Harapkan Ombudsman Baru Berkualitas, Hetifah Dorong Keterwakilan Perempuan

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Hetifah mengharapkan perempuan Indonesia lebih aktif mewarnai dunia pengawasan pelayanan publik di tanah air, khususnya melalui kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Tak hanya itu, keberadaan peran perempuan juga disoroti politisi perempuan dari partai berlambang beringin itu. Disampaikan Hetifah saat ini Komisi II DPR RI saat ini sedang menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 18 orang kandidat anggota ORI periode 2016-2021. Sebagai salah satu anggota di komisi mitra ORI tersebut, Hetifah mendorong 9 orang terpilih nantinya dapat meningkatkan kinerja ORI secara kelembagaan sehingga kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. “Ini menjadi penilaian akhir menentukan calon mana yang layak menepati posisi komisioner ORI” ujar anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian di Senayan, Kamis (28/1). Memasuki hari terakhir fit and proper test yang berlangsung selama 3 hari sejak 26 Januari kemarin, secara bergiliran dari 18 kandidat yang telah lolos seleksi di panitia seleksi (pansel) memaparkan visi dan misi di depan para anggota komisi II. Termasuk, mereka juga secara bergantian dicecar bergantian untuk mengemukakan gagasannya terkait ORI ke depan agar lebih responsif dan proaktif melaksanakan tugas-tugasnya dalam melayani publik. “Secara bergantian setiap kandidat ORI harus mempertanggung jawabkan gagasannya di depan para anggota Komisi II,” kata Hetifah. Dia menambahkan, dari 18 nama kandidat komisioner yang diuji, ada 3 kandidat perempuan yang memiliki latar belakang bagus dan mumpuni. Menurutnya, perempuan yang selama ini terkesan masih dinomorduakan perlu mendapat kesempatan sama. Terlebih, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan memiliki keterkaitan sangat erat dengan kualitas hidup dan nasib perempuan. Karena itu, keterwakilan ORI dari kaum perempuan menurutnya penting dan dibutuhkan. “Menurut saya, posisi dan keterwakilan perempuan di Ombudsman harus berdampak mampu mengisi setiap ruang bagi perbaikan kualitas pelayanan publik, baik keterlibatannya dalam menciptakan regulasi, penyelenggaraan, maupun pengawasannya. Bahkan harus berwawasan dan berkesetaraan gender,” imbuhnya. Terang Hetifah lagi, Hingga saat ini peran perempuan dan representasi politik di parlemen dan pemerintahan, secara global maupun nasional masih sangat rendah dan memprihatinkan. Hal ini tampak dari sebanyak 33 provinsi di Indonesia, hanya 2 orang perempuan memimpin kantor perwakilan tersebut. “Saat ini kepala kantor perwakilan Ombudsman di provinsi hanya ada di dua kantor perwakilan, yaitu Kaltim dan Sulut. Ke depan, saya mengharapkan perempuan dapat lebih menyejajarkan diri dan diberi kesempatan yang sama untuk memimpin ORI dalam pengawasan pelayanan publik di Indonesia” sambung Hetifah.