Anggota DPR Ini Setuju Ada Kampanye Negatif di Pilgub Kaltim

  TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pertengahan 2018 nanti, masyarakat Kaltim akan kembali memilih pemimpin baru. Kontestasi menuju Kaltim 1 (Gubernur Kaltim) sudah dimulai sejak Januari ini. Seperti di kontestasi pilkada pada umumnya, negatif campaign maupun black campaign yang bertujuan menurunkan tingkat keterpilihan kandidat tertentu, bakal dilakukan pendukung calon-calon tertentu. Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menjelaskan, kampanye negatif sangat berbeda dengan kampanye hitam. Menurut Hetifah, kampanye negatif menampilkan fakta negatif, atau track record yang tidak baik dari kandidat tertentu. "Misalnya, si Cagub A punya tiga istri. Ini fakta. Tapi, bisa memberi kesan positif pada calon tersebut,” ungkap Hetifah, Kamis (25/1/2018), saat menjadi narasumber sosialisasi UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul. Sementara, kata Hetifah, kampanye hitam tidak berbasis fakta. Melainkan lebih cenderung menjurus fitnah. “Itu (kampanye hitam) tidak bisa ditolerir. Karena bisa bikin bias ke publik. Karena itu bukan informasi yang benar,” ujar Hetifah. Meski menolak keras model kampanye hitam, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) di Kaltim-Kaltara ini justru mendukung kampanye negatif. Dengan demikian, kata Hetifah, masyarakat bisa mendapat informasi yang utuh mengenai calon tersebut. “Bagi saya bagus. Jadi, orang bisa tau track record kurang dan lebihnya,” ucap politisi Golkar ini. Selain menyinggung model kampanye negatif dan kampanye hitam, Hetifah juga mengatakan money politik belum hilang dari gelaran pilkada. “Politik uang harus diberantas. Makanya, saat ini sanksi tidak hanya dikenakan kepada pemberi. Penerima pun akan disanksi,” tegas Hetifah. Hetifah menjelaskan, politik uang masih sulit diberantas lantaran sudah menjadi budaya di masyarakat. Menurut Hetifah, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti, sehingga sangat mudah diiming-imingi dengan uang. “Tidak tahu apa-apa, kemudian dikasih uang terus disuruh milih calon tertentu. Dan mereka mau saja. Kan warga yang demikian ini korban, karena ketidaktahuan,” urai Hetifah. Meski korban, pemberian sanksi tetap diberlakukan kepada penerima, sebagai bagian dari edukasi politik uang. “Banyak yang bilang, ambil uangnya, jangan pilih calonnya. Hal inilah yang membuat sanksi kepada penerima juga diterapkan,” katanya lagi. Sementara itu, bagi politisi, lanjut Hetifah, politik uang juga seolah menjadi dilema. Masyarakat, kata Hetifah, lebih senang kepada politisi yang royal dan dermawan. “Banyak warga yang lebih tidak suka kepada politisi pelit, dibandingkan politisi korup. Jadi, warga tidak peduli, dari mana asal uang yang dibagikan,” tuturnya. *) sumber : Tribun Kaltim