Perlu Sinergi Pemkot Balikpapan dengan Pemprov Kaltim

Diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah kota Balikpapan dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya, seperti dilaporkan oleh Kaltim Post pada Kamis (27/12) lalu, pemkot Balikpapan nampak kesulitan dengan minimnya kucuran dana dari pemprov. Menurut Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Suryanto, pemkot telah melakukan upaya permohonan bantuan pada Pemprov Kaltim. Upaya permohonan bantuan, seperti biasanya, dilakukan melalui musyawarah perencanan pembangunan (Musrenbag) sebelum APBD provinsi diputuskan. "Di situ kita sampaikan langsung aspirasi kita," jelas Suryanto. Namun kerap dana yang diberikan oleh pemprov tidak begitu berimbang. Misalnya pada pembangunan Stadion Batakan. Pembangunan tahap pertama Stadion Batakan 2010 sampai Oktober 2011 telah menyedot anggaran Rp72 miliar, yang mana untuk tahap pertama ini seluruhnya ditanggung oleh APBD Balikpapan. Namun pembangunan Tahap II membutuhkan Rp423 mliar. Dari angka tersebut tersedia Rp134 miliar di APBD Perubahan 2012. Di dalamnya, bantuan pemprov dalam APBD 2012 hanya Rp5 miliar dan APBD-P 2012 hanya Rp25 miliar. Pemkot harus mengalokasikan Rp104 miliar. Sementara untuk tahun 2013, pemkot telah menganggarkan Rp70 miliar dalam APBD 2013--dan di sisi lain pemprov hanya mengucurkan dana Rp 25 miliar. Di sisi lain, pemkot Balikpapan sendiri dikritik tidak banyak bekerja dengan baik. Kritikan ini datang dari Hermanto Kewot, anggota DPRD Kaltim yang menggantikan Ihwan Datu Adam sebagai daerah pemilihan II pada pergantian antar-waktu (PAW) 14 Mei lalu. Menurut Kewot, Walikota Balikpapan Rizal Effendi kurang aktif sepanjang 2012 sejak pertama kali Kewot dilantik pada 14 Mei. Penganggaran seharusnya berada pada tanggapan dari walikota, namun Kewot mengaku tak pernah menerima usulan dari walikota. "Walikota Balikpapan kurang aktif. Berbeda dengan Penajam (PPU) dan Paser," ujar Kewot. Ketua DPRD Kaltim Menengahi Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisal beranggapan lain. Pada kesempatan terpisah, seperti dilansir Radar Tarakan (29/12), Mukmin beranggapan bahwa walikota Balikpapan tidak bersalah. Mukmin juga menjelaskan perihal kucuran dana pemprov yang minim. “Walikota tidak salah karena sudah menyampaikan usulan-usulan proyek pembangunan yang butuh dana. Ya tugasnya memang itu. Sementara mengenai anggaran minim atau tidak minim, itu lebih karena strategi pemerintah provinsi untuk pemerataan pembangunan,” jelas Mukmin. Menurutnya, bukan berarti Balikpapan dianaktirikan, melainkan perlu banyak pembenahan di beberapa daerah yang mendesak.  Apalagi keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya memilah berdasarkan skala prioritas. “Samarinda sebagai ibu kota masih perlu banyak sekali perbaikan. Makanya anggarannya lebih besar. Balikpapan sendiri juga tidak sedikit kok. Bagi hasilnya Rp 229 miliar lebih, dan bantuan keuangan sekitar Rp 178 miliar lebih. Total yang diterima Balikpapan Rp 407 miliar lebih,” jelasnya. Mengenai stadion dikatakan akan mendapat bantuan lebih banyak dalam APBD Perubahan tahun depan. “Saya kira tidak perlu dipermasalahkan. Meski dianggarkan di perubahan, toh masih di tahun yang sama,” sambungnya. Hanya saja Mukmin belum bisa menyebutkan berapa kemungkinan kucuran rupiah dari provinsi di APBD Perubahan 2013. “Gubernur kan janji Rp 100 miliar. Berarti dikurangi Rp 25 miliar di APBD murni masih kurang Rp 75 miliar. Tapi nanti kita diskusikan dulu berapa kemampuan dari pemkot dan juga kemampuan dari provinsi supaya stadion itu bisa terpenuhi kebutuhannya,” jelas Ketua DPRD itu. . Disadur dari beberapa sumber: Kaltim Post. "Dana Minim, Pemkot Pasrah" (27 Desember 2012), hlm 35 Kaltim Post. "Wali Kota Tak Aktif" (27 Desember 2012), hlm 35 Radar Tarakan Online. "Mukmin Bela Rizal", diakses dari: http://www.radartarakan.co.id/index.php/kategori/detail/Kaltim/29742