Bersama Komisi X DPR-RI: Kearifan Lokal Budpar

Artikel ini ditulis oleh Darman Moenir dan juga dipublikasikan dalam harian Singgalang. BAGAIMANA manfaat kearifan budaya lokal dimaksimalkan untuk menghadapi tantangan global? Kearifan budaya lokal yang khas dan menarik itu ada bahkan banyak di Provinsi Sumatra Barat. Keindahan alam yang menakjubkan, kehebatan cipta dan karya seni, kuliner, merupakan kekayaan Sumatra Barat. Demikian antara lain Ketua Rombongan Komisi X DPR RI, Ir. Rully Chairul Azwar, M.Si., memberikan pengantar dalam Pertemuan dan Dialog Komisi X dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatra Barat, seniman, budawayan pengelola Pariwisata Sumatra Barat di Galeri Taman Budaya Sumbar, Jalan Diponegoro, Kota Padang, Jumat, 29 Oktober 2010. Selain Rully, anggota Komisi X adalah Theresia E.E. Pardede, S.Sos., Maimara Tando, H.M. Nasruddin, S.H., Dra. Hj. Harbiah Salahuddin, M.Si., Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P., Selina G.P., Puti Guntur Soekarno, S.Ip., H. Irsal Yunus, S.E., M.M., Nur Hasan Zaidi, Drs. H. Endang Sukandar, M.Si., dan Muh. Hanif Dhakiri. Terlambat 1 Jam 10 Menit Sehari sebelum itu saya dikontak staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Barat untuk hadir. Dikatakan, pertemuan dimulai pukul 09.00 WIB. Saya jawab, saya punya waktu dan datang sebelum waktu (in time). Lalu, saya susul dengan pesan pendek: ”Maaf, ko ongkos taksi dan uang lelah seniman lai ado? DPR salalu se maabiahan piti banyak, seniman sarupo Pak Arby Samah tu jan jadi sapi parah taruih.” (Maaf, ongkos taksi untuk seniman apakah ada? DPR selalu menghabiskan uang banyak, seniman seperti Pak Arby Samah itu jangan jadi sapi perahan terus-menerus.) Seperempat jam sebelum pukul 09.00, saya sampai di TB. Pelaksana Tugas Kepala Disbudpar Sumbar, Ir. Prita Wardhani, M.P., sudah ada di halaman. Di dalam, beberapa staf membenahi keperluan registrasi, pengeras suara, daftar hadir. Ada empat-lima staf berbenah. (Pertanyaannya adalah, mengapa tak dibereskan lebih awal?) Kemudian muncul Muhammad Ibrahim Ilyas, Sekretaris Umum Dewan Kesenian Sumatra Barat, Drs. Asnam Rasyid, Kepala TB. Sambil tertawa, saya tanyakan apakah acara bisa dimulai tepat waktu? Apa saya perlu segera pamit bila seperempat jam kemudian acara belum dimulai? Kedengaran remeh-temeh atau sepele, tetapi ketepatan waktu sesungguhnya prinsip, untuk acara apa pun. Ketepatan waktu (untuk memulai acara) tidak saja diajarkan agama tetapi juga perlu diimplementasikan di setiap pergaulan lokal, nasional dan internasional. Juga untuk dunia pariwisata. Kepada Prita, saya berseloroh, apa acara dimulai tepat waktu? Dan, apakah ada penggantian sekedar uang transportasi bagi seniman dan budayawan yang bukan pelat merah? Prita tidak secara konkret menjawab. Saya pun tahu, Prita baru beberapa pekan menjadi pelaksana tugas, dan selama ini berada di ”dunia” yang tak serba ceplas-ceplos. Pukul 10 kemudian berdatangan dan masuk galeri anggota Komisi X DPR RI itu. Protokol membuka acara pukul 10.10. Dan setelah sedikit pengantar dari Plt., lalu Rully menyampaikan pokok pikiran. Jadi, pemulaian acara terlambat 1 jam 10 menit. Alkisah, Komisi X terkelap di hotel berbintang. Ada info, kepada Komisi X dikatakan acara dimulai pukul 10.00. Tetapi mengapa untuk seniman/budayawan dikatakan pukul 09.00? Dan surat undangan untuk saya, seperti dijanjikan Staf Disbudpar, sampai detik ini belum sampai di tangan saya. Padahal itu sudah langsung saya minta ketika acara usai. Begitulah, narasi suasana yang saya ringkas itu tersua di acara formal instansi dan lembaga pemerintah. Dan paling memasygulkan, suasana itu melibatkan Anggota DP-RI, wakil-wakil rakyat yang terhormat. Mungkinkah kita, sebagai rakyat berderai, masih bisa berharap kepada pemerintah dan wakil-wakil kita? Adakah itu refleksi, negeri ini tidak atau belum diurus secara bersungguh-sungguh? Dan mengapa kita tidak mau juga meniru Bung Hatta dan Mochtar Lubis yang selalu korek menggunakan waktu? Substansi Budaya dan Pariwisata Selain menyinggung suasana di atas, bicara pertama pada forum diskusi, saya kembali menagih pemahaman yang substantif menyangkut konsep pariwisata. Juga saya pertanyakan bagaimana pemahaman kita terhadap Indonesia yang majemuk. Saya katakan, pengurusan kepariwisataan di Provinsi Sumbar tidak sama dengan, sebutlah, Pulau Bali. Ini sesungguhnya cerita lama! Di Sumbar, sebagai contoh, jangan coba-coba (apalagi orang asing alias wisatawan) menyetop angkot (angkutan kota) atau kendaraan umum apa pun, dengan tangan kiri. Pun, sekali-kali jangan coba mandi dengan pakaian renang di Pantai Bunguih atau di mana pun di tempat terbuka. Betapa lagi andai ada keinginan untuk membuka dan/atau mengabsahkan wisata seks. Jangan sampai ada lokasi wisata seks seperti di Thailand. Dengan kata lain, kepariwisataan diurus profesional. Dan semua itu seyogianya sesuai dengan kultur setempat, budaya Minangkabau. Jangan di balik, budaya setempat ”dikorbankan” demi kedatangan wisatawan. Lantas juga sempat terpikirkan, apakah etnik Minangkabau mengenal konsep kepariwisataan? Bukankah bagi urang awak yang ada hanya konsep jalan-jalan, raun-raun? Dan untuk raun-raun ini bisa raun sabalik (around the word). Muhammad Ibrahim Ilyas menyorot tiga hal. Pertama, di etnik Minangkabau terkenal sistem kekerabatan matrilineal. Bram, demikian Sekum DKSB ini dipanggil, mengkhawatirkan sistem ini tergerus sebagai akibat kedatangan wisatawan. Juga disoal struktur pemerintah sekarang yang menempatkan Kementerian Budpar di bawah Menko Ekuin. Bukankah bicara pariwisata bicara soal angka-angka, dan bicara budaya adalah bicara nilai? Juga disinggung mengapa seniman selalu dianak-tirikan? Adakah di republik ini udang-undang kesenian, undang-undang kebudayan? Dan itulah, kembali diingatkan, agar ada Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Ketua Asosiasi Kapal Selancar Pariwisata Sumbar mengusulkan, agar daerah ini punya kawasan wisata khusus sehingga dengan demikian ada payung hukum yang konkret. Diminta agar Sumatra Barat lebih dahulu membenahi “dapur” sendiri sebelum dilempar ke DPR. Tetapi menarik, dimunculkan seorang anggota dewan, Gubernur Irwan Prayitno dan Pemda Sumbar sudah menyiapkan blue print kepariwisataan daerah ini ke legislatif. Pertanyaannya, kapan disiapkan, dibicarakan, didiskusikan? Keterbatasan waktu tidak memungkinkan dialog berlangsung lama. Tetapi dari paling tidak enam orang anggota dewan yang berbicara, bisa diambil kesimpulan Komisi X DPR RI memerhatikan kebudayaan dan kepariwisataan Provinsi Sumatra Barat. Termasuk perhatian dan donasi untuk seniman (juga yang tidak lagi produktif). Sangat mungkin pagu anggaran Parsenibud Sumbar, sebagaimana hal itu diharapkan Prita Wardhani, meningkat signifikan. (*