Ingin Sistem Pengkaderan di Kaltim Sebagai Pilot Project

Sudah sejak jam Murniati berada di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris kelurahan Karangjati itu dengan sabar menanti acara sosialiasi yang akan diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar pada Kamis (5/8) llau. Sosialisasi ini menghadirkan pembicara utama dari pusat, yakni anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Murniati adalah satu dari beberapa orang yang hadir siang itu. Sebagian besar merupakan anggota-anggota aktif partai berlambang pohon beringin di Kaltim. Selain para Pengurus Tingkat Kelurahan (PTK) di Manggar Baru, Sepinggan, Lamaru, juga para anggota di tingkat DPD Partai Golkar itu sendiri. Acara sosialisasi dimulai pukul 14:00 wita. Sosialisasi ini sendiri adalah sebuah bentuk kesepakatan antara pimpinan MPR RI dan DPR RI untuk menggelorakan kembali gerakan 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke seluruh elemen bangsa Indonesia. Empat pilar yang dimaksud tak lain adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Tujuan dari 4 Pilar ini adalah agar semangat kebangsaan bertumbuh kembali. Sebab, jangan sampai desentralisasi yang terjadi saat ini mengacaukan semangat kebersamaan yang tertuang dalam 4 Pilar tersebut. Otonomi justru malah memacu kekompakan dalam menumbuhkan potensi daerah yang merupakan bagian dari NKRI, sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian MPP PhD menjelaskan secara detail mengenai hal-hal mendasar tentang tugas dan peran DPR dan DPD yang perlu diketahui kembali oleh masyarakat. Selain itu, mereka yang hadir siang itu juga dikenalkan oleh bagaimana mekanisme DPR mewujudkan sebuah Undang-Undang, mulai dari proses membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai kemudian disahkan menjadi UU yang mengikat. “Rasanya dulu kita pernah belajar mengenai hal itu semua, namun begitu dewasa kita lupa,” komentar Hetifah. “Oleh karena itu, sosialisasi ini menjadi sangat penting bagi kita semua agar kita diingatkan kembali, bahwa ada sistem dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan.” Setelah menjelaskan tentang tugas dan fungsi DPR dan DPD, acara sosialisasi ini juga membuka kesempatan tanya jawab antara peserta dengan Hetifah. Kebetulan anggota Komisi X ini merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Sebagian besar menanyakan soal pengkaderan. “Proses pengkaderan harus selalu dilakukan agar para pengurus mendapatkan pembelakan,” ujar H. Narta, Ketua Balikpapan Timur. “Sebab, pembelakan yang bagus akan menjadikan anggota tidak seperti kacang yang lupa sama kulitnya. Begitu diangkat menjadi anggota DPR atau DPRD RI, lupa kampung halaman. Tidak pernah datang-datang lagi.” Hetifah setuju sekali dengan beberapa masukan tentang pengkaderan partai. Apalagi dalam pengkaderan nanti akan disisipi nilai-nilai tentang pembangunan karakter bangsa yang saat ini menjadi isu yang sangat populer dan menjadi concern dari semua pihak, termasuk oleh anggota dewan. “Saya bahkan punya gagasan membuat proses pengkaderan di Kaltim dengan menggunakan model baru, semacam outbound yang dilakukan di tingkat-tingkat daerah,” gagas Hetifah. “Dengan begitu, Kaltim bisa menjadi pilot project sistem pengkaderan yang berkualitas.” Gagasan Hetifah langsung disambut tepuk tangan oleh para peserta sosialisasi di kantor Partai Golkar siang itu. Namun, Hetifah juga mengingatkan, bahwa saat ini dan ke depan Partai Golkar tetap penuh tantangan, salah satunya dalam hal pencitraan. Bahwa sampai sekarang banyak orang menilai Golkar sebagai Partai Orde Baru (Orba) dan Partai yang dihuni oleh orangtua. Mudah-mudahan dengan sistem pengkaderan, akan tumbuh generasi muda baru dari Partai Golkar ini.