Jatah Kursi Kaltim Tetap 8, Hetifah: Akhirnya Perjuangan Ini Berhasil

  TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum. RUU ini sebelumnya dibahas di Pansus RUU Pemilu. Tetapi karena ada pasal-pasal krusial, pengambilan keputusan dilakukan di rapat paripurna DPR, Kamis (20/7) kemarin. Di dalam UU yang baru disahkan itu, terdapat pengaturan kursi daerah pemilihan (Dapil) yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari UU Pemilu. Anggota Pansus RUU Pemilu yang juga wakil rakyat Dapil Kaltim-Kaltara, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, meski Dapil Kaltim-Kaltara pada Pemilu 2019 dipisahkan, tetapi tidak mengurangi jumlah kursi di Kaltim. "Tadinya dalam draf RUU Pemilu, kursi DPR RI untuk Kaltim hanya lima kursi karena dikurangi tiga untuk Kaltara yang menjadi Dapil baru. Jadi sekarang sudah pasti, untuk Kaltim delapan kursi dan Kaltara 3 kursi DPR," terang Hetifah. Hetifah menjelaskan proses panjang pembahasan pembagian kursi per Dapil untuk DPR RI. Menurutnya, Pansus RUU Pemilu dan Pemerintah menimbang banyak hal, tidak hanya jumlah penduduk, tetapi juga luas wilayah. "Pembahasan jumlah kursi per Dapil melalui proses panjang. Kami mengkaji berbagai simulasi jumlah kursi per Dapil yang dirumuskan Pemerintah," lanjut Hetifah. Terkait alokasi kursi DPR RI Kaltim dan Kaltara, Hetifah berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kaltim-Kaltara yang memberi berbagai masukan. Ia menyadari jika berpatokan pada jumlah penduduk, tentu jumlahnya tidak seperti yang diharapkan. "Saya di Pansus selalu meyakinkan anggota lain dan Pemerintah agar kursi Kaltim tetap delapan dan Kaltara tiga. Luas wilayah menjadi pertimbangan. Saya juga sampaikan bahwa ini aspirasi masyarakat Kaltim-Kaltara," tutup Hetifah. Dengan jumlah kursi yang dialokasikan untuk Kaltim dan Kaltara, Hetifah berharap agar ini memberi manfaat berarti bagi masyarakat. *) sumber : Tribun Kaltim