UU PILKADA MASIH MENUAI KRITIK

  Selasa (26/7) bertempat di Gedung MM-FEB UI, Kampus UI Salemba, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Djoko Soetono Research Center.  Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengadakan seminar bertajuk "Evaluasi terhadap Proses dan Hasil Revisi UU Pilkada" . Seminar yang menghadirkan narasumber Owen Podger (Univ. of Canberra, Pengamat Politik Internasional, yang peduli Indonesia), Mohammad Novrizal (Dosen HTN FH UI), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem); dan Masyukurudin Hafidz (Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat/JPPR) mengemukakan beberapa hal yang harus dikritisi dalam UU Pilkada Pertama calon kepala daerah yang pernah dipidana lebih 5 tahun seharusnya dilarang mencalonkan diri; kedua, narasumber menyayangkan pasal yang mengatur verifikasi faktual dukungan calon independen yang sangat pendek waktunya. Hal ini akan menyulitkan Petugas Pemungutan Suara (PPS) di lapangan. Ketiga, data JPPR menyimpulkan bahwa parpol tidak menyumbang dana pasangan calon (Paslon) yang diusung. Parpol justru mendapatkan uang dari paslon yang diusung sebagai imbalan pemberian surat rekomendasi dukungan. Pasal yg mengatur tambahan sumbangan dana kampanye dinilai tidak signifikan; keempat, pasal 71 ayat 2 yang melarang Gubernur/Bupati/Walikota melakukan mutasi jabatan 6 bulan sebelum ditetapkannya calon kepala daerah. Ini dianggap memotong kewenangan "prerogatif" kepala daerah. Selain itu narasumber memberi penekanan bahwa kedepan untuk pembahasan UU pemilu sebaiknya dilakukan secara terbuka, dan melibatkan publik untuk memberi masukan.