DAK Pendidikan Harus Dapat Mewujudkan Sekolah Aman

Jakarta, 22/9 -- Pemerintah menganggarkan 10,4 triliyun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2011 ini. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan fisik (pembangunan atau perbaikan RKB) dan meningkatkan mutu (pengadaan/peningkatan alat pembelajaran) sekolah di daerah. Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa DAK pendidikan masih diliputi sejumlah persoalan. Antara lain berupa ketiadaan data sebagai basis untuk menentukan daerah yang berhak mendapatkan DAK. "Ketiadaan data tersebut yang membuat pengalokasian DAK ke daerah lebih banyak ditentukan faktor lobi politis di parlemen. Konskuensinya, DAK berjalan hampir tanpa prioritas dan kesinambungan," ujar Hetifah seraya menyebutkan bahwa seharusnya daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, rawan bencana serta yang berkemampuan fiskal rendah (di bawah rata-rata nasional) menjadi prioritas untuk diberikan DAK. Ditemui dalam acara Diskusi dan Workshop Penerapan Sekolah Aman dalam DAK Pendidikan yang digelar oleh SEKNAS SAHABAT, kamis (22/9), di Hotel Century Jakarta, Hetifah menekankan perlunya evaluasi terhadap kebijakan DAK Pendidikan agar anggaran besar yang sudah dialokasikan dapat efektif. Politisi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan DAK Pendidikan. Untuk itu, ia mendukung upaya yang dilakukan Seknas Sahabat dalam mendorong konsep sekolah aman untuk diterapkan dalam pelaksanaan DAK Pendidikan tahun ini. Hetifah juga mengungkapkan keprihatinannya karena penganggaran untuk fisik sekolah masih banyak yang sebatas kosmetik, belum memperhatikan aspek keamanan. Seknas Sahabat merupakan perkumpulan sejumlah lembaga yang selama konsern terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan yang lantas bersepakat membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) Kemitraan untuk SAHABAT (Sekolah Aman Hak Anak Bangsa yang Bermartabat). Komponen lembaga tersebut antara lain, Perkumpulan KerLiP, Paguyuban ITB88, IA ITB, SMile, BNPB, PLANAS PRB, Wamendiknas, WamenPU, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) BK Sipil, PT ILMCI, PT TMI, BMP ITB, Perkumpulan SKALA, ASEAN Secretariat, dan perwakilan masyarakat. Menurut Anggota Seknas Sahabat dari KerLip, Yanti Sriyulianti, upaya mewujudkan Sekolah Aman melalui DAK Pendidikan ini membutuhkan kerjasama lintas kementrian dan partisipasi berbagai stakeholder. Yanti menambahkan menambahkan sekolah aman adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan disekitarnya dari bahaya bencana. Mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Teknik Sipil ITB, sekitar 40 persen dari sekitar 250.000 unit sekolah dinyatakan tidak aman atau beresiko tinggi terhadap bencana. Wamendiknas Fasli Djalal dalam kesempatan yang sama mengemukakan bahwa pemerintah telah berkomitmen, bahwa berapapun anggaran yang dibutuhkan akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. "Kami akan memperbaiki terus proses perencanaan anggaran agar upaya ini berjalan efektif," ungkap Wamendiknas. Tahun ini, 60 Kabupaten/Kota telah dipilih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai daerah pilot sekolah aman. Panduan penerapan sekolah aman juga telah disusun. Diharapkan pada tahun 2012, pelaksanaan DAK pendidikan akan lebih tepat sasaran dan diterapkan dengan baik mengacu dari evaluasi penyelenggaraan DAK Pendidikan tahun ini. Diantaranya mencakup proses perencanaan dan penentuan daerah serta alokasi anggaran, pembuatan juklak dan juknis yang lebih cepat, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang melibatkan stakeholder di tingkat satuan pendidikan (sekolah).