Waktu Pembahasan RUU Pemilu Sangat Singkat

  JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Amanat Presiden (Ampres) dan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari pemerintah pada Jumat, 21 Oktober 2016 lalu. Dengan diserahkannya draf RUU Pemilu itu, DPR hanya memiliki waktu singkat sekira enam bulan untuk merampungkannya pada April 2016. "Ini waktu yang lebih sedikit dibanding kurun waktu pembahasan yang sama di periode sebelumnya," ujar anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat dihubungi, Selasa (25/10/2016). Menurut Hetifah, dalam waktu yang singkat itu, DPR harus membahas beberapa isu strategis dalam RUU ini yang bakal menyita banyak waktu dan perhatian. Di antaranya adalah penyelenggara, peserta dan calon. Kemudian sistem pemilu nasional dan daerah, penetapan dapil, pendaftaran calon dan parpol, penetapan calon baik presiden maupun caleg, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, pelantikan dan pemilu susulan ulang. "Penanganan pelanggaran, penyelesaian perselisihan, jenis-jenis partisipasi masyarakat, ketentuan sanksi akademik dan sanksi pidana," papar Hetifah. Lebih lanjut Hetifah menjelaskan, konsekuensi dari beberapa isu strategis tersebut akan berpengaruh pada sejumlah hal. Pertama terkait partai politik (parpol), meliputi sistem rekruitmen caleg dan capres, pendanaan parpol, pemenuhan kuota caleg perempuan, sistem kampanye baik pilpres maupun pileg, kerjasama antar calon saat kampanye dan lain-lain. "Kedua, sistem koalisi dalam pilpres yang akan dilakukan pra pileg. Ketiga, adakah batas ambang dalam menentukan presiden, dalam RUU 20% menggunakan pemilu 2014, apakah itu relevan, karena presidennya kan untuk 2019. Keempat, perubahan perilaku pemilih," tukasnya. *) sumber : http://news.okezone.com/ waktu-pembahasan-ruu-pemilu-sangat-singkat.