DPR Tolak KPU Gunakan Dana CSR

  Jakarta- Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian menyebut sejumlah keputusan yang disepakati dalam rapat antara DPR, KPU, Bawaslu dan Depdagri Selasa (22/8) malam. Hal yang disepakati di antaranya PKPU tentang pilkada di daerah istimewa dan khusus. “Pasal 27 PKPU tersebut mengatur ketentuan syarat pencalonan orang asli Papua di Papua. DPR dan pemerintah menyepakati agar syarat tersebut diserahkan ke Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan merujuk UU 21/2001 tentang Otonomi Papua,” jelas Hetifah. Politisi Golkar itu menambahkan, masih berkenaan dengan PKPU tentang Pilkada di daerah istimewa dan khusus, Pasal 10 yang mengatur syarat Pilkada di Aceh harus memerhatikan UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Pada pasal 16 mengatur bahwa pendidikan pemilih yang dilakukan KPU dapat menggunakan dana CSR seperti BUMN, BUMD, BUM swasta dan lainnya. “Tapi ketentuan ditolak anggota DPR karena ditakutkan dapat mengurangi kemandirian KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Salah satu yang dicontohkan adalah pendidikan pemilih dengan fasilitas Rumah Pintar Pemilu yang dibuat KPU. Jika ini didanai CSR, dikhawatirkan mengurangi kemandirian KPU,” katanya. *) sumber : beritasatu