Dorong Sinergi Membangun Kaltara

“Terbentuknya otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Utara, seharusnya menjadikan pemerintah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota lebih bersinergi demi percepatan pembangunan”

Mendukung pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Utara dari Kalimantan Timur bagi Hetifah bukan perkara mudah. Politisi yang dahulunya aktivis perempuan ini memiliki pemikiran yang mendalam. Menurutnya apabila daerah pemekaran tidak memiliki kemampuan mengatur dan mengurus daerah, maka hal tersebut dipastikan akan menjadi beban rakyat dan Pemerintah Pusat. Spirit pemekaran daerah atau otonomi daerah adalah bahwa daerah otonom akan lebih maju dari sebelumnya, tanpa merugikan daerah “induknya”. Namun, ketika sudah mengunjungi langsung dan melihat sendiri situasinya, banyak sekali potensi di Kaltara yang mampu memajukan perekonomian. Bukan hanya bagi masyarakat Kaltara saja, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, seperti di sektor agraria, kehutanan, pariwisata, kelautan, sumber daya energi dan lain sebagainya. Serta letak Kaltara yang sangat strategis, diapit segitiga  emas, Brunei, Filipina, dan Malaysia, membuat Kaltara menjadi jembatan penghubung ketiga negara tersebut. Membuat Hetifah berubah pikiran, sehingga langsung ikut mendukung adanya Provinsi Kaltara. Setelah Provinsi Kaltara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 25 Oktober 2012, sebagai Provinsi ke 34, Hetifah merasa bahagia, karena terlibat langsung dalam proses pembentukan DOB provinsi Kaltara ini. “Jadi saya betul-betul merasakan proses melahirkan provinsi Kaltara, mulai dari rapat di DPR, membantu berkomunikasi dengan pusat, dan mengunjungi langsung daerah-daerah di Kaltara untuk melihat situasinya” katanya. Tantangan dan Kendala Kaltara Menurut Hetifah, salah satu tantangan di Provinsi Kaltara yakni masih banyak daerah yang terisolir dan sulit terjangkau. Kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang jauh dari ideal, gedung-gedung sekolah yang terbatas, minimnya moda transportasi yang ada, seperti bandara; hingga kondisi sosial ekonomi. Selain infrastruktur dasar, menurut Hetifah, pelayanan publik juga penting karena menjadi salah satu target pembangunan nasional APBN 2016. Lebih lanjut menurutnya tiga target utama pembangunan nasional 2016 adalah mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan yang di nilai dari gini ratio. Oleh sebab itu, target ini diharapkan bukan hanya menjadi target nasional, tetapi juga target daerah (baik Provinsi, Kabupaten dan Kota). Bagi Hetifah, setiap rupiah APBD Kaltara harus dipastikan mencapai ketiga target pembangunan tersebut, terutama kesenjangan pembangunan. Kendala pembangunan perbatasan, kata Hetifah, berdasarkan refleksi pemerintah pusat dikarenakan masih kurangnya koordinasi. “Sebagai contoh dalam pembangunan pemukiman warga, seharusnya jangan hanya berfikir membangun rumahnya saja, tetapi dipikirkan juga infrastruktur jalan dan akses pendidikannya” ungkap Hetifah. Hetifah juga memberi contoh lain seperti  di daerah perbatasan Sebatik, anak-anak sekolah disana harus berjalan kaki selama satu jam untuk sampai ke sekolah. “Komplek pemukimannya bagus, tapi kalau sekolahnya jauh, ini bisa membuat anak-anak kesulitan dalam menjangkau sekolahnya” katanya. Pendidikan yang sifatnya soft skill di perguruan tinggi pun harus dibangun sejak ditingkat SMA sebagai pendidikan tambahan di luar sekolah, baik magang di perusahan dan lain sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab perusahaan di Kaltara. Dengan demikian para siswa bisa mendapat penghasilan sehingga mempunyai daya beli yang baik. “Kenapa kita tidak mempunyai SMK perkebunan yang bisa menghasilkan pekerja di kebun-kebun, kenapa harus pendatang semua. Pasti masyarakat atau warga Kaltara sendiri bisa meningkatkan sumber daya manusianya,” tuturnya. Saat ini sudah ada dua perguruan tinggi di Kaltara, yakni Universitas Borneo di Tarakan dan Universitas Kalimantan Utara di Bulungan. Keberadaan dua perguruan tinggi tersebut menjadi perhatian Hetifah karena luas wilayah Kaltara dan letak universitas yang jauh sehingga masih banyak yang belum bisa mengecam pendidikan tinggi. “Jumlah perguruan tinggi tetap harus ditambah. Untuk itu, harus ada sinergi antara kebijakan Kementerian Pendidikan, Kementerian PU dan Kebijakan Provinsi, Kabupatan serta Kota” ujar Hetifah Menurut Hetifah, semua aspek harus dipikirkan untuk kesejahteraan warga yang tinggal di perbatasan. “Walaupun jalan terbangun, perkebunan dibuka, tetapi tetap saja masyarakatnya miskin. Artinya diperlukan kerjasama yang betul-betul serius mulai dari Pemda di tingkat desa sampai ke Provinsi,” ujarnya. Kendala lain yang menjadi sorotan Hetifah adalah kurangnya diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia untuk akses masuk antarnegara jiran tersebut. Jika ada penduduk Indonesia yang tidak mempunyai “kartu pas” dilarang masuk ke negara jiran Malaysia. Hal ini mengakibatkan kerugian masyarakat karena tidak bisa memasarkan produknya (ikan, pisang, dan lain sebagainya) ke Malaysia. “Kalau dulu masuk tidak perlu mengunakan “kartu pas”, tetapi sekarang harus mengurus “kartu pas”, sedangkan untuk mengurusnya harus di Kantor Imgirasi yang tempatnya jauh. Ini menjadi kendala. Apalagi Malaysia terkadang mempunyai peraturan yang ‘angin-anginan’. Misalnya kadang sembako boleh masuk melalui akses jalan dari Malaysia, tetapi dilarang membawa BBM dari Malaysia.” ujarnya Hal-hal di atas, menurut Hetifah harus di perhatikan oleh pemerintah pusat agar akses masyarakat perbatasan tidak terganggu sehingga membuat mereka menjadi merugi. “Jadi jangan hanya fokus pada aspek keamanannya saja, tetapi akses masyarakat di perbatasan harus di bangun. Oleh karena itu, berbicara perbatasan memang harus dipikirkan secara mendalam, sungguh-sungguh dan detail” ujar Hetifah. Mendorong Sinergi Harapan Hetifah, Gubernur terpilih bisa menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparans karena Kaltara tidak mempunyai anggaran yang besar untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Selain itu, perencanaan bukan hanya tata uang dalam arti APBD, tetapi juga tata ruangnya. Walaupun saat ini penduduk Kaltara masih sedikit, jangan sampai ruang-ruang tersebut dimanfaatkan oleh pemilik modal dari luar, yang menyumbang sedikit untuk kesejahteraan Kaltara. Baginya, tidak perlu memprioritaskan megaproyek seperti membangun kantor gubernur yang megah dan sebagainya. Terpenting memprioritaskan tiga target nasional tersebut di atas. Partisipasi dari masyarakat Kaltara sangat dibutuhkan untuk mendukung pemerintah untuk membangun Kaltara. “Konflik sosial antar kelompok akibat pilkada masih tersisa. Untuk menyembuhkan masyarakat, diperlukan upaya pemerintah mengajak masyarakat bersatu membangun Kaltara,” pungkasnya. Sebagai Anggota DPR RI Dapil Kaltim dan Kaltara. Hetifah berkewajiban mengawal Provinsi Kaltara mencapai apa yang menjadi tujuannya. Sesuai dengan implementasi otonomi daerah pasca terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. “Niat membentuk DOB tentu mempunyai misi, mudah-mudahan misi tersebut tercapai,” katanya. Salah satu kontribusi yang diberikan Hetifah untuk Kaltara adalah mendorong sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi. Hetifah menginginkan agar sinergi terjalin antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota. “Terbentuknya otonomi daerah, bukan untuk membuat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota jalan sendiri-sendiri, melainkan harus lebih bersinergi demi percepatan pembangunan,” lanjutnya. Hetifah menambahkan, Provinsi juga harus berkontribusi terhadap Kabupaten dan Kota dalam memanfaatkan dana dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Dengan kata lain, jangan ada satu Kabupaten sangat maju, dan satu Kabupaten lain tertinggal. Begitu juga dengan Kecamatan dalam satu Kabupaten. Sumber : Majalah Trias Politica