Intervensi Politik Menganggu Mutu Pendidikan di Maluku Utara

Itulah yang dirasakan sejumlah tanaga pendidik di Provinsi Maluku Utara (Malut). Bahwa intervensi politik sangat dirasakan dan sangat menganggu proses peningkatan mutu. Menurut anggota DPR RI Komisi X Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP harus ada upaya-upaya dan regulasi di atas Peraturan Menteri (Permen), yakni Peraturan Presiden (perpes) atau Peraturan Pemerintah (PP). “Perpes atau PP bisa mengatur pengangkatan jabatan-jabatan professional di dunia pendidikan,” ujar Hetifah yang sempat bertemu dengan beberapa guru di Malut dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker). Konflik horizontal di Malut tahun 2000 menyebabkan stagnasi dalam peningkatan mutu sekolah. Gara-gara konflik itu, guru-guru berkualitas dari luar melakukan eksodus. Pasca desentralisasi, posisi pejabat dan Kepsek saat lebih karena pertimbangan politis, bukan prestasinya. Indikator mutu pendidikan rendah, komitmen pendanaan Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi untuk pendidikan pun ikut-ikut rendah. Ketika berdialog dengan pejabat setempat, Hetifah mendapatkan data, bahwa jumlah guru di Malut ternyata cukup, namun realitanya guru-guru tersebut tidak memenuhi kompetensi. Sekadar info, saat ini jumlah guru di Malut kurang lebih 20 ribu guru. Dari jumlah tersebut, hanya 7 ribu guru yang sudah memenuhi kualifikasi, sisanya yang 13 ribu belum. Sementara itu, dari 7 ribu guru, hanya 2000 yang sudah memiliki sertifikasi. Baru-baru ini ada Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Kepala Sekolah. Namun Permendiknas tersebut diprotes oleh kepala-kepala daerah. Menurut pejabat di Pemda setempat, seharusnya bukan dibuat dalam bentuk Permendignas, tapi Permendagri atau setidaknya SKB Mendagri dan Mendiknas agar bisa ditaati oleh Kepala Daerah.