Jangan Gunakan Dana Pinjaman untuk Bangun Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sebaiknya tidak dari dana pinjaman. Sebab negara dan institusi yang memberi pinjaman akan mendiktekan kepentingannya kepada pemerintah Indonesia. "Sebenarnya kalau dari APBN saja kita harusnya mampu membangun infrastruktur. Tapi kan kebocorannya juga besar. Apalagi dana dari pinjaman, juga terjadi kebocoran lagi," ujar anggota Komisi X dari F-PG Hetifah Sjaifudian kepada Jurnalparlemen.com, di akhir tahun 2011 yang lalu, mengomentari pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) kepada pemerintah Indonesia sebanyak 180 juta dolar AS. Pinjaman itu rencananya digunakan untuk membangun proyek perbaikan jalan daerah di Kalimantan Timur, Kalimantan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sepanjang 470 kilometer. Bila tetap akan membiayai pembangunan infrastruktur dari dana pinjaman, kata anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini, harus selektif. Hal ini agar tidak merugikan pemerintah Indonesia. Sebab, pemberi pinjaman biasanya akan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. "Jadi, harus selektif," katanya. Hetifah tidak menampik bahwa saat ini, Kalimantan pada umumnya, terutama Kalimantan Timur memang membutuhkan pembangunan infrastruktur. Sebab, dengan pembangunan jalan yang lebih baik akan memudahkan akses bagi masyarakat di wilayah pedalaman. "Apalagi di Kalimatan Timur banyak sungai. Namun pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya memudahkan bagi warga yang berkemampuan, seperti mereka yang memasarkan produknya. Tapi yang terpenting adalah akses bagi warga miskin," katanya. Misalnya, lanjut Hetifah, memudahkan dalam persalinan atau akses terhadap kesehatan lainnya. Sumber: http://jurnalparlemen.com/news/2011/11/jangan-gunakan-dana-pinjaman-untuk-bangun-infrastruktur