Diskusi CSIS: Pemerintah Perlu Menaikkan Anggaran Pendanaan Parpol

Pemerintah perlu menaikkan anggaran untuk pendanaan partai politik. Paling tidak simpulan itu yang ditarik dalam pertemuan kedua "Jaringan Diskusi Informal Lintas Partai Politik" yang diadakan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS). Diskusi tersebut didasari dari proposal Didik Supriyanto, yang mana menyebutkan bahwa berdasarkan perhitungan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), negara hanya melingkupi 1,32% dari kebutuhan parpol melalui anggaran pendanaannya. Angka ini dipatok dengan mengacu pada kebutuhan partai berukuran sedang seperti PAN dan PKS. Supriyanto membahas bagaimana perlunya kenaikan anggaran pendanaan partai, karena saat ini yang banyak terjadi adalah adanya oligarki dalam partai--yaitu sekalangan oligarkh yang memanfaatkan kekurangan anggaran yang disediakan negara ini dengan menjadi penyedia anggaran dan mengendalikan parpol dari belakang layar. Keberadaan oligarkh partai ini yang mengikis sense of ownership dalam keanggotaan partai, sementara hal itu--identitas kepartaian--adalah yang saat ini dibutuhkan. Meski ada poin yang masih jadi perdebatan, dalam diskusi ini disepakati bahwa pendanaan parpol oleh negara dapat meningkatkan transparansi, asalkan disertai perundangan yang jelas. Selain itu, perundangan mengenai pendanaan parpol juga harus mencakup kejelasan bila pendanaan berasal dari selain negara: penentuan legalitas sumber pendanaan, jumlah uang yang diterima oleh parpol tak perlu dibatasi asalkan jelas asal-usulnya, dan yang seharusnya dibatasi adalah pengeluaraan (bukan pendanaan). Terkait pendanaan yang besar, diskusi ini juga menyoroti bahwa masalah itu kadang datang dari biaya kampanye yang meningkat. Penyebab hal ini, menurut beberapa peserta diskusi, adalah karena besarnya daerah pemilihan (dapil) yang harus dicakupi. Kemungkinan solusi yang ditawarkan adalah dengan menambah jumlah dapil, meski ini dapat berdampak pada bertambahnya jumlah anggota DPR. Beberapa peserta diskusi menyoroti beberapa contoh parpol yang bisa menerapkan pendanaan mandiri yang baik, misalnya PKS yang mewajibkan 6,5% dari penghasilan tiap kader reguler untuk masuk ke dalam pemasukan partai. Sementara Hanura menerapkan internal voluntarism, bahwa pimpinan daerah partai mesti membiayai kegiatan daerah masing-masing dan tidak membebani DPP.