Indonesia Tanpa Arah karena Memudarnya Pancasila

11 May 2010 JAKARTA (Suara Karya) Arah pembangunan bangsa Indonesia sudah lama terancam dengan hilangnya fungsi optimal Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) dan memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam menentukan haluan negara. Demikian dikemukakan anggota Kom ite J Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Paulus Y Sumino, dan anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian, kepada Suara Karya, di Jakarta, kemarin, "Selain itu, perlu adanya penguatan dalam sikap hidup masyarakat Indonesia. Model penguatan itu bisa diserahkan kepada pengkaji dari perguruan tinggi," ujarnya. Tetapi, tutur dia, yang lebih mendasar, anak didik mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu diberikan kembali pendidikan Pancasila dan budi pekerti. "Selama ini GBHNmenjadi satu koridor haluan pembangunan dan masa depan bangsa," ucapnya. Menurut dia, rencana pembangunan dan masa depan bangsa itu, sebelum ditetapkan telah lebih dahulu dibahas dan di MPR. "Sehingga arahnya semakin jelas. Namun saat ini keberadaan itu semakin hilang," ujarnya. Karena itu, Paulus Sumino menyebutkan. Pancasila harus tetap up to date dalam kehidupan berbangsa sebagai logos, ephos dan etos bangsa. Sebagai logos, menurut dia, Pancasila harus bisa menjadi dasar wawasan berfikir. Mengambil keputusan-keputusan kebang Pendidikan Sementara itu, Hetifah yang membidangi edukasi di parlemen mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan program pembangunan moral di lingkungan pendidikan. Sebab, tutur dia, sebagai ephos, Pancasila harus bisa menjadi pola budi pekerti dan persatuan dalam bhinneka tunggal ika. Sedang sebagai etos, tutur Hetifah, Pancasila harus menjadi nilai dasar dalam tata pergaulan persaudaraan sesama anak bangsa maupun dalam pergaulan antarbangsa Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini, aplikasi langsung dari semua itu, yaitu kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam pembangunan dasar hukum dan perundangan maupun hukum sektoral. "Hal ini juga harus di-implementasikan dalam pembangunan ekonomi rakyat. Karena jika tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, semuanya akan menjadi semu," kata anggota DPR penggagas rumah aspirasi ini. Jika memang ingin mengembalikan "ruh" Pancasila dan MPR tersebut, tutur Hetifah, pemerintah harus memiliki ketegasan dan keberanian. Karena hilangnya "ruh" tersebut, juga dipengaruhi sikap dan perilaku para pejabat pemerintah. Menurut Hetifah, para pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Keberpihakan para pejabat pemerintah kepada masyarakat dan rasa sosial semakin memudar. "Padahal seharusnya mereka memberikan contoh dan teladan yang baik, sehingga masyarakat juga bisa berbuat baik sesuai pengamalan pancasila," katanya