Hetifah: Mempertanyakan Nasionalisme Pemerintah

Ketika Malaysia berhasil “merebut” Pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah Indonesia marah besar. Namun pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada tiga alasan yang membuat Malaysia “menang” terhadap Indonesia. Pertama, Malaysia secara terus-menerus sudah berada di pulau tersebut, penguasaan efektif pulau, dan pelindungan serta pelestarian ekologis. Begitulah kenyataan beberapa tahun lalu. Indonesia menelan pil pahit dengan melepas Pulau Sipadan dan Ligitan. Belum lama ini, Malaysia juga sudah “pasang aksi” untuk berusaha “mencaplok” Ambalat. Ini terbukti, berdasarkan klaim atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, tiba-tiba Malaysia menerbitkan peta tahun 1979 yang memasukkan sebagian wilayah perairan Sulawesi sebagai bagian negara Malaysia. Padahal, setelah menang di pengadilan atas kepemilikan Sipadan dan Ligitan, batas negara Malaysia tidak harus ditarik secara sejajar antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sipadan (Kompas, Sabtu, 12 Maret 2005). Malaysia bukan negara kepulauan dan Sipadan hanya pulau kecil yang tak berpenduduk. Jadi tidak mungkin langsung menarik batasan di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sipadan. Garis batas negara yang benar adalah hanya maksimal 12 mil dari keliling Pulau Sipadan. Penentuan batas seharusnya mencontoh kesepakatan yang terjadi pada pembuatan batas negara antara Indonesia dan Australia. Ini berkaitan dengan Pulau Asmore dan Pulau Chrismas. “Masalah perbatasan berkaitan dengan kedaulatan negara,” kata anggota DPR Dr. Ir. Hetifah, MPP. “Dengan menjaga kedaulatan, itu sama saja menjaga negara kita tetap menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Menurut Hetifah, seharusnya pemerintah benar-benar concern dengan masalah perbatasan ini. Sampai sekarang, masalah-masalah perbatasan banyak yang belum terselesaikan, terutama dalam hal penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Setidaknya ada 5 titik yang menjadi lokasi batas yang masih rawan konflik. Tanjung Dato, misalnya. Hasil pengukuran bersama ternyata tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati tahun 1891. Gara-gara tidak sesuai ukuran, Indonesia mengalami kerugian seluas 1.499 hektar. Lalu batas Gunung Raya, dimana garis batas Gunung Raya I dan Gunung Raya II sampai saat ini belum disepakati kedua belah pihak. Begitu pula perbatasan Gunung Jagoi yang tidak sesuai dengan konversi London 1908. Kemudian Batu Aum dan Titik D 400. Jika perbatasan Batu Aum belum diterima oleh pihak Indonesia dan Malaysia dalam penerapan arah dan jarak, masalah Titik D 400 adalah hasil survei Indonesia dan Malaysia tahun 1987/1988 tidak menemukan watershed. Dalam lokakarya yang belum lama ini dilakukan di Samarinda (29/06), Wakil Gubernur Kalimantan Barat memaparkan sejumlah masalah serta rekomendasi. Bersama Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK) Provinsi Kalimantan Barat, Wagub mengatakan, selain batas wilayah yang juga menjadi masalah serius Dalam pemasalahan perbatasan adalah masalah kesejahteraan masyarakat perbatasan. Jika pendapatan rata-rata penduduk Kalbar hanya US$ 700, penduduk Sarawak lebih lima kali lipat, yakni US$ 4.000. Keterbatasan prasarana dan sarana wilayah juga menjadi masalah di perbatasan. Dengan sarana transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang minim, wilayah Kalbar diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggal. Belum lagi berbicara mengenai presarana maupun sarana pendidikan dan kesehatan. Hal-hal itulah yang membuat seringkali terjadi migrasi penduduk dari batas wilayah Indonesia ke Malaysia. “Harusnya hal tersebut bisa dicegah,” ungkap Hetifah. “Penanganan masalah perbatasan sudah tidak bisa ditunda lagi.” Keseriusan Hetifah memperjuangkan rekomendasi dalam lokakarya ini agaknya tidak main-main. Berdasarkan pemaparan Wagub tersebut, yakni hal-hal yang perlu dilakukan, Hetifah berjanji akan mendesak pemerintah agar lebih serius. “Saya bersama Forum akan menindaklanjuti dengan mengundang departemen terkait,” ucap Hetifah yang juga dikenal sebagai Sekretaris Forum DPR DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim). “Saya dan Forum juga akan turun langsung ke daerah-daerah di perbatasan itu, sehingga kami bisa menindaklanjuti program serta pendanaan sesuai kebutuhan di perbatasan itu.” Adapun rekomendasi Wagub yang akan “dikawal” Hetifah dan Forum adalah memetakan kontur kawasan dan analisa landscape. Kemudian menganalisa peruntukan dan sinergisitas fungsi ruang. Memetakan sistem jaringan dan kebutuhan transportasi, air bersih, kelistrikan, dan telekomunikasi, sehingga penduduk di wilayah perbatasan tidak masuk ke dalam wilayah tertinggal. Lalu pengembangan kawasan perbatasan, serta analisa sosial, budaya, ekonomi, dan hankam. “Pemerintah harus merespon rekomendasi ini segera,” ujar Hetifah. “Jika tidak direspon cepat, nasionalisme pemerintah bisa dipertanyakan, karena nasionalismenya seperti terabrasi.”