Catatan Kunjungan Hetifah ke Kosta Rika 2

Sepertiga Parlemen di Kosta Rika Perempuan

AGENDA BKSAP DPR RI atau yang disebut Delegasi Group Kerjasama Bilateral (GKSB) berkunjung ke Kosta Rika dalam rangka membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan. Isu-isu terkait kerjasama energi terbarukan, terutama teknologi geothermal, kerjasama penanggulangan kejahatan lintas negara, termasuk narkotika dan kemungkinan kesepakatan Mandatory Consular Notification (MCN) perlindungan warga negara kedua negara. Serta rencana pembukaan Kedubes Kosta Rika di Jakarta. Dalam pertemuan pertama antara GKSB DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Kosta Rika Manuel Gonzalez Sanz, menekan bahwa pemerintah Kosta Rika siap menjalin kerjasama terkait isu dan tujuan dari GKSB. Khusus kerjasama energi terbarukan terutama teknologi geothermal (Panas Bumi), Manuel Gonzales mengusulkan melakukan langkah konkrit dengan mempertemukan perusahaan listrik di kedua negara serta menandatangani kerjasama. Setelah itu, parlemen Kosta Rika melalui Komisi Hubungan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri serta Costa Rica-Indonesia Friendship Group yang dipimpin perempuan, menyetujui kerjasama terkait isu dan tujuan GKSB, tetapi perlu ditambahkan untuk melakukan kerjasama bidang lain seperti sosial dan budaya. Secara khusus Delegasi GKSB menambahkan ingin meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara. Saat ini Indonesia belum memiliki perwakilan ataupun kedutaan besar di Kosta Rika. Posisi Kedubes masih dirangkap Dubes Indonesia untuk Panama. Demikian pula Kosta Rika baru memiliki kedutaan di Singapura. Delegasi juga mendorong pemerintah Kosta Rika memberikan kebijakan bebas visa tidak hanya bagi pemegang paspor dinas, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia termasuk komunitas bisnis. Ada yang menarik dengan sistem perwakilan di parlemen Kosta Rika. Dalam pertemuan tersebut terlihat cukup banyak anggota parlemen perempuan yang hadir. Ada 20 anggota legislatif perempuan dari total 58 anggota, atau lebih dari sepertiganya. Jumlah ini diperoleh melalui komitmen yang tinggi dalam pemilu. Di Kosta Rika calon legislatif harus memenuhi kuota 50 persen calon perempuan atau 1 banding 1. Jumlah keterwakilan perempuan dalam parlemen di Kosta Rika membuktikan bahwa trobosan-trobosan kebijakan terutama anggaran di Kosta Rika tidak lepas dari peran para legislator perempuan ini. Selain itu karena tingkat pendidikan yang rata-rata sudah tinggi dan juga pengalaman politik yang banyak, anggota parlemen perempuan nampak sangat percaya diri, artikulatif, dan berpengaruh. Maureen Clarke, anggota parlemen yang sempat Hetifah kenal merupakan Ketua Komisi Perempuan, yang pernah beberapa kali menjadi Menteri antara lain Menteri Kehakiman dan Menteri Pertanian. Ketika Maureen menjadi Menteri Urusan Kesetaraan Gender merangkap Presiden National Institute of Women. Lembaga ini menyusun Rencana Aksi Kebijakan Kesetaraan dan Kesetaraan Gender . Hetifah, anggota Komisi II DPR RI dan sedang membahas revisi UU terkait Pemilu akan menjadikan bahan terkait keterwakilan perempuan di Kosta Rika dalam revisi UU Pemilu. "Kosta Rika melalui sistem keterwakilan dalam parlemen membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi pionir dalam melakukan Terobosan kebijakan. Bahan ini akan saya bawa pada revisi UU Pemilu tahun ini," terang Hetifah. (*) Sumber : kaltim.tribunnews.com