Tolak Ukurnya Uang, Bukan Mutu Pendidikan

Membuat sebuah pilot project dulu, baru dijadikan system ke semua sekolah. Begitulah inti diskusi anggota DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP dengan dewan redaksi Kaltim Pos di gedung biru, ketika membahas mengenai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut Redaksi Pelaksana (Redpel) Kaltim Pos Yudi, jalur-jalur warga masyarakat mendapatkan akses pendidikan tidak jelas. Sekadar info, di Balikpapan terdapat 4 jalur peserta didik bisa masuk sekolah. Ada kelas reguler, bina lingkungan, keluarga miskin (gakin), dan RSBI. “Kontrol untuk sistem itu tidak berjalan, sehingga anak-anak yang tidak mampu tetap tidak mendapatkan akses pendidikan gratis,” komentar Yudi. Sebagai anggota Komisi X yang membidani masalah pendidikan, Hetifah kecewa jika jalur tidak berjalan dengan semestinya. Betapa tidak, seharusnya semua anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jika ada jalur bina lingkungan –yang mengambil peserta didik dari wilayah sekitar sekolah-, seharusnya pihak sekolah memiliki komitmen untuk melaksanakannya. “Begitu pula dengan peserta gakin,” ujar Hetifah. “Justru gakin lah yang diprioritaskan mendapatkan pendidikan. Ini sesuai dengan janji Presiden RI yang sudah diutarakan pada Hari Anak Nasional (HAN) lalu tentang memberikan prioritas pada anak-anak dari kaum marjinal dan penyandang cacat.” Wakil Direktur Kaltim Post Tatang juga mengkritik pemerintah soal dana yang dipungut dari sekolah-sekolah berlebel RSBI. Menurutnya, tiap sekolah berbeda-beda pungutannya. Yang kasihan adalah anak-anak dari kaum marjinal. “Jangan heran kalau saat ini tolak ukurnya adalah uang, bukan mutu pendidikan,” ujar Tatang. Hetifah setuju dengan pendapat Tatang tentang mutu pendidikan yang sekarang ini justru ditinggalkan. Oleh karena itu, di forum diskusi dalam rangka kunjungan perorangan reses di masa sidang ke-IV tahun 2009-2010, Hetifah menyerap masukan-masukan dari praktisi pers tentang masalah RSBI yang juga terjadi di Kaltim. Hetifah juga setuju dengan peserta yang mengusulkan, harusnya dibuat pilot project dulu untuk RSBI ini. Jika sudah berjalan dengan lancar, baru sistemnya diterapkan di sekolah-sekolah. Tidak seperti sekarang yang trial and error-nya dilakukan ke semua sekolah, sehingga menimbulkan banyak masalah. “Saya dan anggota Komisi X sudah mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional, agar segera mengumumkan evaluasi yang sudah dilakukan menyangkut dengan RSBI ini,” kata Hetifah. “Nanti jika sudah ada hasil evaluasi, kami akan mempublikasikan ke media.” Selain soal temuan-temuan RSBI yang menimbulkan banyak masalah, Direktur Balikpapan TV Gito yang juga turut dalam diskusi di Kaltim Pos ini menyarankan, agar Komisi X mendesak pemerintah membuat hasil pengumuman penerimaan murid dengan cara on line. Mulai dari tes dan pengumuman hasil tes dilakukan secara on line, sehingga hal tersebut transparan. “Dengan transparan, tidak akan menimbulkan celah-celah untuk korup atau KKN,” ujar Gito. “Jangan mentang-mentang anak pejabat, seharusnya tidak lulus saringan ke sekolah tersebut jadi mendapat akses VIP. Ini saya sempat alami. Ada anak yang pintar dikalahkan anak pejabat.” Hal yang juga dibicarakan dalam forum diskusi antara anggota DPR RI Komisi X dengan dewan redaksi Kaltim Pos adalah masalah pembinaan olahraga. Ketika ditanya tentang hal tersebut, Hetifah menjawab, harusnya pembinaan olahraga dilakukan sejak dini, dimana masing-masing sekolah bisa melakukannya. Namun pertama yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktiur di sekolah dan juga di komunitas olahraga yang ada. “Oleh karena itu, Komisi X nanti akan mengusulkan adanya stimulus pembinaan olahraga ini dari dana APBN maupun APBD,” jelas Hetifah.