Jakarta,- Panitia Kerja Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Eselon 1 Kemendikbud RI dalam rangka membahas evaluasi keberjalanan PJJ selama masa pandemi Covid-19, Kamis (9/7). Dalam rapat tersebut juga dibahas konsep pembelajaran jarak jauh sebagai bagian dari peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Rapat diadakan secara virtual dan fisik dari ruang rapat Komisi X DPR RI.
M. Samsuri selaku Kepala Biro Perncanaan mewakili Sekjen Kemendikbud menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis teknologi digital diperkirakan atas terus digunakan oleh satuan pendidikan paska pandemi.
“Pembelajaran berbasis digital akan mengurangi kesenjangan dan batas-batas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal di masa depan, karena peserta didik bisa belajar kapan saja, dimana saja dan dalam keadaan apapun juga,” ujarnya.
Sehubungan dengan hal tersebut, Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengatakan perlu adanya data yang lebih mendalam terkait pembelajaran jarak jauh.
“Apakah Kemendikbud sudah mengantongi data berapa banyak kabupaten/kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring? Data ini semua mutlak harus ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Bisa ditambahkan ke dalam Dapodik,” ujarnya.
Hetifah juga menanyakan terkait saran komisi X untuk memberikan gawai negeri bagi para siswa dan guru yang membutuhkan.
“Bagaimana pendapat Kemendikbud akan saran tersebut, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap sekali bahwa proses produksinya dilakukan di dalam negeri, jadi kita tidak semata-mata langsung impor,” paparnya.
Totok Suprayitno, Kepala Balitbang Kemendikbud menyatakan pihaknya telah melakukan dan selesai mengolah 2 survey terkait pembelajaran jarak jauh. Survey pertama dilakukan dengan responden guru dan kepala sekolah, sementara survey kedua dilakukan kepada siswa dan orangtua.
“Dari survey kami ditemukan bahwa sebagian besar orangtua menghabiskan waktu 1-2 jam per hari mendampingi anak belajar. Jenis pendampingan dilakukan berbeda-beda tergantung dari jenjangnya,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, Hetifah yang merupakan legislator asal Kaltim ini berharap Kemendikbud juga melaksanakan survey yang lebih mendalam.
“Perlu dipetakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Sampel responden orangtua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya.” pungkasnya. (GA)
assalamualaikum ibu dewan, saya ingin mendapatkan bantuan pip, jessica lady pringgacela siswi smkn 4 balikpapan, orang tua berpenghasilan 3,5 jt perbulan, dan rumah kontrak
Kepada yth Bunda ,Mohon bantuannya Bunda , sudah lama saya mengamdi ke partai GOLKAR saya belum pernah saya di bantu ,,, kumohon kepala Bunda , bisa memperhatin dan merespon nya kepada saya dan saya punya Kartu GOLKAR bersama istri ku pada zaman tidak enak .
Asalamualaikum Ibu dewan yg terhormat,,,, kenapa program PIP untuk anak SMP di kukar tidak ada ada lagi,, khususnya SMPN O3 loa janan, desa tani bakti