Kesadaran Berpolitik, Money Politics, dan Mencetak Negarawan

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) merupakan ajang persaingan antarpartai dan kader sebuah partai lain untuk meraih dukungan dari rakyat di semua jenjang dan lapisan. Partai yang memiliki infrastruktur yang cukup, instrumen yang aktif, dan kader yang komunikatiflah yang berpeluang untuk meraih kemenangan pada Pilkada. Begitulah komentar anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP ketika ditanya mengenai Pilkada yang terdapat di beberapa daerah, termasuk di Bandung yang baru melaksanakan Pilkada Minggu (29/8) kemarin untuk memilih Bupati Bandung periode 2010-2015. “Pilkada jelas-jelas menuntut sesama partai atau kader untuk mampu memperlihatkan diri yang nyata-nyata aspiratif, peduli dan berjuang untuk rakyat,” komentar Hetifah. Tingkat kesadaran politik warga masih sangat rendah. Tak heran jika money politics masih merebak di tiap Pilkada. Hetifah sependapat dengan penyataan sejumlah pakar, yang menilai bahwa pilkada akan menjamin penguatan demokratisasi di tingkat lokal, jika pilkada betul-betul melibatkan partisipasi publik. Dengan semangat ini, menurut dia, perubahan di masyarakat lokal tidak sekadar pada tataran prosedural saja, namun benar-benar sampai pada tataran substantif. "Yakni keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan daerah melalui pintu masuk awal, yaitu terselenggaranya pilkada yang demokratis serta langsung umum bebas dan rahasia," tambah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Namun Hetifah tak menutup mata. Dalam proses Pilkada seringkali dinodai oleh oknum-oknum yang menjalankan praktek-praktek curang, salah satunya money politics. Terakhir dalam Pilkada Bandung yang akan memilih satu dari delapan pasang calon yang terdiri dari Marwan Efendiri-Asep Nurjaman (independen), Atori Herdianajaya-Dadi Gyardani Jiwapraja (Demokrat), Tatang Rustandar-Ujang Sutisna (independen), Deding Ishak-Siswanda Harso Sumarso (PAN, PKB, PPP, Hanura, dan PBR), Yadi Srimulyadi-Rusna Kosasih (PDIP dan Gerindra), Asep Soleh-Dayat Somantri (independen), Dadang M Nasser-Deden Rukman Rumaji (Golkar), dan Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana (PKS, PBB). Sebelum 2,2 juta warga Kabupaten Bandung –dari 276 desa di 31 Kecamatan- berbondong-bondong datang ke 5.252 Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing, money politics merebak. Itulah membuat Hetifah geleng-geleng kepala. “Kesadaran politik warga belum cukup tinggi, sehingga suara mereka bisa dibeli dengan uang,” tutur Hetifah dengan nada geram. Terlepas dari merajalelanya dugaan money politics dalam Pilkada Bandung, menurut Kepala Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, H. Zaenal Arifin, tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih tidak optimal. “Di sejumlah TPS hampir rata hanya mencapai 52 persen pemilih,” kata Zaenal. Indikasi tersebut mengungkap dengan jelas, sebagaimana yang dikatakan oleh Hetifah tadi, bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih seorang Kepala Daerah merupakan hak, masih sangat rendah. Lebih dari itu, dengan memilih Kepala Daerah yang berkualitas, bukan hasil paksaan, dan karena money politics, justru akan membentuk sebuah daerah yang luar biasa. Selain Pemimpinnya memberikan contoh yang baik –karena tidak menggunakan money politics dalam proses pemenangan-, juga mengisyaratkan sebuah masa depan demokrasi yang baik di tingkat lokal. Peningkatan kesadaran politik warga bisa dilakukan melalui proses penciptaan kader-kader di partai, sehingga melahirkan kader-kader berjiwa negarawan yang jujur dan demokratis. Hetifah yakin, kesadaran berpolitik bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melibatkan partisipasi warga secara konsisten maupun memberikan penyuluhan kepada kader-kader di dalam partai itu sendiri. Oleh karena itu, menurut alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, sistem kepartaian harus dijalankan dengan baik. "Dengan terbangunnya sistem kepartaian yang mantap akan memperkuat bangunan demokrasi yang tengah dibentuk dan dikembangkan," katanya. Mencetak kader partai yang baik adalah salah satu solusi membangun dan mengembangkan demokrasi. Dengan begitu, tingkat kesadaran berpolitik akan meningkat. Dalam mencetak kader partai, bukan saja meliputi pendidikan ideologi sebuah parpol, tetapi juga dididik untuk menjadi negarawan sejati. Tentu saja dalam mencetak kader, terdapat proses seleksi yang ketat, sehingga nantinya akan melahirkan kader yang mempunyai visi kenegarawanan yang berprilaku jujur dan adil.