Khairil menjelaskan, saat ini desentralisasi sudah mencapai taraf euforia di daerah. Karena itu, harus ada proses perubahan secara bertahap agar jangan sampai menimbulkan keributan.Kemendikbud sendiri akhirnya menawarkan tiga opsi di mana opsi pertama ialah desentralisasi dilakukan tidak seragam. Artinya, jika perangkat di suatu daerah sudah dikatakan siap maka desentralisasi pendidikan akan diberikan secara menyeluruh. Akan tetapi jika daerah yang dirasa kadar euforianya sudah berlebihan dan banyak salah penafsiran dalam pelaksanaannya, desentralisasi akan ditangguhkan sementara.
Kedua, desentralisasi pendidikan yang saat ini sampai di kabupaten dan kota maka ke depannya hanya dilakukan hingga sampai provinsi.Opsi terakhir, jelasnya, desentralisasi pendidikan dilakukan secara parsial.“Artinya,dari semua tugas pendidikan,mulai menyusun kurikulum, buku, hingga siapkan murid dirinci dan dipetakan. Mana yang bisa menjadi kewenangan daerah, provinsi, dan pusat,”ungkapnya. Anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpendapat, desentralisasi pendidikan yang sudah berjalan 10 tahun memang harus ditinjau ulang, karena dampaknya pada peningkatan kualitas pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan.
Kajian ulang yang mendasar dan perlu segera diubah ialah tentang kebijakan dan aspek hukum desentralisasi. Dia mencontohkan pada UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah turunannya. “Masing-masing opsi yang dikemukakan tersebut membutuhkan suatu payung hukum yangmenunjang,tidakbisabegitu saja menabrak aturan yang ada,kecualiaturantersebutdirevisi terlebih dahulu,”terang politikus dari Fraksi Partai Golkar ini.
Namun, Hetifah juga menyadari sentralisasi pendidikan belum dapat dilakukan sepenuhnya, namun bertahap.“Desentralisasi parsial di dunia pendidikan, saya kira itu yang paling mungkin,”ungkapnya. (neneng zubaidah)
JAKARTA – Karena belum ada sinkronisasi kebijakan di pemerintah pusat dan daerah,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menawarkan tiga pilihan pada desentralisasi pendidikan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro mengatakan, hasil penelitian pihaknya menyebutkan banyak peraturanyangdiambilsebagaipijakan dasar di pemerintah daerah.“Di daerah A ambil aturan B, sedangkan di daerah B ambil aturan C. Lalu daerah C ambil aturan A,sehingga perlu diskusi untuk melakukan sentralisasi kembali,” katanya di Gedung Kemendiknas.
cara urus PIP langsung dinas mana ya dan syarat" nya apa z serta selama ini urus g pernah cair
Assalamualaikum bu izin bertanya kira kira kalau atap seng rumah habis bocor sampai habis lantai yang terbuat dari papan jadi rapuh,ingin merenovasi mandiri tapi terkendala biaya,apakah ada pembagian atap seng gratis????????
Assalamualaikum... ibu, perkenalkan sy idman, warga kabupaten paser. Selamat Ulang Tahun ibu, Semoga ibu sll dalam perlindungan dan Rahmat Allah SWT, sehat dan sukses dunia akhirat.. Aamiin.. mohon maaf dan izin ibu menyampaikan via IG dan FB, anak2 kami yg bersekolah di MAN IC Paser, ada 5 orang siswa-siswi yang memperoleh kesempatan dan terpilih sebagai peserta Program Madrasah Goes Abroad (MGA) Tahun 2026 dari Kementrian Agama RI, (pendampingan LoA dan Beas Siswa Luar Negeri). Kami berharap ibu sebagai wakil kami warga kaltim dapat memberikan doa dan dukungan untuk anak2 kami dari Paser untuk bisa melanjutkan kuliah keluar negeri. Terima kasih atas respon, doa dan bantuan Ibu.. ????????????