Sengketa Simantipal Jangan Seperti Sipadan-Ligitan

Hetifah: Kawal Terus Pembangunan Perbatasan PROKAL.CO, TARAKAN-Persoalan perbatasan menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain persoalan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih terus diupayakan pemekarannya, beberapa wilayah outstanding boundari problem (OBP) atau wilayah yang masih sengketa antara Indonesia dengan Malaysia akan terus diprioritaskan. Ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, usai dialog dengan Pemprov Kaltara, Badan Pengelola Pembangunan Perbatasan dan tim pengawas DPR RI untuk pembangunan perbatasan, Sabtu (26/11) di Tarakan. Menurut Fahri Hamzah, diperlukan kelembagaan yang konkrit untuk menangani persoalan ini. Khususnya di perbatasan Kaltara. Sebab masih ada persoalan perbatasan dan perlu diselesaikan. “Soal spot perbatasan, garis perbatasan saja memiliki panjang sekitar 1.038 kilometer dengan Malaysia. Dari ribuan kilometer ini, ada 9 spot yang masuk wilayah sengketa atau disebut OBP,” urainya. Salah satu wilayah yang perlu diseriusi adalah Sei Simantipal-Sei Sinapad yang masih menjadi sengketa antara Indonesia dengan Malaysia. Dia meminta agar semua pihak serius. Jangan sampai kasus Simpadan dan Ligitan kembali terulang. Salah satunya adalah mempertimbangkan pembentukan daerah otonomi yang saat ini terus digencarkan. Menurutnya, pembentukan DOB di perbatasan tidak bisa  memakai standar pembentukan seperti daerah otonomi pada umumnya. Karena pertimbangannya itu bukan hanya melihat jumlah penduduk. “Tapi persoalan kedaulatan kita ada di garis perbatasan. Masyarakat yang berlokasi di perbatasan perlu mendapatkan langsung secara cepat dan dekat sehingga perbatasan kita betul–betul aman. Tidak mudah dimasuki, disusupi elemen luar. Saya kira ini semua catatan dari pemda akan dibawa dalam rapat dengan mitra kerja nanti,” kata Fahri Hamzah. Sejauh ini, lanjutnya, beberapa aspirasi mengenai situasi daerah memang telah dibahas dengan mitra terkait. Baik bersama BNPP, Kementerian Dalam dan Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian PU. “Semua akan segera dikoordinasikan karena dua masalah ini, OBP dan DOB adalah yang paling mendesak. Kalau soal infrastruktur, selalu diupayakan dan akan disampaikan ke pemerintah khususnya Mendagri dan Presiden. Saat ini pun sudah ada tim baik dari Sebatik dan tim pengawas yang dibentuk,” ujarnya. Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah yang menjadi tim pengawas perbatasan mengungkapkan kunjungan yang dilakukan selama ini sudah cukup jelas menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang sangat mendasar soal perbatasan. Di antaranya, menginginkan adanya kepastian hukum dan kelembagaan yang harus menguatkan. Dan saat ini, Kemendagri telah mengeluarkan edaran mengenai pembentukan sekretariat pengelola perbatasan negara di provinsi dapat berbentuk biro. “Sekarang bagaimana mau berkomitmen membangun perbatasan jika dinas atau badan pengelola perbatasan daerah malah dikerdilkan menjadi biro khusus di daerah. Padahal kita ingin mempercepat,” urainya. Ini menjadi catatan penting. Yang jelas lanjutnya, pihaknya akan segera memanggil beberapa stakeholder terkait, berkaitan dengan percepatan pembangunan perbatasan. “Misalnya usulan untuk Desertada dan DOB, kami melihat itu salah satu pemecahan yang strategis bagi daerah perbatasan. Agar mereka punya kemandirian dan rentang kendali bisa lebih terjangkau. Nanti kita akan berkomunikasi dengan Kemendagri, itu paling prioritas,” ujarnya. Beberapa instansi terkait, seperti Kementerian PU juga diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan, khususnya mendorong aksesibilitas dan konektivitas daerah di perbatasan yang kebanyakan terpencil dan terisolir. “Tak terkecuali pula persoalan Simantipal, semua akan dibahas,” ujarnya. Sebelumnya, tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Kamis (24/11) menggelar pertemuan dengan warga perbatasan dari 21 desa yang termasuk dalam wilayah sengketa Outstanding Boundary Problem (OBP) Sinapad-Simantipal-B2700-B3100. Pertemuan berlangsung sangat hangat di Balai Adat Dayak Okolod Desa Mansalong Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Rombongan dipimpin oleh Fahri Hamzah dengan 4 anggota Timwas yaitu Hetifah Sjaifudian (Golkar), Agung Widyantoro (Golkar), Arteria Dahlan (PDIP), dan Arvin Hakim Thoha (PKB). Di Indonesia terdapat 13 provinsi, 41 kabupaten, dan 187 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga baik darat maupun laut. Untuk itu perlu perhatian yang serius dalam pengelolaan dan pembangunannya. "Ingat Sipadan-Ligitan, itu bukan semata masalah hukum, tapi bukti bahwa negara tetangga lebih agresif sehingga secara de facto mereka lebih dekat dengan negara tetangga,” terang Fahri. Timwas perlu memantau lebih dekat situasi di garis perbatasan. Isu-isu lokal akan menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan dan menjadi masukan kepada pemerintah. Hetifah Sjaifudian, yang juga merupakan anggota DPR RI perwakilan Kaltara, menyampaikan keseriusannya terhadap upaya percepatan  pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di pintu gerbang Indonesia ini. "Kami akan terus mengawal dan mengingatkan Kementerian dan Lembaga terkait atas komitmennya", tukas anggota Komisi 2 ini. Lebih lanjut, terkait kondisi pendidikan di perbatasan, Hetifah menegaskan bahwa kesempatan pendidikan itu seharusnya di manapun sama. Peluang pemberian beasiswa bagi anak muda Kaltara lebih terbuka. "Sekarang banyak beasiswa dengan afirmasi khusus untuk anak-anak dari perbatasan", tandasnya. "Kami datang ke sini bukanlah yang terakhir. Timwas akan  menindaklanjuti pertemuan ini,” tegasnya. Terpisah, Wakil Gubernur Kaltara yang turut menghadiri dialog tersebut mengatakan kondisi perbatasan persoalannya cukup kompleks. “Yang jelas ini kepentingan NKRI. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan berdasarkan kondisi di lapangan. Yang terpenting kerja sama dan koordinasi agar perhatian ke wilayah perbatasan diseriusi,” ujarnya. Persoalan perbatasan layaknya bola panas yang terus bergulir dan begitu urgen. Untuk itu diperlukan penyesuaian visi yang dicanangkan presiden Jokowi, membangun dari pinggiran. “Inilah alasan mengapa harus diperhatikan karena ada ribuan kilometer yang wajib diselesaikan. Saya melihat pedalaman begitu sedih, infrastruktur jauh padahal potensi SDA begitu besar. Bayangkan potensi PLTA  kurang lebih 9 ribu mW  masih bisa diimpor ke Jawa dan ke Sulawesi saja masih cukup. Kaltara mungkin cukup memakai 3 ribu mW,” urainya. Di lokasi terpisah, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR RI, termasuk ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait persoalan yang ada. Sebab kewenangan ini ada di pusat. Apalagi jika menyoal sungai Simantupal. Karena melibatkan dua pimpinan Negara yaitu Malaysia dan Indonesia. “Yang jelas kita berharap masalah itu jangan sampai digantung berlarut-larut. Harus segera diselesaikan, terutama kejelasan koordinat titik batas. Mana yang menjadi Malaysia dan mana wilayah Indonesia. Harapannya tahun depan dapat diselesaikan dan sudah clear,”urainya. Terkait peluang, tentu kedua Negara harus melakukan perundingan terlebih dahulu. “Tergantung inisiatif dari pemerintah kita. Kalau pemprov tak memiliki kewenangan, namun untuk dukungan jika dibutuhkan data kami siapkan. Semua ada di BNPP. Baik data mengenai kondisi di lapangan, bagaimana sikap masyarakat, bagaimana sejarahnya, latar belakang wilayahnya,” jelas Irianto Lambrie. Menurut Irianto, persoalan perbatasan di Simantipal adalah permasalahan yang sangat urgen. Terutama batas panjang yang belum ditemui titik kesepakatannya. “Selain Simantipal juga masih ada wilayah lainnya. Di Sei Menggaris juga ada. Di Long Nawang, Malinau juga ada. Semua datanya ada di BNPP,” pungkasnya. *) sumber : Radar Tarakan