APBN 2018 Disahkan

  Hari ini (25/10), DPR RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi UU APBN 2018. APBN kali ini berfokus untuk memacu investasi dan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. DPR dan Pemerintah berharap APBN 2018 dapat mewujudkan: pembangunan infrastruktur secara merata; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarpendapatan; serta membuka kesempatan kerja. Berikut ringkasan APBN 2018: Anggaran pendapatan negara 2018 direncanakan Rp. 1.898,7 triliun, yang bersumber dari:  Penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,0 triliun  PNBP sebesar Rp. 275,4 triliun  Penerimaan hibah sebesar Rp. 1,1 triliun. Anggaran belanja negara 2018 direncanakan Rp. 2.220,6 triliun, terdiri dari:  Anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.454,4 triliun.  Anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 766,1 triliun. Anggaran transfer ke daerah dan dana desa terdiri dari:  Tranfer ke daerah sebesar Rp. 706,1 triliun  Dana desa sebesar Rp. 60 triliun. Anggaran transfer ke daerah sebesar Rp. 701,0 triliun terdiri dari:  Dana perimbangan sebesar Rp. 676,6 triliun.  DID sebesar Rp. 8,5 triliun.  Dana otsus dan keistimewaan Yogyakarta sebesar Rp. 21,0 triliun. Anggaran dana perimbangan sebesar Rp. 671,6 triliun terdiri dari:  Dana transfer umum sebesar Rp. 490,7 triliun.  Dana transfer khusus sebesar Rp. 185,8 triliun. Anggaran dana transfer umum sebesar Rp. 490,7 triliun terdiri dari:  DBH sebesar Rp. 89,2 triliun.  DAU sebesar Rp. 401,1 triliun. Anggaran dana transfer khusus sebesar Rp. 185,8 triliun terdiri dari:  DAK fisik sebesar Rp. 62,4 triliun.  DAK non fisik sebesar Rp. 123,4 triliun Jika dilihat jumlah rencana pendapatan dan belanja negara tahun 2018, maka terdapat defisit sebesar Rp. 325,9 triliun. Jika dilihat anggaran belanja pemerintah sebesar 2.220,6 triliun, maka anggaran pendidikan sebesar Rp. 444,1 triliun (20% dari anggaran belanja). *) admin