Hetifah: Kubar Harus Proaktif (Kaltimpost.co.id, 6 Mei 20110

Diminta Terus Suarakan Kebutuhan Pembangunan SENDAWAR, -- Kubar harus lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Caranya, dengan terus-menerus menyuarakan kebutuhan pembangunan di Kubar, agar program-program pembangunan pemerintah pusat untuk daerah-daerah bisa tepat sasaran atau setidaknya memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. Hal tersebut terungkap dalam diskusi antara Pemkab Kubar, budayawan, pendidikan, seni dan adat, dengan anggota Komisi X DPR RI Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kesenian, Hetifah Sajaifudian di Lamin Resto Jalan Sendawar Raya, Rabu (4/5) lalu. Hetifah mengatakan, menjalin komunikasi yang baik antara pusat dan daerah sangat penting, agar tidak tercipta kesenjangan. Kesenjangan menurut dia, bisa membuat usulan daerah tenggelam di antara ratusan daerah lain yang lebih keras menyuarakan kebutuhannya ke pusat. Selain itu, kemungkinan ada undang-undang yang dibuat berpotensi negatif bagi daerah. “Contohnya mengenai fasilitas-fasilitas pariwisata dan bantuan pendidikan di Kubar, pemerintah harus lebih keras memperjuangkan ke pusat sehingga Kubar lebih diperhatikan,” katanya. Ia juga tidak memungkiri ada beberapa kebijakan pusat yang dianggapnya belum sesuai dengan kenyataan ketika diterapkan di daerah, sehingga pemerintah pusat harus turun ke daerah melihat kenyataan yang ada. Dia mencontohkan, bantuan pendidikan disamaratakan jumlahnya di seluruh Indonesia. Padahal ada daerah terpencil dan butuh biaya tinggi yang tidak sama dengan sekolah di wilayah perkotaan. “Semestinya program pemerintah itu adil dalam arti kata bukan sama rata. Melainkan adil melihat kebutuhan dan kondisi di setiap daerah yang tentunya berbeda-beda,” jelas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kaltim tersebut. Anggota DPR RI dari Partai Golkar ini menyatakan siap membantu mendorong pemerintah pusat agar lebih memerhatikan pembangunan Kubar. “Syaratnya, Kubar harus mempersiapkan segala sesuatunya seperti data pendukung sehingga saya bisa meyakinkan pemerintah pusat terkait kepentingan pembangunan Kubar,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kubar Y Juan Jenau mengatakan, luas wilayah Kubar seluas provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan anggaran keuangan yang besar. Kenyataannya, kata dia, anggaran terbatas sehingga terbentur dalam pembangunan wilayah. Sayangnya, menurut dia, selama ini yang selalu diprioritaskan adalah pemerintah pusat sendiri. Walau demikian, dia mengakui ada sejumlah program pemerintah pusat yang sebenarnya cukup baik, misalnya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi seluruh daerah di Indonesia, namun nilainya belum sebanding dengan kebutuhan. Senada,  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kubar Drs Aminuddin MM mengatakan, usulan pembangunan Kubar setiap tahunnya berkisar Rp 3 triliun, namun kemampuan keuangan daerah hanya Rp 1,2 triliun. Meski demikian, sejak dimekarkan 11 tahun lalu, Kubar telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang.  “Kita berupaya agar pembangunan bisa berjalan baik, meski anggaran terbatas,” katanya.  (hms31/ran)