Anggaran Perbatasan Banyak, tapi Tidak Jalan

 

TARAKAN-Mulai besok, rombongan dari DPR RI bersama 10 kementerian bersama BadanNasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan melakukan kunjungan langsung ke titik perbatasan, tepatnya ke Desa Lumbis Ogong Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan.

Kedatangan rombongan dari pusat ini adalah untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang berada di perbatasan Negara.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan kondisi perbatasan saat ini, sangatlah memprihatikan. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang terpencil, tertinggal, terisolir, masih kurang dan belum menjadi prioritas.

Sementara anggaran pembangunan lebih mengarah pada wilayah-wilayah yang padat penduduk, akses yang mudah, dan potensial.

Padahal dalam kebijakan yang berkiblat pada Nawacita atau 9 program prioritas Jokowi-JK, pada butir ketiga menyatakan akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

“Tapi kondisinya tidak mencerminkan prioritas tersebut,” kata Hetifah kepada Radar Tarakan.

Untuk mengentaskan masalah tersebut, selain akan mengunjungi desa di perbatasan langsung, sejumlah anggota DPR RI berinisiatif membentuk Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan yang terdiri dari 25 orang.

Mereka berasal dari gabungan fraksi dan lintas komisi dan telah dilantik pada  Kamis (28/7) dalam Rapat Paripurna DPR ke 35 Masa Sidang V Tahun 2015-2016 di Jakarta.

Hetifah yang merupakan salah satu inisiator dan anggota Tim Pengawas Pembangunan Perbatasan mengungkapkan, dengan adanya tim ini percepatan pembangunan kawasan perbatasan bisa direalisasikan.

“Saya yakin tim ini akan mempercepat pembangunan kawasan perbatasan karena selain mengevaluasi regulasi, juga memastikan ketersediaan anggaran dan mengawasi pelaksanaannya,” tegasnya.

Dijelaskan Hetifah, banyak problem yang terjadi di perbatasan, meskipun banyak juga program yang digelontorkan pusat ke perbatasan.

Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, program yang ada masih belum bisa memecahkan masalah ketergantungan ekonomi di sana, termasuk ketergantungan pada bahan pokok sembako dan BBM dari negara tetangga, termasuk listrik.

Begitu juga terkait diplomasi, masih belum jalan. “Sebab masyarakat di sana masih tergantung dengan Malaysia, dan negara tidak punya posisi tawar yang kuat,” ungkap Hetifah melalui telepon selular.

Salah satunya adalah kasus warga di desa Lumbis Ogong.

“Makanya saya menantang pemerintah, ayo kita lihat ke lapangan,” kata Hetifah.

Jika tim ini terbentuk, berarti regulasi yang sudah ada akan direview dimana letak kendala yang terjadi selama ini. Begitu juga dengan kelembagaan yang selama ini menangani perbatasan yaitu BNPP.

“BNPP kayanya tidak punya ‘gigi’ untuk betul-betul menggerakkan kementerian di lintas lembaga. Yang dilakukan baru berbasis keamanan. Sementara itu pendekatan ekonomi dan kesejahteraan belum terasa di perbatasan sehingga warga kita mudah diming-imingi pihak Malaysia. Misalnya dengan bantuan keuangan, kredit murah bahkan pembuatan IC(identity card) gratis,” ungkap Hetifah lagi.

Dari pengalamannya, di beberapa daerah di Kaltara yang sudah dikunjungi Hetifah menyebutkan perlu adanya tim percepatan. “Tim ini lintas komisi dan lintas fraksi, nanti akan mereview kelembagaan dan melakukan pengecekan ke lapangan. Sebab sekarang (DPR,Red.) ketika kunker ke perbatasan hanya sampai ke ibu kota provinsi saja, paling mentok ke kabupaten dan tidak sampai ke desa perbatasannya,” jelasnya.

Biasanya itu terjadi karena untuk mencapai perbatasan harus menempuh perjalanan berhari-hari dengan medan yang berat. “Faktor kendalanya, jatah kunker memang hanya 3 hari. Komisi II kemarin juga hanya sampai di Krayan. Dengan adanya tim ini, DPR wajib turun ke lapangan dan sampai ke lokasinya agar konkrit. Ini inisiatif dari DPR, ada 32 orang yang mengusulkan untuk dibentuk tim ini. Mudah-mudahan bisa lebih konkret lagi fungsi regulasi dan pengawasan terkait perbatasan,” harapnya.

Kembali dikatakan Hetifah, program pemerintah yang sudah diprogramkan selama ini juga terkesan tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, dan tidak tepat guna. “Jadi kalaupun dananya ada, tidak sampai dirasakan oleh orang yang membutuhkannya di perbatasan,’ ujarnya.

Dijelaskan Hetifah, anggaran dari APBN memang banyak. Bahkan semua kementerian punya program di perbatasan. Tapi praktiknya, masalah di perbatasan masih belum teratasi secara tuntas.

“Ada yang anggarannya tidak terserap,” ujarnya.

Contoh program kesehatan di Kementerian Kesehatan. Mereka punya program sosialisasi ke perbatsasan, namun karena keterbatasan waktu yang dimiliki para tenaga ahli (dokter), banyak program tidak berjalan. “Sebab untuk ke perbatasan mereka harus mengantre transportasi yang ada (pesawat). Itu pun kalau dapat. Akhirnya program tidak berjalan dan anggaran tidak terserap,” tuturnya.

Begitu juga dengan program pembangunan ruang sekolah. Sebut saja ada Rp 115 juta untuk membangun sekolah. Namun karena biaya bahan di perbatasan lebih mahal, maka anggaran yang ada tidak cukup.

Akhirnya kementerian memilih tidak menggunakan anggaran yang ada daripada menjadi temuan oleh KPK. “Saya berharap BNPP benar-benar menjadi koordinator dari berbagai kementerian lainnya. Target pertama kita di anggaran 2017 ada anggaran untuk perbatasan dan diawasi. Dulu kita hanya melihat ada alokasi anggaran aja sudah senang, tapi ternyata tidak terserap karena anggaran perbatasan butuh perhatian khusus,” jelas Hetifah lagi.(ddq/ddq).

Sumber : kaltara.prokal.com