Mengawal Masa Depan SDM Indonesia: Catatan Kerja Komisi X DPR RI dari 2025 Menuju 2026

Samarinda, Kaltimedia.com – Tahun 2025 menjadi periode penting bagi Komisi X DPR RI dalam mengawal arah kebijakan pendidikan, kebudayaan, riset, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) nasional. Di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan tantangan ketimpangan antarwilayah, kerja parlemen dituntut tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas di lapangan.

Di bawah kepemimpinan Hetifah Sjaifudian, Komisi X menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan jangka panjang. Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, pendidikan tidak lagi dipandang sebatas sektor administratif, melainkan sebagai kunci daya saing bangsa di masa depan.

Pendidikan: Akses Luas, Mutu Harus Merata

Salah satu isu krusial yang terus mengemuka sepanjang 2025 adalah kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Komisi X menilai bahwa perluasan akses sekolah dan infrastruktur belum cukup jika tidak diiringi peningkatan kualitas pembelajaran. Guru, kurikulum, dan metode belajar menjadi titik penentu keberhasilan pendidikan.

Dalam berbagai rapat kerja dan dialog dengan pemangku kepentingan, Komisi X mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada penguatan kapasitas guru dan relevansi kurikulum. Teknologi pembelajaran juga mendapat perhatian, namun dengan catatan penting: digitalisasi harus bermakna, bukan sekadar memindahkan proses belajar ke layar.

“Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang kelas,” menjadi pesan yang berulang disampaikan dalam refleksi kerja Komisi X.

Kebudayaan dan Riset: Identitas dan Kebijakan Berbasis Ilmu

Di luar pendidikan formal, Komisi X juga menaruh perhatian besar pada sektor kebudayaan. Pelestarian budaya tidak lagi dipahami sebagai kegiatan simbolik semata, tetapi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang melibatkan komunitas dan membuka peluang ekonomi kreatif.

Sementara itu, riset dan inovasi dipandang sebagai tulang punggung kebijakan publik yang adaptif. Lembaga seperti BRIN, BPS, dan Perpustakaan Nasional memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan negara. Komisi X menekankan pentingnya kebijakan berbasis riset agar negara tidak berjalan berdasarkan asumsi, tetapi bukti ilmiah.

Menyerap Suara Kampus di Kalimantan Timur

Kunjungan kerja Komisi X ke berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur memberikan gambaran konkret kondisi pendidikan tinggi di daerah, terutama sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dialog dengan mahasiswa, dosen, dan pimpinan kampus membuka beragam aspirasi, mulai dari relevansi kurikulum hingga kesiapan menghadapi transformasi digital.

Mahasiswa menyuarakan kebutuhan akan pembelajaran yang lebih praktis dan adaptif terhadap dunia kerja. Di sisi lain, dosen menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, dukungan riset, serta kesejahteraan sebagai faktor penentu mutu pendidikan tinggi.

Di tengah tantangan tersebut, Komisi X juga mencatat capaian positif. Universitas Mulawarman berhasil meraih akreditasi unggul, sementara Universitas Balikpapan membuka Fakultas Kedokteran sebagai langkah strategis memperkuat layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

Kunjungan ini menegaskan satu hal penting: pembangunan pendidikan tinggi di daerah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Transparansi dan Kerja Nyata Parlemen

Sepanjang 2025, Komisi X berupaya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Rapat dengar pendapat dengan kementerian, akademisi, hingga masyarakat sipil menjadi ruang utama untuk menyerap aspirasi sekaligus menguji kebijakan.

Kunjungan kerja ke daerah pun dimaknai sebagai sarana verifikasi kebijakan, bukan sekadar agenda seremonial. Temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan di tingkat pusat, sehingga kebijakan tidak terputus dari realitas masyarakat.

“Akuntabilitas bukan hanya soal laporan, tetapi tentang dampak nyata kebijakan bagi publik,” menjadi prinsip yang terus dipegang Komisi X.

Menuju 2026: Menguatkan Mutu, Menjaga Keadilan

Memasuki 2026, Komisi X menegaskan perlunya perubahan orientasi kebijakan pendidikan nasional. Fokus diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan mutu, serta afirmasi bagi kelompok dan wilayah yang tertinggal.

Evaluasi terhadap berbagai program pendidikan menjadi pijakan penting agar keberhasilan tidak diukur dari angka administratif semata, tetapi dari dampaknya terhadap proses belajar-mengajar. Guru kembali ditempatkan sebagai aktor utama transformasi pendidikan, sehingga investasi pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan mereka menjadi keharusan.

Dengan refleksi kerja sepanjang 2025 dan arah kebijakan ke depan, Komisi X DPR RI berharap pendidikan, kebudayaan, dan pengembangan SDM Indonesia dapat bergerak lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan sebagai bekal utama menyongsong masa depan bangsa. (Ang)

*) sumber: kaltimedia.com