WOW, Tambah Dua Kecamatan Lagi, Tanjung Selor Bakal Jadi Kota

  TANJUNG SELOR – Rencana pemekaran Tanjung Selor menjadi menjadi kota mandiri, belakangan ‘kencang’ disuarakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Terakhir, Komisi II DPR RI membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) serta RPP Penataan Daerah bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo. Di dalamnya, diusulkan Tanjung Selor yang kini menjadi kecamatan di Ibukota Kalimantan Utara (Kaltara), Kabupaten Bulungan, menjadi daerah otonomi baru (DOB). Ini diutarakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, saat bertandang ke Tanjung Selor, dalam rangka masa reses, kemarin (22/3). “Kaltara harus berterima kasih dengan Ibu Hetifah. Karena beliau salah satu orang yang sangat bersemangat memperjuangkan Kaltara ini. Sampai-sampai kemarin di rapat, beliau nggak mau ditutup kalau Pak Menteri belum mendengarkan usulan Tanjung Selor menjadi kota mandiri,” terangnya di hadapan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Hetifah kepada Mendagri saat RDP kemarin mengatakan, memang lucu, jika ibukota provinsi berdiri di atas sebuah kecamatan. Sehingga perlu adanya pemekaran daerah, untuk mendukung percepatan pembangunan Kaltara. “Jadi harus diperjelas, apa saja yang dibutuhkan untuk sebuah kota otonom. Untuk eksis kan perlu ruang juga. Itulah yang perlu direncanakan, sehingga nanti kita betul-betul melakukan proses pembangunan sesuai dengan daya dukung daerah. Kita ingin di Tanjung Selor ini menjadi satu kota baru yang betul-betul tertata dan menjadi contoh kota-kota baru lain di Indonesia,” ungkapnya kepada media ini. Menanggapi ini, Bupati Bulungan, Sudjati mengatakan, akan membahas rencana DOB Tanjung Selor bersama SKPD terkait, pekan depan. Saat ini, kata dia, baru ada dua kecamatan. Kemungkinan bila menjadi kota, Tanjung Selor akan memiliki empat kecamatan. “Dua kecamatan lagi belum tahu apa. Tergantung hasil rapat dengan Tapem dan BPMD. Nanti kalau sudah, baru diusulkan ke DPRD. Kita bahas di eksekutif dulu,” tuturnya kepada Kaltara Pos. Untuk pemekaran itu, pemkab juga sudah bergerak dari bawah. Mulai dari pembentukan RT hingga rencana pembentukan kelurahan. “Kita juga masih menunggu pengusulan BPDesa. Yang jelas sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78  Tahun 2007 tentang DOB. Mungkin agak lama prosesnya, tapi kita harap bisa secepatnya,” tuntasnya. Sementara itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengatakan mengenai persyaratan pembentuk DOB, akan diminta rumusannya ke DPR RI. Menurutnya pasal yang ada di dalam undang-undang harus direvisi. Karena jika mengikuti aturan biasa, DOB baru bisa diusulkan setelah melalui persiapan 5 tahun. Sementara untuk mempercepat pembangunan tidak bisa seperti itu. “Serta Kota Tanjung Selor yang harus 4 kecamatan baru bisa ngusulkan (DOB). Mungkin yang seperti itu yang harus dikaji. Supaya bagaimana bisa ada semacam diskresi untuk daerah seperti itu (DOB),” bebernya. Saat ini, kata dia, dokumen pembentukan DOB yang lengkap baru Kota Sebatik. Setengah lengkap, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (KBDP). Sementara Kota Tanjung Selor masuk dalam rencana Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) bersama dengan Kabupaten Apau Kayan dan Krayan. “Tapi kalau di Tanjung Selor diminta cepat menjadi kota, sangat tergantung dari Kabupaten Bulungan sebagai daerah induk. Kalau mereka cepat merdeka, provinsi bisa cepat usulkan.  Kalau Apau Kayan dan Krayan masuk Desertada dalam 5 sampai 10 tahun kedepan,” tuntasnya. (nn) Sumber : kalpos.prokal.com