Mengunjungi Tiga Sekolah Juara Kebersihan Tingkat Nasional

Kalau kau kader bangsa, kerja keras! Kalau kau kader bangsa, harus jujur! Syair dari lagu kalau kau suka hati, tepuk tangan itu berkumandang di SDN 06 RSBI di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Tiga orang anggota anggota DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, PhD., Dra. Hj. Popong Djunjunan, dan Venna Melinda, SE, menjadi guru nyanyi di dalam kelas tersebut. Begitulah suasana kunjungan anggota DPR RI Komisi X ke Samarinda, Kaltim pada Rabu (04/07). Selain menjelaskan tentang perlunya memupuk jiwa patrotik pada murid-murid SD, para anggota DPR RI ini juga mengimbau agar mencintai tetap jujur jika kelak menjadi pemimpin. Sebagai anggota DPR Daerah Pemilih (Dapil) Kaltim, Hetifah memperlihatkan para anggota berkeliling ke sudut-sudut kelas, mulai dari ruang Usaha Kesehatan Sekolah sampai ke kantin kejujuran. Begitu melihat kantin, Venna nampak kagum. Betapa tidak, selain kebersihan kantin, juga tentang sistem dalam kantin itu, yakni mereka yang makan harus jujur pada saat membayar makanan yang dimakan oleh mereka. Selain meninjau SD 06 RSBI, sebagai “tuan rumah” Hetifah mengajak ke dua sekolah lain yang lokasinya tidak berjauhan, yakni SMA 08 dan SMPN 10, Samarinda. Kebetulan sekali, dua sekolah tersebut –termasuk SDN 06 RSBI- sempat meraih sekolah sehat tingkat nasional pada tahun 2010. Bahkan sebelumnya sekolah SMPN 10 ini sempat meraih predikat sekolah sehat terbaik di Kaltim, serta masuk 12 besar tingkat nasional pada tahun 2007. Tentu saja kunjungan anggota Komisi X ini bukan hanya meninjau, tetapi juga mendengar dan menampung aspirasi dari pihak sekolah. Tak heran, dalam kesempatan kunjungan tersebut, anggota DPR RI membuka kesempatan pada seluruh komponen di sekolah tersebut, mulai dari pihak guru maupun murid. “Dengan kehadiran teman-teman dari Komisi X ke Kaltim, mereka jadi melihat ternyata ada hal yang harus anggota selesaikan, khususnya dalam pendidikan di Kaltim ini,” papar Hetifah. Lanjut Hetifah, bahwa beberapa fasilitas atau sarana-prasarana yang belum dimiliki oleh sekolah-sekolah itu harus segera diwujudkan. Komisi X sebagai pengemban amanat untuk mendorong dan mengawasi pemerintah agar segera merealisasikannya. Jika anggaran pendidikan tidak cukup, saat ini DPR RI -khususnya Komisi X- sedang memperjuangkan evaluasi tentang anggaran pendidikan lebih dari 20%. “Saat ini tidak bermaksud membela diri, tetapi kalau dikatakan anggota DPR Dapil Kaltim payah, karena tidak bisa memperjuangkan DAK (Dana Alokasi Khusus-pen), itu karena anggaran di bidang pendidikan yang turun adalah DAK tahun 2007-2009,” ujar Hetifah. “Oleh karena itu, sebagai anggota DPR RI periode sekarang, kami ingin mengevalasi dan mendapatkan banyak masukan mengenai kekurangan DAK pada periode lalu.”