DPR Tingkatkan Kredibilitas Pada Tahun 2013

Jakarta, (07/1): Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan III digelar bertepatan memasuki awal tahun 2013 yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna gedung DPR-RI Jakarta diwarnai optimisme para anggota dewan untuk meningkatkan tiga peran legislatif yakni fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Memasuki tahun 2013 berbagai pengamatan bermunculan memprediksi suhu politik akan menghangat menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden yang diagendakan pada tahun 2014.  Awal tahun 2013 KPU akan menyelesaikan verifikasi faktual atas partai-partai poltik peserta pemilu 2014, sehingga partai-partai politik dapat segera melakukan konsolidasi dan penyusunan calon anggota legislatif. Dalam kondisi ini diperkiraan tahun 2013  regulasi kehidupan berbangsa dan bertanah air akan semakin dinamis. Untuk menciptakan iklim yang kondusif pada tahun 2013 dan melakukan pekerjaan rumah yang belum selesai pada tahun 2012 DPR optimis akan meningkatkan kredibilitasnya pada tahun 2013 ini. Memasuki masa persidangan III tahun sidang 2012-2013 dimulai Senin, 07 Januari 2013 dan akan ditutup pada Jumat 12 April 2013. Sebagai anggota DPR asal Daerah pemilihan Kalimantan Timur pada tahun 2012 Hetifah cukup berlega hati karena DPR berhasil menggolkan pemekaran provinsi baru Kalimantan Utara yang sebelumnya masuk dalam wilayah Kalimantan Timur kemudian Mahakam Ulu yang berhasil menjadi Kabupaten. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan alot, kedua daerah tersebut berhasil dimekarkan pada rapat Paripurna masa sidang I dan ke II tahun 2012.  Tidak berhenti disitu banyak target yang harus dicapai untuk memenuhi kesejehateraan masyarakat Kaltim. Dalam pembahasan rapat paripurna pembukaan masa persidangan ke III tahun 2013, Ketua DPR sempat menyinggung wilayah perbatasan, hal yang sangat penting bagi Hetifah anggota asal Dapil Kalimantan Timur yang secara geografis berada pada perbatasan negara. Masalah-masalah perbatasan kerap muncul seperti sulitnya jangkauan penduduk untuk mendapatkan akses karena kondisi geografis. sementara itu menurut ketua DPR dalam pidatonya masalah-masalah perbatasan baik darat maupun laut yang belum selesai harus segara dituntaskan untuk menjaga kedaulatan NKRI. Secara khusus anggota dewan meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan perbatasan indonesia dengan Malaysia, sebagai negara tetangga terdekat kerap muncul persoalan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lanjut ketua DPR dalam pidatonya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat, terkait dengan itu anggota dewan meminta pemerintah untuk membenahi sarana infrastuktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen pada tahun 2013, anggaran infrastujtur untuk mendorong ekonomi pada tahun 2013 sebesar 201, 3 triliun. Terkait dengan masalah infrastuktur, sempat terjadi gangguan listrik pada Air Traffick Control (ATC) di Soekarno Hatta, padamnya listrik di Bandara Sepinggan balikpapan begitu juga dengan infratruktur di pelabuhan dan jalan raya. Oleh karena itu pemerintah beserta anggota dewan harus segera membenahi kondisi infrastuktur dalam rangka menunjang penguatan perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin berkualitas dan menciptakan iklim investasi yang baik. Buruknya infrastruktur jalan di Indonesia juga menyebabkan kemacetan di ibukota Jakarta, kondisi infrastruktur jalan yang memperihatinkan tidak hanya miliki Jakarta, untuk mengatasai kemacetan di kota-kota besar anggota dewan meminta pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan yang out the box dan setiap perencanaan desain tata kota hendaknya dilakukan dilakukan dengan pemikiran jangka panjang. Sementara itu Pimpinan anggota dewan juga menghimbau agar kepada pemerintah dan instansi terkait untuk meminimalisir dampak bencana alam, karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi tahun 2013 curah hujan di indonesia akan semakin tinggi sehingga berpotensi terjadi bencana banjir dan longsor. Ada 315 Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sekitar 60,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan banjir. Mengingat pentingnya tindakan pencegahan terhadap terjadinya bencana alam semua pihak diminta untuk siap siaga serta mengoptimalkan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam penanggulangan bencana. Dalam masa persidangan ke III anggota dewan memiliki 76 hari kerja atau 96 hari kalender untuk melaksanakan tiga fungsi legislatif. Terkait dengan fungsi legislatif pada tahun 2013 DPR dan pemerintah telah menetapkan 70 (tujuh puluh) RUU sebagai RUU prioritas. 70 (tujuh puluh) RUU tersebut terdiri dari 32 (tiga puluh dua) RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat 1, 2 yang sedang dilakukan harmonisasi. 36 (tiga puluh enam) RUU yang merupakan RUU baru, baik yang diusulkan DPR maupun pemerintah. Anggota dewan berharap agar RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I harus tuntas diselesaikan pada masa sidang ini. Salah satu RUU yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik adalah RUU tentang Organisasi Kamasyarakatan (RUU Ormas) saat ini masih memasuki tahap pembicaraan tingkai I di pansus. RUU ini masih menyisakan beberapa subtansi yang belum menemukan kata sepakat, diantaranya mengenai definisi, asas, klasifikasi ormas asing, larangan sanksi administratif, pembekuan dan pembubaran ormas serta ketentuan pidana bagi anggota dan pengurus ormas. RUU Mahkamah Agung yang saat ini tengah memasuki tahap pembicaraan tingkat I di komisi II, memiliki urgensi terkait persoalan menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Kemudian RUU tentang Desa yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah, dewan tetap memperhatikan aspirasi dari perangkat desa yang kerap melakukan aksi unjuk rasa, RUU tentang desa merupakan bagian dari penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota dewan sepakat untuk memecah UU No. 32 Tahun 2004 menjadi tiga bagian yaitu RUU tentang Pemerintah Daerah, RUU tentang Desa dan RUU tentang Kepala daerah. Dalam agenda masa sidang ke III anggota dewan menargetkan 60 persen alokasi waktu peruntukan bagi kegiatan legislasi dan 40 persen bagi kegiatan anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran DPR akan menerapkan sistem check and balance terutama saat melakukan pembahasan mengenai pelaksanaan pertanggung jawaban APBN sementara untuk fungsi pengawasan banyak hal yang harus dilakukan oleh DPR RI melalui alat-alat kelengkapannya pada masa sidang ke III antara lain melakukan tindak lanjut ikhtisar hasil pemeriksaan semester I BPK-RI. Sumber: Pidato ketua DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang ke III tahun sidang 2012-2013