Jangan Sampai Rakyat Jadi Penonton

Kekhawatiran anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian MPP tersebut beralasan. Pasalnya, beberapa pulau di Indonesia banyak yang disewa oleh pihak asing, tetapi tidak memberikan partisipasi pada masyarakat sekitar, sehingga rakyat hanya jadi penonton. “Meski sudah dikontrak oleh orang asing, seharusnya pengelolaan pulau tetap melibatkan warga sekitar. Kalau tidak, betapa ruginya bangsa ini?” ucap Hetifah. Momentum Pesta Budaya Erau yang baru saja selesai Minggu kemarin (18/07) tentu akan menyerap jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara untuk datang ke Kalimantan Timur (Kaltim) semakin banyak lagi. Salah satu lokasi yang diharapkan termasuk tujuan wisata adalah Pulau Parai Kumala. Pulau Parai Kumala ini adalah salah satu pulau yang dikelola oleh PT El John. Meski sudah menandatangani kontrak kerjasama (Memorandum of Understanding) dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kalimantan (Kukar) selama 18 tahun, bukan berarti PT El John semena-mena dalam mengelola pulau ini. Konsep kerjasama El John adalah memberikan dana Rp 500 juta per tahun dan 10,5 persen bagi hasil dari keuntungan bersih. Selain uang, Pemkab Kukar meminta El John untuk menyerap tenaga kerja serta para pedagang di daerah tersebut. Apalagi di Pulau Parai Kumala ini terdapat berbagai wahana yang memang mampu mempekerjakan tenaga-tenaga lokal, yakni trampolin, bom-bom car, komidi putar, dan lain-lain. “Saya berharap pihak swasta yang sudah mengontrak pulau-pulau membuat event seperti pesta rakyat atau desa budaya,”usul Hetifah. “Dengan begitu, pendapatan rakyat akan bertambah dan tentu saja akan meningkatkan perekonomian keluarga mereka.” Hetifah mengingatkan jangan sampai seperti Pulau Waktobi. Pulau yang berada di Sulawesi Tenggara (Sulteng) ini dikelola oleh warga negara Amerika. Ia membeli tanah di pulau terletak di antara 5°12 - 6°10' LS dan 123°20 -124°39 BT itu sekitar Rp 50 juta, lalu membangun 20 cottage sederhana dari kayu beratap rumbia. Menurut Staf Ahli Bappenas Son Diamar, setahun revenue yang diterima warga negara Amerika tersebut mencapai Rp 50 miliar. Sementara menurut Bupati, ternyata daerah hanya mendapat Rp 50 juta atau kurang dari 0,1 persen setahun. Sungguh ironis! ”Sudah saatnya pemerintah mengambil langkah-langkah sistematik untuk pengelolaan kekayaan negara di pulau-pulau kecil. Segera lakukan inventarisasi. Jangan sampai orang asing menguasai aset luar biasa bangsa ini,” ujar Hetifah. Lanjut Hetifah, kita tidak perlu alergi dengan pihak swasta yang sudah memiliki jam terbang dalam pengelolaan pariwisata. Namun pihak daerah dan pemerintah pusat tetap harus memantau dan mengevaluasi setiap obyek yang dilakukan oleh pihak ketiga yang menggunakan aset bangsa ini. Pemerintah tak cukup bicara potensi, tetapi perlu juga dengan segara menyiapkan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang profesional. Setelah itu lakukan promosi dengan gencar dan buat sejumlah event. Tidak mungkin menjual sensasi wisata tanpa promosi, apalagi jumlah wisatawan setelah Pesta Budaya Erau ini diperkirakan akan semakin naik. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisata mancanegara (wisman) periode Januari-Mei 2010 mencapai 2,767 juta orang. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan periode 2009 yang berjumlah 2,410 juta orang. Dengan konsistensi penyelenggaraan periwisata seperti event Erau Pelas 7 Benua 2010 yang baru berakhir Minggu (18/7) lalu, Hetifah optimis wisman pada tahun 2010 dan di tahun-tahun mendatang akan semakin meningkat.