Momentum Perbaiki Kinerja Paska Idul Fitri

Kiritik pedas terhadap kinerja anggota DPR periode 2009-2014 sebelum Idul Fitri lalu sepertinya belum hilang. Oleh sebagian masyarakat, anggota dewan yang usianya belum setahun ini tidak beda dengan pendahulunya, bahkan konon disinyalir oleh sejumah media lebih buruk. Sebab, dalam rentang waktu yang belum lama mengabdi sebagai wakil rakyat, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kemalasan. Fakta soal kemalasan anggota DPR bukan sekadar kehadiran rapat, tetapi apa yang mereka hasilkan, yakni Undang-Undang (UU). Kalau ada anggota yang berpendapat, kehadiran bukan ukuran kinerja anggota, namun nyatanya hasil kerja mereka akhirnya bisa terbukti. Bahwa RUU yang seharusnya target 70 RUU sampai akhir tahun ini, ternyata hanya enam yang baru disahkan menjadi UU. Ini menunjukan ketidakproduktivan mereka. Kritik pedas terhadap kinerja anggota DPR tentu saja diterima dengan lapang dada oleh anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, Phd. Memang benar, ada sejumlah anggota yang kinerja mereka seperti yang diberitakan oleh sejumlah media, yakni malas. “Saya pribadi mengakui, bahwa masyarakat memang melihat kinerja DPR tidak sesuai harapan,” aku Hetifah. “Saya prihatin. Oleh karena itu, dalam kesempatan Idul Fitri, saya dengan berbesar hati memohon maaf kepada seluruh warga Kaltim, karena hingga saat ini belum mampu mengubah kebijakan yang salah dan mengubah martabat wakil rakyat menjadi lebih baik”. Mengenai martabat wakil rakyat periode 2009-2014 di mata rakyat, memang sangat merosot. Betapa tidak, ketika produktivitas dan kinerja mendapatkan angka merah, anggota DPR mengulirkan wacana pembangunan gedung baru yang akan menghabisi Rp 1,3 triliun. Wacana tersebut jelas sangat menyakiti hati rakyat. Sebab, rakyat belum melihat kerja nyata dilakukan anggota DPR periode ini, tetapi malah sebaliknya mereka lebih mementingkan fasilitas terlebih dahulu. “Sebetulnya kerja sebagai anggota DPR sangat menyita waktu energi dan pikiran. Bayangkan, hampir tiap hari ada rapat. Jadi sebenarnya tidak ada waktu bermalas-malas,” ujar Hetifah seraya membocorkan jadwal kerja setiap hari. “Bukan cuma rapat Komisi atau Fraksi, tetapi terkadang ada undangan rapat dengan pemerintah. Saking banyak rapat, terkadang ada rapat yang bentrok. Kalau pun tidak bentrok, lokasi undangan rapat satu dengan rapat yang lain cukup jauh”. Namun hal itu, lanjut Hetifah, memang bukan alasan. Ketika berniat menjadi anggota DPR, seharusnya mereka sudah mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai anggota. Ketika menjadi anggota DPR, ia harus siap bekerja. Dengan memperlihatkan sikap mau bekerja keras, anggota akan dinilai oleh rakyat memiliki martabat yang luar biasa. Menurut Hetifah, paska Idul Fitri ini DPR tidak boleh lagi menyakiti hati rakyat. Mumpung momentumnya masih saling memaafkan. Ibaratnya, memulai lembaran baru, sehingga DPR bisa bermartabat. Caranya, tentu saja dengan meningkatkan kinerja yang jauh lebih besar lagi. Selain rajin mengikuti rapat, juga meningkatkan produktivitas kerja, sehingga target yang sudah diamanatkan harus bisa tercapai. Mungkinkah? “Tidak ada yang tidak mungkin. Saya pikir, kami sebagai anggota DPR memang perlu kerja keras dan upaya kolektif yang konsisten agar bisa memperbaiki citranya di mata publik.” Hanya saja, jelas Hetifah, nanti harus dibuat sebuah ukuran kinerja DPR, dimana ukuran tersebut yang bisa diperlihatkan pada seluruh masyarakat. Sebab, selama ini tidak semua anggota DPR yang malas, tidak produktif, atau hanya mementingkan diri sendiri. Ada sebagian kecil yang justru mencoba mengemban amanat sebagai anggota DPR yang baik. “Kalau sekarang siapa yang menilai?” tanya Hetifah. “Apakah ada warga masyarakat yang bisa melihat kinerja per individu, seperti kinerja saya di DPR misalnya? Kan tidak ada! Mereka tidak tahu apa yang sudah saya hasilkan atau kemana saja saya setiap hari. Yang terjadi malah seluruh warga masyarakat menilai, seluruh anggota DPR malas. Nah, nantinya saya akan mengusulkan agar ada penilian performance individu, sehingga warga masyarakat akan tahu, mana anggota yang di periode berikutnya layak dipilih atau tidak dipilih jadi anggota DPR”.