DPR dan 23 Kementerian Bahas Perbatasan‏

Jurnas.com - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sepakat dan berkomitmen bersama untuk membangun wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Komitmen itu dituangkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan bersama, terkait percepatan pembangunan diwilayah itu. Khususnya untuk pemerataan pembangunan. “Kemarin akhirnya kita sepakat dengan 23 kementerian dan DPR. Lembaga tinggi kita ajak, yang datang dari berbagai kementerian baik ekonomi, pendidikan, semua itu datang untuk membuat rapat koordinasi,” kata anggota DPR RI Hetifah Sjaifuddian kepada Jurnal Nasional, Minggu (8/9). Menurutnya, rapat koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah dan DPR tersebut, khususnya dilakukan untuk membahas alokasi anggaran dalam APBN 2014 untuk wilayah perbatasan. “Karena memang momennya sangat tepat, untuk kita bahas anggaran APBN 2014, jadi dikoordinasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT),” ungkapnya. Pasalnya kata Hetifah, selama ini seperti yang dikeluhkan masyarakat sudah sering pejabat melakukan kunjungan ke perbatasan, namun belum ada langkah konkrit untuk percepatan pembangunan. Meski sebenarnya sudah banyak program yang sudah dibuat, hanya saja belum terealisasi. “Tapi memang sampai sekarang kan belum ada perubahan signifikan yang dirasakan masyarakat,” terangnya. Karenanya Hetifah pun kemudian membeberkan komitmen DPR dan Pemerintah sesuai hasil rapat koordinasi , kepada masyarakat perbatasan. Dalam rapat koordinasi itu juga dihadiri Pejabat Gubernur Kaltara, termasuk Bupati Nunukan didampingi satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Jadi kita juga mendengar presentase program dia (pemerintah daerah) itu apa, kemudian kita juga mendiskusikan usulan kita (DPR dan Pemerintah Pusat),” imbuhnya. Beberapa yang menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi tersebut, diantaranya terkait infrastruktur dan sarana maupun prasarana fasilitas umum diantaranya, jalan-jalan, pendidikkan, pelabuhan, pasar, air bersih termasuk juga tempat pelelangan ikan (TPI). “Jalan lingkarnya juga belum selesai, 2014 kita akan alokasi untuk jalan , terus ada beberapa titik yang rusak parah dan longsor, ada tiga titik. Terus kita juga tidak punya pasar di Sebatik, tidak punya tempat pelelangan ikan disana, jadi sekarang ikan langsung dibawa ke Tawao,” ucapnya. Di Kabupten Nunukan hingga ke Sebatik, hingga kini belum ada community college atau sekolah keahlian. “Kan mereka community college saja belum punya sekabupaten, padahal kita di perbatasan itu perlu sekolah semacam misalnya politeknik saja.” “Mereka sudah mengajukan proposal tapi kok gak ada tanggapan, kata mereja,” ucapnya meniru keluhan masyarakat Kaltara. Kondisi Pelabuhan Nyamuk di Sebatik juga memang kondisinya sudah tidak layak, karena nyaris ambruk. Usul Hetifah, sebaiknya direhab sementara menggunakan dana APBD Perubahan Kabupaten Nunukan. Kemudian nanti diusulkan melalui APBN maupun APBD Provinsi untuk renovasi seluruhnya menggunakan beton. “Pelabuhan Sungai Nyamuk itu sudah rusak, di beberapa tempat sudah hampir ambruk jalannya. Seperti jalan kayu, satu kilometer beberapa sudah rusak. Kalau tidak diperbaiki, ini menyangkut keselamatan kan, makanya kita usulkan APBDP untuk rehab,” tuturnya. Sebenarnya beberapa program pemerintah sudah berjalan, namun terkendala teknis. Termasuk tidak ada pengawasan, sehingga macet, khususnya mengenai penyediaan sarana air bersih. Bahkan proyek pembangunan waduk (embung) yang sudah diprogramkan sejak tahun 208 lalu, baru sekitar 13 hektar yang dibebaskan dari kebutuhan 45 hektar. Padahal dana yang dialokasikan sebesar Rp 56 miliar. “Masalahnya lahannya belum terbebaskan. Tahun 2014 dialosikan Rp 25 miliar untuk instalasi pengelolaan airnya. Kalau tuntas kapasitasnya 450 kubik dari embung, yang akan dibuat itu, berarti kebutuhan air untuk seluruh masyarakat Sebatik akan terpenuhi. Malahan bisa 20 persen saja untuk masyarakat, 80 persen kalau mau di jual ke Malayia juga bisa,” urainya. Dia menambahkan, karena itulah dibutuhkan rapat koordinasi antara Pemerintah Pusat, DPR maupun Pemerintah Daerah, sehingga ada sinkronisasi pembangunan. “Rapkor itu suatu harapan untuk kita mengubah wajah Kaltara supaya bisa dikelola lebih sinkron dan sinergi. Nah selama ini kita kurang ada kerjasama yang baik,” tukasnya. Selain itu dia mengingatkan, bukan hanya rapat kordinasi, tapi juga harus ada pengawasan dilapangan.” Pembangunan bisa terjadi hanya jika tadi ada, pengawasan. Makanya setelah rakor kita awasi benar gak nih. Banyak proyek-proyek di Kaltara yang memang harus diawasi, sehingga berjalan,” pungkasnya. . Disadur dari: Jurnas.com, 8 Februari