Review Opini

  Opini di Koran Jakarta hari ini, 11/8/2016 berjudul “Belanja Daerah Macet” ditulis Bhima Yudhistira, peneliti Institute for Development of Economics and Finance. Bhima memaparkan bahwa penyebab utama macetnya belanja daerah adalah karena Pemda menimbun uang di Bank. Penimbunan uang ini sangat tidak sejalan dengan aneka kebijakan Pemerintah Pusat yang ingin menggenjot perekonomian. Hingga bulan Juni, tercatat terdapat uang Pemda yang mengendap di Bank sebesar Rp. 214 triliun. Data Pemerintah menunjukkan serapan anggaran per Maret 2016, untuk Kab/Kota sebesar 8 persen, dan untuk Provinsi sebesar 8,3 persen. Ini jauh dari target semula, yakni 20 persen. Bhima juga menyebutkan bahwa macetnya belanja daerah bisa disebabkan antara lain, pertama, karena Pemda takut dikriminalisasi jika menggunakan uang. Kedua, adanya perencanaan yang tidak sesuai dengan fakta lapangan sehingga menyebabkan molornya lelang/pengadaan barang. Menumpuknya dana di Bank membuat ekonomi daerah seperti berjalan sendiri. Padahal dengan belanja daerah, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Aktivitas lesunya ekonomi sulit diatasi jika belanja daerah macet. Menurut Bhima, ini terjadi pada Kaltim yang dihantam dengan penurunan harga batu bara dan migas. Pertumbuhan di Kaltim terkonstraksi hingga minus 1,3 persen pada triwulan I tahun 2016. Saat itu, Pemprov Kaltim justru menunjukkan serapan yang rendah, hanya 3 persen. Kegagalan daerah dalam pengelolaan anggaran berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Data BPS menunjukkan adanya lonjakan jumlah pengangguran terbuka, terutama sektor manufaktur. Dalam hal urutan PHK, Kaltim menduduki urutan pertama, sebanyak 10.721 orang, disusul Jabar dengan 10.291. *) sumber: Bhima Yudhistira Adhinegara, “Belanja Daerah Macet”, Opini dalam Koran Jakarta, 11 Agustus 2016.