Anggaran Pendidikan 2012 Capai Rp 64,3 Triliun

BALIKPAPAN, tribunkaltim.co.id - Dengan adanya tambahan dana optimalisasi, total anggaran Kementrian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) khusus bidang pendidikan tahun 2012 mencapai Rp 64,3 triliun. Namun, meski mengalami kenaikan, anggaran 2012 yang diterima Kemendikbud belum mampu merespons harapan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar gratis bebas pungutan, menuntaskan renovasi ruang kelas yang rusak, dan merespons kebutuhan pendidikan di daerah perbatasan. Demikian ungkap anggota DPR RI Komisi X, DR Hetifah MPP kepada Tribun, Senin (24/10). Menurutnya, untuk bisa mewujudkan harapan masyarakat tersebut, Kemendikbud dan DPR RI perlu bersama-sama memperjuangkan adanya perubahan pada postur anggaran fungsi pendidikan yang besarnya sekurangnya 20 persen dari APBN. Selain itu alokasi dana untuk Kemendibud yang terbatas ini harus diselamatkan dengan memperbaiki tata kelola dan mekanisme penyaluran anggaran  DAK, BOS, Beasiswa, Bansos, Tunjangan Guru,  dll. "Diharapkan dana pendidikan tidak mengalami kebocoran, dan menjadi lebih efektif, lebih tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran," kata wakil rakyat dari Dapil Kaltim ini. Kasus Tunjangan Khusus di Nunukan Sampai ke Mendikbud Persoalan kisruh tunjangan khusus guru-guru di Nunukan, Senin (24/10/2011) hari ini menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. "Hari ini saya dan beberapa anggota Komisi X DPR sudah menyampaikan langsung masalah guru di perbatasan khususnya di Nunukan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan dalam raker," ujar anggota Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, melalui BBM yang dikirimkan kepada tribunkaltim.co.id. Anggota FPG Dapil Kaltim itu mengatakan, pihaknya mendesak menteri untuk menuntaskan persoalan di Nunukan. Mereka juga mendesak dilakukan penambahan anggaran pendidikan di perbatasan termasuk untuk guru-guru.   sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2011/10/24/hetifah-anggaran-pendidikan-2012-capai-rp-643-triliun http://kaltim.tribunnews.com/2011/10/24/kasus-tunjangan-khusus-di-nunukan-sampai-ke-mendikbud