuti, biasanya kita juga perlu melakukan lobi-lobi di luar dari forum yang formal ini. Oleh karena itu, kalau punya proposal dari masing-masing bidang, anggota Forum bisa melobi instansi terkait, sebagaimana contoh di bidang pendidikan tadi.
Sekadar info, Forum Kerjasama Anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) dibentuk tanggal 30 Oktober 2009 di Hotel Sultan, Jakarta saat terjadi pertemuan Gubernur se-Kalimantan.
Forum Kerjasama ini merupakan bentuk komitmen para wakil rakyat dan wakil daerah pemilihan regional Kaltim yang senantiasa mendukung secara penuh dan memperjuangkan program-program pembangunan pemerintah daerah di tingkat pusat. Dimana semua itu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Sebagai koordinator Forum Kerjasama ini adalah anggota DPD RI Luther Kombong, sementara Sekretaris dipegang oleh anggota DPR Komisi X Hetifah Sjaifudian MPP, Phd. Anggota-anggotanya terdiri dari Desmon Junaidi Mahesa, Awang Ferdian Hidayat, SE., Mahyudin, ST, MM., Aus Hidayat Nur, KH. Muslihuddin Abdurrasid, Lc.M.Pdi., Ir. H. Bambang Susilo, MM., Nanang Sulaeman, SE., Drs. H. Yusran Aspar, MSi., Ir.H.I. Emir Moeis, Msc., dan Hj. Adji Farida Padmo Ardan.
all photos copyright by Brillianto K. Jaya
saya berharap program Beasiswa Ibu Hetifah dapat terus berlanjut dan berkembang, sehingga semakin banyak pelajar yang terbantu untuk melanjutkan pendidikan. Program ini bukan hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berusaha menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat
ini sngat membantu bagi siswa untuk mendapatkan fasilitas atau peralatan sklh
pendapat saya ini bisa menjadi bantuan yg sngat berguna