JAKARTA, KOMPAS.com - DPR meminta Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk benar-benar mendengarkan dan memperhatikan keluhan masyarakat yang kini tengah mengajukan kepemilikan rumah serta para pengembang yang tengah membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan Kemenpera menunda Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Januari ini membuat masyarakat terhambat memiliki rumah yang laik sebagai tempat tinggalnya.
Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenpera, Selasa (31/1/2012). Di satu sisi, kata Hetifah, pemerintah mengehendaki agar bank menetapkan bunga kredit yang tidak jauh dari tingkat suku bunga SBI. Di sisi lain, masih ada beberapa bank yang menetapkan bunga kredit hingga bahkan 8,22 persen seperti bank BTN.
Hetifah berpendapat, penundaan tersebut menghambat mayoritas masyarakat yang sedianya akan difasilitasi oleh FLPP, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Demikian pula dengan pengembang, yang terpaksa harus menghentikan sementara pembangunan karena ketiadaan kucuran dana dari bank.
"Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Penundaan FLPP berdampak luas, menghilangkan pekerjaan karena proyek terhenti, pengembang rugi, masyarakat kecewa dan mengeluh," kata Hetifah kepadaKompas.com di Jakarta, Rabu (1/2/2012).
"Menpera harus memperhatikan ini agar kepercayaan publik tidak terus menurun. Apalagi, sudah mulai ada keluhan dan tuduhan, apakah Menpera tidak ingin MBR memiliki rumah yang layak? Apakah Menpera sudah berbohong dengan janjinya akan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan rumah?," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Menurutnya, ada masalah dalam komunikasi antara Kemenpera dengan bank-bank yang harus segera diselesaikan. Perundingan juga semestinya sudah dapat dilakukan dan dirampungkan sejak Desember tahun lalu agar FLPP dapat cepat bergulir lagi.
Akibat berlarut-larutnya penyelesaian kesepakatan ini, masyarakat dan kelompok pengembang dirugikan.
"Jika demikian, mengapa tidak dipakai PKO (perjanjian kerjasama operasional) tahun lalu untuk menghindari backlog?" katanya.
sumber: http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/02/01/02491568/DPR.Kemenpera.Tak.Mau.Rakyat.Berumah.Layak
JAKARTA, KOMPAS.com - DPR meminta Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk benar-benar mendengarkan dan memperhatikan keluhan masyarakat yang kini tengah mengajukan kepemilikan rumah serta para pengembang yang tengah membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan Kemenpera menunda Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir Januari ini membuat masyarakat terhambat memiliki rumah yang laik sebagai tempat tinggalnya.
Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemenpera, Selasa (31/1/2012). Di satu sisi, kata Hetifah, pemerintah mengehendaki agar bank menetapkan bunga kredit yang tidak jauh dari tingkat suku bunga SBI. Di sisi lain, masih ada beberapa bank yang menetapkan bunga kredit hingga bahkan 8,22 persen seperti bank BTN.
Hetifah berpendapat, penundaan tersebut menghambat mayoritas masyarakat yang sedianya akan difasilitasi oleh FLPP, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Demikian pula dengan pengembang, yang terpaksa harus menghentikan sementara pembangunan karena ketiadaan kucuran dana dari bank.
"Ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Penundaan FLPP berdampak luas, menghilangkan pekerjaan karena proyek terhenti, pengembang rugi, masyarakat kecewa dan mengeluh," kata Hetifah kepadaKompas.com di Jakarta, Rabu (1/2/2012).
"Menpera harus memperhatikan ini agar kepercayaan publik tidak terus menurun. Apalagi, sudah mulai ada keluhan dan tuduhan, apakah Menpera tidak ingin MBR memiliki rumah yang layak? Apakah Menpera sudah berbohong dengan janjinya akan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan rumah?," kata anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Menurutnya, ada masalah dalam komunikasi antara Kemenpera dengan bank-bank yang harus segera diselesaikan. Perundingan juga semestinya sudah dapat dilakukan dan dirampungkan sejak Desember tahun lalu agar FLPP dapat cepat bergulir lagi.
Akibat berlarut-larutnya penyelesaian kesepakatan ini, masyarakat dan kelompok pengembang dirugikan.
"Jika demikian, mengapa tidak dipakai PKO (perjanjian kerjasama operasional) tahun lalu untuk menghindari backlog?" katanya.
sumber: http://properti.kompas.com/index.php/read/2012/02/01/02491568/DPR.Kemenpera.Tak.Mau.Rakyat.Berumah.Layak
assalamu'alaikum buk,,perkenal kan nama saya utami damai yanti..ibu dari kayla nabilla nazira, Alhamdulillah saat ini anak saya tsb berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 di china,di Huzhou normal universitiy. apakah bisa anak saya mendapatkan beasiswa aspirasi dari ibu,untuk pembayaran asrama dan biaya hidup.kalau bisa apa saja syarat nya.besar harapan kami supaya ibu bisa membantu anak saya dalam membantu meringankan beban kami,dan ini juga salah satu kebangga'an bagi kami yang notabe nya dari orang kampung punya tekat dan niat sekolah sampai keluar negeri.mohon maaf sebesar" nya apabila ada salah kata dalam penyampaian kami,terimaksih karena diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi kami. wassalam
Assalamu'alaikum Ibu. Dewan cantikn Perkenalkan, saya ibu kulsum saya warga yang ingin menyampaikan aspirasi. Besar harapan kami agar Ibu dapat memperjuangkan perluasan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu, termasuk kemudahan akses informasi dan persyaratannya. Semoga semakin banyak generasi muda yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala ...kadang ada yg gak perna KIP termasuk anak say biaya. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi Ibu. Nb apakah boleh Bu anak saya daftar gaji pensiun suami tinggal 1.700. 000,sementara harus bayar by kuliah anak saya yg paling bungsu . Sewa rumah by hidup kami semoga terketuk hati ibu utk anak saya bisa dapat beasiswa dari aspirasi ibu Dewan ???????? sebelumnya trimaksih sehat and sukses selalu menyertai setiap langka ibu ????
Anak saya mahasiswa baru udh daftar gratis poll bisakh daftar PIP Bu hetifah,Krn ank sy berprestasi selama sekolah SD smpi SMA tdk pernah dpt beasiswa sama sekali pdhl kami dr keluarga ekonomi terbatas????????