Hetifah Dorong Proses Penganggaran yang Partisipatif dan Transparan di Pusat dan Daerah

  Rombongan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kemarin (26/05) menyambangi Gedung DPR RI guna melaksanakan audiensi dan konsultasi. 12 orang anggota DPRD yang dipimpin oleh Sudirman ini menyampaikan unek-uneknya diantaranya terkait pelaksanaan wewenang dan fungsi DPRD, keuangan daerah, dan proses penganggaran. Rombongan diterima secara langsung oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Hetifah Sjaifudian di ruang rapat Banggar. Dalam sambutannya Hetifah merasa senang karena ada sinergi dan komunikasi pusat dan daerah, juga upaya ini diharapkan menjadi kerjasama yang berkesinambungan. “Meskipun belum diatur hubungan fungsional antara DPR RI dan DPRD, tetapi sejatinya keduanya mempunyai hubungan yang dekat dan harus bekerjasama sebagai jembatan penghubung” Kata Hetifah. Proses penganggaran menjadi hal seru yang didiskusikan dalam pertemuan ini. Menurut Sudirman proses penganggaran di daerah belum baku. “Selama dua tahun saya menjabat di DPRD terdapat perbedaan proses, yang dulunya komisi punya wewenang untuk membicarakan anggaran, sekarang tertutup langsung dibahas di Banggar saja” terangnya. Menanggapi hal ini, Hetifah menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang MD3 bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, yang ketiganya dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Ketiga fungsi tersebut harus berjalan dengan baik, dan diperjelas dalam Tata Tertib (Tatib) di masing-masing daerah. “Pun juga peran komisi sangat penting, karena komisi yang berkomunikasi dengan mitra. Baru kemudian secara intensif akan dibahas di Banggar” Papar Politisi Golkar ini. “Proses penganggaran dapat dilalui dari menggabungkan tiga proses partisipatif, yaitu dari masyarakat, birokrat, dan politisi. Tiga sumber perencanaan harus disatukan secara seimbang dan transparan” imbuhnya. Juga dibahas mengenai konektivitas antar lembaga kedewanan pusat dan daerah. Lemahnya konektivitas antara lembaga wakil rakyat dari mulai DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota masih menjadi tantangan yang harus dicari solusinya. “Saat ini saya sedang medorong untuk melakukan sebuah langkah dalam membangun konektivitas antar legislator baik ditingkat pusat maupun daerah, salah satu mungkin bisa membuat semacam grup jejaring yang akan membahas berbagai macam masalah dan solusi sesuai dengan ruang lingkupnya” terang legislator daerah pemilihan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini.