Guru di Wilayah Perbatasan Minta Perhatian Pemerintah (Media Indonesia, 25 November 2011)

JAKARTA--MICOM: Nasib guru di daerah perbatasan masih memperihatinkan. Hal tersebut terungkap dari acar Diskusi Publik: Mencari Solusi Problematika Pendidikan dan Guru di Perbatasan yang diselenggarakan Fraksi Golkar DPR, Jumat (25/11). Diskusi ini menghadirkan tiga guru daerah perbatasan yaitu Agustinus, guru di Kampung Bandau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Dominikus guru di kecamatan Belu, NTT, dan Ngoson Doong, guru di Long Pari ,Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ketiganya mempersoalkan kesejahteraan guru yang belum terperhatikan secara baik dan timbulnya kecemburuan sosial para guru yang belum mendapat tunjangan guru padahal telah lama mengabdi. "Kami khawatir akan terjadi gejolak sosial karena kecemburuan ini karena tidak meratanya secara adil dan benar pendataan guru yang berhak mendapat tunjangan," cetus Agustinus. Ia mencontohkan salah satu kabupaten di wilayahnya telah terjadi pemogokan guru. Anggota Komisi X DPR Hetifah,yang hadir pada diskusi itu berpendapat walau pemerintah pusat telah hberkomitmen membangun pendidikan daerah perbatasan namun tergarap serius karena banyak program tidak efektif. "Mereka kurang memahami kondisi karakteristik dan geografis dan budaya lokal daerah perbatasan," cetusnya. Menurut dia, tidak meratanya tunjangan guru perbatasan seperti dikeluhkan tiga guru tersebut menimbulkan kecemburuan dan gejolak sosial. "Disini ada problem tata kelola anggaran dan administrasi yang keliru sehingga ada guru yang lama mengabdi malah belum mendapat tunjangan," tegasnya. (Bay/OL-04)